Babi Panggang Karo (BPK) di Deli Serdang (Sumut) Dipersoalkan Ormas

1402 dibaca


Beritanarwastu.com. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa minggu terakhir ini, pemilik lapo (warung makan) babi panggang Karo (BPK) resah, karena aksi demo sebuah ormas, yakni FPI (Front Pembela Islam). FPI dikabarkan berdemo memprotes berdirinya warung-warung makan yang menjajakan daging babi bakar di daerah tersebut. Padahal warung-warung makan itu, sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dan selama ini keberadaannya nyaman-nyaman saja, bahkan bisa membantu perekonomian masyarakat.

Atas demo itu pula banyak warga Batak (Kristen/Katolik) yang sudah akrab dengan makanan BPK itu protes, karena sudah ratusan tahun daging babi dijajakan di lapo-lapo di sana. Inilah lagi-lagi FPI dianggap tak menghargai kebhinnekaan di negeri tercinta ini. Apalagi selama ini Sumut dikenal daerah atau provinsi yang warganya hidup rukun, menjunjung toleransi, damai dan harmonis, sekalipun di sana hidup berbagai etnis, ras dan agama.

Dan banyak kalangan menilai, ada hikmah atas peristiwa larangan menjajakan daging babi panggang itu sekarang di Deli Serdang. Peristiwa yang ramai diberitakan di berbagai media cetak, termasuk media sosial (media sosial) itu tentu akan memancing sentimen atau emosi pemuda Batak, pemuka adat, tokoh masyarakat, pemimpin gereja, dan para politisi Batak (Kristiani) di Senayan yang umumnya dikenal vokal berbicara.  

Serta kejadian memprihatinkan yang antidemokrasi ini pun akan memancing kepedulian jenderal-jenderal TNI/Polri Batak (Kristen/Katolik) yang kini sedang menjabat atas peristiwa di kampung halamannya itu. Karena makanan berupa daging babi sangat melekat dengan kehidupan keseharian orang Batak, baik Karo, Simalungun, Toba, Pakpak, bahkan Nias yang menganut Kristen/Katolik sejak ratusan tahun lalu, bahkan sejak zaman dahulu.

Sebuah hajatan atau pesta orang Batak agaknya tak lengkap kalau tak ada dibuat sajian daging babi. Ormas yang mempersoalkan keberadaan daging babi itu tentu mengusik eksistensi adat istiadat atau kebiasaan orang Batak Kristen selama ini. Tokoh masyarakat Sumut di Jakarta yang juga seorang advokat/pengacara senior, Said Damanik, S.H., M.H. kepada NARWASTU mengatakan, kalau sampai ada ormas bertindak anarkis atau melarang warung-warung makan menjajakan daging babi, maka aparat kepolisian kita minta agar tegas menegakkan konstitusi.

“Kapolri baru Jenderal Pol. Pak Tito Karnavian harus berani menegakkan konstitusi di negara ini. Harus berani beliau berhadapan dengan ormas yang kerap membuat keresahan di masyarakat, dan mesti mampu menegakkan konstitusi terhadap ormas-ormas anarkis, yang kerap tampil sebagai polisi swasta itu,” tegas mantan Plt. Sekjen DPN PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), dan kini Sekretaris Dewan Kehormatan DPN PERADI, yang juga pejuang HAM itu. Ketua Umum Keluarga Besar Damanik se-Jabodetabek dan aktivis di Gereja GPIB Jemaat Gloria, Kota Bekasi, Jawa Barat, itu juga meminta agar Kapolri agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nasionalisme dan kebhinnekaan di negeri ini.

Sekadar tahu, pada 2007 lalu, di DPRD DKI Jakarta pun sempat muncul wacana yang digaungkan sejumlah anggota dewan untuk membuat Perda (Peraturan Daerah) Tibum (Ketertiban Umum) agar rumah makan-rumah makan yang menyajikan daging babi di DKI Jakarta supaya menempelkan label halal. Tak ayal, sejumlah anggota dewan dari Partai Damai Sejahtera (PDS) dan PDI Perjuangan bereaksi. Mereka bersuara keras dengan menolak usulan yang aneh tersebut. Karena, itu dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan tak sesuai dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. TS

Berita Terkait