Bicara Isu SARA dan Pembubaran Ormas Anti-Pancasila

566 dibaca
Ir. Edward Tanari, M.Si.

Beritanarwastu.com. Negeri ini terus digoyang. Setelah baru-baru ini, begitu gencar dimainkan isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang menghantam Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., kini merebak ke permukaan berbagai ormas yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Tentu dengan kondisi ini menjadi tugas bersama untuk memerangi segala ormas yang berseberangan dengan dasar negara republik ini.

Hal ini rupanya juga menjadi concern dari para senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang pada 20 Mei 2017 lalu menggelar seminar bertemakan kebangsaan. Menurut Sekjen Perkumpulan Senior GMKI, Ir. Edward Tanari, M.Si, Senior GMKI terlibat di dalam masalah kebangsaan yang tengah marak saat ini, tujuannya ingin ikut bertanggung jawab atas masalah negeri ini. “Senior GMKI tetap berlanjut, dan yang kita gumuli bersama dengan elemen bangsa ini bagaimana kemajemukan, masalah Pancasila dan NKRI itu tetap terjaga. Dan seluruh elemen bangsa harus terlibat di dalamnya. Jadi ini bagian dari tanggung jawab itu,” ujar mantan Ketua Umum PP GMKI, bekas Sekjen DPP Parkindo dan fungsionaris DPP PDI Perjuangan ini.

             Berbicara mengenai ormas (organisasi kemasyarakatan) yang anti-Pancasila, pria berdarah Toraja ini menambahkan, siapa pun yang melanggar undang-undang, baik pribadi ataupun lembaga apabila dia mengingkari Pancasila sebagai ideologi, itu sebenarnya sudah makar, dan sebetulnya itu ada hukuman. Nah, kalau kata Pak Jokowi memakai bahasa gebuk, seperti itu agak politis. Mengutip statement dari pembicara kalau orang menyudutkan beliau dari sisi PKI, Pak Jokowi minta gebuk, lho. Berarti beliau bukan gitu, kan. Gebuk dalam arti kutip berarti dihancurkan atau dihentikan. Dan mestinya negara memang harus tegas dan keras terhadap hal itu,” ujar anggota jemaat Gereja Toraja yang juga mantan aktivis mahasisawa yang vokal di era Orde Baru itu.

              Ketika disinggung soal pemerintah yang bertindak agak terlambat, Edward, yang akrab disapa Edo, tak mengingkari hal itu. “Kalau dikatakan terlambat, iya, memang terlambat. Karena ini sudah lama berlangsung dan hanya ini lama terpelihara. Nah, itu jadi pertanyaan, di balik itu dan apakah ada negosiasi yang berlanjut. Bukannya berakhir kemenangan satu pihak, malah jadi bubar. Jadi kita terus terang, memang berharap pemerintah bisa tegas mengenai ini,” kata mantan Caleg DPR-RI asal PDIP ini semangat.

          Melalui seminar  tersebut, Senior GMKI sengaja mengundang para anggota dan perwakilannya yang tersebar di seluruh Indonesia untuk datang dan duduk bersama serta mengerti akan kondisi bangsa saat ini. Sehingga saat mereka kembali ke daerah untuk melakukan kegiatan serupa agar bisa mengorganisir masyarakat. Dan memberi pengertian-pengertian sosialisasi, sehingga masalah kebangsaan ini bisa teratasi dengan baik. Masalah politik yang tak bisa dilepaskan dengan isu SARA itu, ujarnya, telah mengantarkan Gubernur DKI Jakarta Ahok dijatuhi hukuman dua tahun penjara, karena dinilai telah menistakan agama.

Ir. Edward Tanari, M.Si. (kedua dari kanan) dalam sebuah acara. 

 

Padahal, kata Edo, banyak kalangan menilai, bahwa kasus Ahok bermuatan politis dan terlalu dipaksakan. “Saya kira Ahok menjadi suatu pengertian, karena sebenarnya ini pintu masuk mengungkapkan kondisi bangsa kita dari sisi kebangsaan. Jadi boleh dikatakan Ahok sudah menjadi martir dari soal kebangsaan. Dan itu perlu kita hargai dari pengorbanan seorang Ahok. Dan sekarang bagaimana kita harus terlibat di dalamnya menyelesaikan ini dengan sistematis dan tuntas,” terang Edward Tabnari yang termasuk dalam “20 Tokoh Kristiani 2006 Pilihan Majalah NARWASTU.”

         Menurutnya, rasanya mustahil jika persoalan kebangsaan hanya bisa ditangani oleh pemerintah. Sebab, masalah kebangsaan bersinggungan dengan keberlangsungan negeri ini. Jadi sudah sepantasnya jika soal kebangsaan menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, dan saling bersinergi satu dengan yang lain. Baik secara organisasi, lembaga maupun pribadi, dan tak terkecuali dalam memerangi berita hoax yang kian hari kian gencar dan masif penyebarannya di media sosial.

“Kita ada komunikasi terus dengan seluruh elemen, bukan hanya dengan GMKI dan senior, tapi seluruh elemen bangsa yang memiliki kepedulian yang sama. Misalnya, dengan NU atau kelompok Cipayung, mereka yang terlibat dalam soal kebangsaan. Di sini kita berbagi pengalaman dan pemahaman, termasuk mengenai informasi hoax, yang betul-betul menyerang dan melumpuhkan kesadaran masyarakat kita. Dan itu sangat berbahaya, jika mereka terpancing dengan isu-isu yang tidak benar. Dan itu menjadi tugas kita bersama agar dapat menjelaskan sesuatu itu tidak bias,” ujar mantan aktivis mahasiswa di Universitas Hasanuddin, Makassar itu.

 Ia menambahkan, mengenai peran gereja dalam hal ini, kata Edward Tanari, gereja sebagai sebuah lembaga juga wajib menjaga keadaan negeri ini. Dan gereja tidak boleh steril terhadap hal yang berbau politis, dan gereja bagian dari masyarakat yang hadir. Dan di sini memang perlu pembicaraan kembali soal ideologi dan berbangsa. Jadi gereja itu ada di Indonesia, dia harus memberi pencerahan. Karena sebagai orang Kristen di Indonesia ia punya tanggung jawab kedua, yakni iman dan Tuhan. Kemudian ada tanggung jawab dalam hal berbangsa dan bernegara,” pungkas Edo yang di era Orde Baru disebut-sebut aktivis yang masuk target penculikan oknum tentara.

         Sebagai sebuah organisasi intelektual, katanya, sudah barang tentu ada tugas dan tanggung jawab yang diemban Perkumpulan Senior GMKI. Berbicara soal terpilihnya ia sebagai pengurus teras di Perkumpulan Senior GMKI, ia menerangkan, saat itu ada 9 formatur, dan secara aklamasi Edward Tanari dipilih untuk duduk sebagai sekjen. “Sebenarnya pemilihan itu ada dibentuk 9 formatur. Dan ke-9 itu sepakat, siapa ketua umum dan sekjen secara aklamasi,” terang pria yang juga intelektual yang aktif menulis ini.

“Kemudian, mulanya terpilih Ketua Umum Pak Yasonna Laoly, dan saya sekjen. Tapi karena masalah eksternal di luar, akhirnya kita tunjuk beliau (Yasonna Laoly) sebagai Ketua Dewan Penasihat saja. Senior GMKI tetap harus berpijak pada dua amanat dari pendahulunya, yakni berpijak pada proklamasi Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan proklamasi Indonesia sebagai negara kebangsaan,” ujarnya di akhir wawancara dengan Majalah NARWASTU di Jakarta baru-baru ini. BTY

Berita Terkait