Diskusi MUKI Membahas Kebhinnekaan dan Intoleransi di Indonesia

316 dibaca
Diskusi MUKI bertajuk “Kebhinnekaan Indonesia” pada Kamis, 2 Februari 2017 lalu di Gereja GPIB Bukit Moria, Jakarta Selatan.

BERITANARWASTU.COM. Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) adalah organisasi kemasyaratan yang didirikan oleh individu-individu beragama Kristen dari berbagai latar belakang gereja dan profesi. MUKI sangat menghargai dan menghormati kebhinnekaan Indonesia yang membudaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan mencermati situasi, kondisi dan keadaan sosial politik Indonesia akhir-akhir ini, MUKI berpendapat, kebhinnekaan Indonesia sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dan kedewasaan sebagai suatu bangsa sedang diuji ketahanannya.

Munculnya sikap radikal, kekerasan, pemaksaan kehendak, penggunaan simbol-simbol keagamaan untuk mempengaruhi, dan mencapai tujuan tertentu telah menimbulkan kekhawatiran rusaknya kebhinnekaan yang terpelihara selama ini. Karena masalah itulah, maka  MUKI mengadakan diskusi bertajuk “Kebhinnekaan Indonesia” pada Kamis, 2 Februari 2017 lalu di Gereja GPIB Bukit Moria, Jakarta Selatan. Diskusi yang dimulai pukul 12.00 dan selesai pukul 16.00 WIB itu menampilkan nara sumber Mayjen TNI (Purn.) Wiston P. Simanjuntak, Djasarmen Purba, S.H. (Ketua Umum DPP MUKI), Pdt. Dr. Albertus Patty (Ketua PGI), dan moderator Drs. S. Lumban Gaol, MAP.

  Wiston Simanjuntak yang merupakan jenderal purnawirawan bintang dua menyatakan, NKRI dan Pancasila adalah pengikat kebersamaan, dan itu harga mati untuk kita bangsa Indonesia. Dan tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  yang berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan tugas pokok dilakukan dengan operasi militer untuk perang.

   Sedangkan Pdt. Albertus Patty berpendapat, jangan sampai intoleransi mengganggu kebhinnekaan, yang pada akhirnya akan memecah-mecah kesatuan dan persatuan bangsa. Faktor perekat bangsa adalah, adanya sejarah bersama, yaitu kebhinnekaan. “Jangan digunakan itu untuk menghancurkan kita, tetapi kebhinnekaan menjadi kekuatan meraih kemerdekaan bangsa. Dan konstitusi menjamin kemerdekaan, keadilan, dan kesetaraan warga negara. Kita punya Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan mengganti Pancasila berarti menghancurkan bangsa Indonesia,” ujar pendeta asala Sinode Am GKI ini.

Kita semua, ujar Pdt. Albertus, terutama umat Islam punya kesadaran sebagai faktor komplementer bangsa dan adanya solidaritas bersama sebagai anak bangsa. Sedang ancaman terbesar di bangsa ini, menurut Pdt. Albertus Patty, adalah intoleransi agama seperti efek globalisasi, efek media informasi dan faktor teologi serta instrumentalisasi agama. Juga kesenjangan ekonomi, seperti korupsi dan kapitalisme global dan lokal. Respons Presiden RI Jokowi atas masalah ini adalah, menegakkan komitmen pada Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kelompok antidemokrasi, termasuk kelompok intoleran akan ditindak tegas serta fokus pada pemeratan ekonomi. JK 

Berita Terkait