Aldentua Siringoringo, S.H.
Berjuang Sebagai Caleg Lewat Partai NasDem

633 dibaca
Aldentua Siringoringo, S.H.

Beritanarwastu.com. Perusakan tempat ibadah (gereja) di negeri ini, kata Aldentua Siringoringo, S.H., sejak dulu sudah berlangsung sistemik. “Saya 17 tahun yang lalu sudah mengadvokasi gereja-gereja yang dirusak di Situbondo, Jawa Timur, pada 1996 lalu, saat itu zaman Orde Baru. Jadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Sekarang hanya beda aktor. Ketika gereja-gereja dirusak, ditutup dan dibakar, itu menunjukkan absennya negara, dan ada pembiaran,” tegas pria Batak yang dikenal pejuang HAM ini.

                Jika banyak tempat ibadah ditutup, seperti di Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, terutama kasus HKBP Filadelfia, GKI Yasmin dan HKBP Setu, katanya, itu berarti tak ada penegakan hukum. “Negara kita sudah mengarah pada negara gagal, karena tak ada tanggung jawab negara terhadap warganya yang jadi korban teror,” ujar mantan Ketua DPP GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) dan bekas Ketua BPC GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Medan ini.            

                Menurut Aldentua, seharusnya pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani menindak elemen-elemen di tengah bangsa ini yang bertindak anarkis. “Yang anarkis harusnya dihukum, karena Indonesia negara hukum,” pungkasnya. Kenapa tentara yang menyerang para tahanan di LP Cebongan, Yogyakarta itu, katanya, bisa dihukum. Kenapa ormas-ormas yang bertindak anarkis atau intoleran itu tak dihukum. “Apa memang tentara lebih jahat dari ormas-ormas anarkis itu, padahal mereka merusak tempat ibadah, merusak rumah Tuhan. Ini harusnya dijawab pemerintah,” ujar Penasihat Pemuda HKBP Jatiwaringin, Jakarta Timur, Penasihat DPP GAMKI dan mantan Wakil Ketua DPD PIKI DKI Jakarta ini.

                Hak beribadah adalah hak dasar atau hak asasi manusia (HAM) yang merupakan pemberian Tuhan dan dijamin konstitusi negara. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warga negara. “Jadi sebenarnya warga negara yang beribadah tak perlu takut terhadap gangguan dari para preman, karena ada konstitusi kita. Kalau untuk beribadah saja kesulitan, maka bangsa ini sudah mengarah pada negara gagal. Negara harusnya menjamin kenyamanan warganya yang beribadah,” tukasnya.

Dalam kaitannya dengan kasus HKBP Setu beberapa waktu lalu, imbuhnya, kita jangan hanya menyalahkan pihak lain, tapi kita harus pula introspeksi. Ia menyarankan agar Ephorus HKBP Pdt. WTP Simarmata, M.A. dan Ketua Umum PGI Pdt. Dr. A.A. Yewangoe bisa meminta waktu untuk berbicara dengan Presiden SBY. “Kan, banyak jenderal dan anggota DPR-RI dari HKBP yang bisa menjembatani Ephorus HKBP dan Ketua Umum PGI agar bisa bertemu dengan Presiden SBY. Kalau bicara harus ditegaskan agar pemerintah bisa menjamin kebebasan beribadah, dan hentikan tindakan-tindakan anarkis terhadap umat beragama. Harus berani menyampaikan itu kepada Presiden SBY,” papar mantan Redaktur Majalah Forum Keadilan ini.

Di sisi lain, Aldentua ternyata figur yang peduli terhadap masa depan generasi muda bangsa ini, seperti yang dilakukannya di bidang pendidikan. Sejak menggagas gerakan untuk perbaikan (renovasi) SMA YP (Yayasan Pendidikan) HKBP Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada medio Juni 2013 lalu, lewat acara bincang-bincang di Restoran Lapo Toba Tabo, Jakarta Selatan, upayanya bersama sejumlah alumni sekolah tersebut untuk membantu SMA YP HKBP belakangan ini nampak semakin serius.

                Sebagai lulusan SMA YP HKBP pada 1976-1979, Aldentua yang juga pakar hukum, menerangkan, dulu Pematang Siantar dikenal sebagai “Kota Pendidikan”, namun belakangan ini cap tersebut seolah sirna, karena perubahan zaman. Malah kota itu pernah dijuluki “kota preman”. Makanya, ia bersama sejumlah alumni dari sekolah tersebut berupaya untuk mendorong Kota Pematang Siantar agar bisa dijadikan sebagai kota pendidikan berwawasan internasional. “Itu sebabnya, sekolah di Pematang Siantar, terutama SMA YP HKBP punya laboratorium bahasa selain punya English Club dan Deutsch Club,” paparnya.

                Dengan adanya klub bahasa, kata Caleg DPR-RI dari Partai NasDem (Nasional Demokrat) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III nomor urut 5 ini, maka diharapkan siswa SMA YP HKBP bisa menyikapi perkembangan zaman dengan menguasai bahasa Inggris dan Jerman. “Tahun depan juga ada rencana untuk mengirimkan siswa SMA YP HKBP untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Jerman ke Jakarta. Kalau berhasil di Jakarta, maka akan dikirimkan lagi mengikuti ke tingkat dunia, yaitu ke Jerman,” ujarnya.

                Ketua Yayasan Forum Adil Sejahtera ini menuturkan, PIKI sebagai organisasi kaum intelektual Kristen pun seharusnya mampu memainkan peran strategis sebagai think tank, sekaligus untuk memberdayakan kader-kader muda kita untuk menghadapi masa depan. “Kelemahan kita, hanya bisa mengeluh dan mengkritik. Misalnya, mengkritik sebuah tulisan, tapi tidak diimbangi dengan membuat tulisan yang lebih baik, dan hanya mampu mengkritik secara lisan,” tukas pria yang produktif menulis masalah sosial, politik, hukum dan kemasyarakatan di berbagai media massa ini.

                PIKI ke depan, imbuhnya, seharusnya sudah memikirkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin Kristen  untuk 20 tahun yang akan datang. “Yang kita harapkan lahir adalah para pemimpin yang benar dan berkarakter, yang bisa mencari solusi atas persoalan bangsa ini. Dan kita kehilangan panutan. Dulu kita mengenal tokoh legendaris Pak T.B. Simatupang atau Pak Sim. Dulu di PGI Pak Sim jadi pemersatu,” paparnya. Kepemimpinan Pak Sim, katanya, harus kita teladani, karena ia bisa memotivasi kaum muda. “PIKI perlu mempersiapkan pemimpin, seperti Pak Sim yang berwibawa dan disegani. Pak Sim dulu kalau berbicara didengar penguasa,” tuturnya.

 

Berita Terkait