Demi Bangsa Terjun Ke Ranah Politik

802 dibaca
Tigor Mulo Horas, S.Sos., S.H.

               BERITANARWASTU.COM. Meninggalkan jabatan strategis di sebuah bank milik pemerintah, bagi sebagian orang, mungkin dianggap sebagai tindakan bodoh. Namun, tidak demikian halnya bagi Tigor Mulo Horas, S.Sos, S.H. yang memilih untuk bisa berpartisipasi di kancah politik agar dapat ikut mengambil bagian dalam membuat kebijakan di negeri ini.

 Ia lima tahun menjabat sebagai Sub Regional Treasury Marketing Manager di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dirasa cukup bagi seorang Tigor. Pasalnya, pria berdarah Tapanuli ini merasa hatinya terusik oleh visi yang digumulinya sejak 2011 lalu. Apalagi, kondisi saat itu kasus Bank Century tengah menjadi buah bibir di masyarakat. Hatinya miris saat para ahli ekonomi dan praktisi perbankan berlomba memberikan statement-nya di media elektronik yang dinilai sama sekali tidak base on knowledge.

Atas usulan seorang kerabatnya yang adalah salah satu petinggi negeri ini, ia disarankan agar bersedia untuk terjun dalam ranah politik negeri ini. “Sebagai anak Tuhan harus masuk dalam ranah politik, kalau enggak jangan heran kalau kebijakan Indonesia tidak berpihak kepada warga Kristen. Selain itu, kalau bankir tidak masuk di dewan, maka yang masuk hanya mantan model, pelawak, artis atau pengusaha, tapi yang benar-benar profesional mau memberi hidupnya untuk bangsa ini bisa dihitung hanya beberapa,” kata Tigor mengemukakan alasannya.

 Bukan rahasia umum jika ingin duduk sebagai anggota dewan dibutuhkan modal sekitar Rp 5 miliar untuk melakukan “usaha-usaha” politik. Sebagai seorang yang menjunjung kebenaran tentu saja hal itu tidak berlaku dalam kamus hidup alumnus STIA YAPPAN, Jakarta dan Universitas Azzahra ini. Kendati demikian, ia memiliki keyakinan berpolitik itu bukan terletak kepada kekuatan uang dan kepintaran semata, melainkan hati yang mengikut Tuhan. “Saya menganalogikan Yusuf yang pernah menjadi budak, kemudian jadi perdana menteri di Kerajaan Mesir dahulu kala. Bukan karena uang dan pintar,  tapi karena hatinya yang mau ikut Tuhan,” tegas anggota jemaat HKBP Imanuel, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini.

 Sebagai wujud nyata dalam merealisasikan visinya itu, pria berkepala plontos ini sebagai paralegal dan konsultan hukum di sebuah lembaga bantuan hukum, ia terbiasa memberi bantuan hukum kepada siapa saja yang membutuhkannya. Tapi, ada kasus tertentu yang menjadi pengecualiannya untuk ditanganinya. Seperti kasus narkoba dan perceraian.  “Untuk narkoba saya tidak akan melayani, kecuali jika dia dijebak bukan pengedar, pemakai dan Bandar,” ujarnya.

Sedangkan kasus perceraian dilihat dari penderitaannya. Jika sudah lima tahun tersiksa, maka saya akan membantu. Misalnya selama setahun si suami melakukan KDRT barangkali dia stres. Nah, kalau sudah lima tahun berarti dia sudah profesional KDRT-nya,” terang Ketua Pelaksana Harian Gerakan Karya Justitia Indonesia (GKJI) ini.

              Dunia peradilan Indonesia sangat rentan akan makelar kasus dan suap. Di beberapa peristiwa beberapa waktu belakangan ini sempat terjadi kejahatan yang dinilai mencoreng supremasi hukum negeri ini. Mudah diajak kompromi untuk melakukan tindakan tersebut, dan tak memiliki integritas menjadi salah satu penyebabnya. Sebagai sosok yang menggeluti bidang tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pendiri dan Pembina Yayasan Parama Indonesia (YAPI) untuk tetap pada jalur yang benar.

             “Orang yang mau jadi makelar kasus itu advokat yang masih miskin dalam arti financial. Advokat itu seperti dokter no boss dan bisa buka praktik sendiri. Jadi jangan bilang, itu karena duty, tapi pity, fulus, dan hepeng, makanya benarlah kasih uang habis perkara (KUHP) itu menjadi benar buat orang yang tidak benar,” jelasnya semangat.

 

Bangun Dasar Hukum

    Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia  sebagai warga negara sekaligus orang yang melek akan hukum, Bendahara Umum Barisan Indonesia (Barindo) ini mengemukakan, bahwa Jokowi sejak awal menitikberatkan pada bidang ekonomi, namun hampir tidak pernah menyinggung hukum. Padahal, menurutnya, dasarnya harus hukum yang ditegakkan. Dengan demikian kepastian pelaku bisnis akan jelas. Hukum dianalogikan sebagai pondasi, baru bangunan tengahnya atau pilarnya adalah politik.

Jadi politik yang berlandaskan hokum, maka kepastian ekonomi akan bagus. Kebijakan Jokowi concern-nya ke atap. Oleh karena itu, para petinggi negeri ini mengalami ketakutan dalam menyerap anggaran. Mereka mengalami paranoid digaruk KPK. Karena tidak ada kebijakan hukum yang mengatasi paranoid tersebut, maka tidak terserap dengan baik anggaran pembangunan dan tidak tercapailah target pembangunan.

 Lebih lanjut ia menambahkan, namun sejauh ini Jokowi lebih baik. Tapi belum tepat sasaran, karena pemerintahan sekarang tidak membuat kebijakan hukum sebagai dasar. Oleh karena itu, buatlah kebijakan hukum sehingga para pemangku kebijakan punya legal standing (antiparanoid) dan berani, agar dana bisa diserap sesuai dengan target pembangunan.

               

               Dewan Pakar Himpunan Pengusaha dan Profesional Kristen Indonesia (HIPPKI) ini juga menyoroti soal peraturan sistem ganjil-genap untuk kendaraan pribadi yang diterapkan di jalan-jalan protokol DKI Jakarta pada saat ini. Mengenai kebijakan tersebut, menurut Tigor, bisa jadi solusi lebih buruk. “Tidak bisa mengambil kebijakan yang single to single dan seri tapi lebih baik mengambil kebijakan paralel dan berkesinambungan. Macet itu lebih karena kepada banyaknya motor,” paparnya.

               “Di Guangzhou, China, nggak ada motor,  artinya harus ada pembatasan volume kendaraan. Di samping itu, kendaraan yang sudah tidak laik jalan karena usia jangan ada lagi. Sebab, mau jalan dibangun setinggi langit nggak akan  bisa. Dan bisa juga menerapkan kebijakan kredit bekerjasama dengan BI agar untuk DP mobil dikenakan 50%-nya mungkin dengan begini bisa menjadi solusinya,” ujarnya di ujung wawancara. BTY

 

Berita Terkait