DPN KERMAHUDATARA (Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara) Sampaikan Pernyataan Sikap Pasca Pemilu 2019

38 dibaca
Pengurus DPN KERMAHUDATARA yang dipimpin Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. usai jumpa pers pada 20 Juni 2019 lalu di Restoran Golf Rawamangun, Jakarta Timur.

Beritanarwastu.com. Pasca Pemilu 2019, DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA) menyampaikan sikap terkait dengan situasi sosial, politik dan bangsa ini. Pernyataan sikap itu dirumuskan oleh pengurus DPN KERMAHUDATARA, seperti Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. (Ketua Umum), Ir. Santiamer Silalahi (Sekjen), Ir. Monang Sirumapea, Dr. Sabar Martin Sirait, MBA, Novesto Hutabarat, S.Th, S.H. dan Ir. Jesman Gultom. Pernyataan sikap DPN KERMAHUDATARA itu disampaikan dalam acara jumpa pers dan diskusi terbatas pada Kamis pagi, 20 Juni 2019 di Restoran Golf, Rawamangun, Jakarta Timur. Dan pernyataan itu terbagi dalam tiga bagian.

Berikut ini pernyataan dukungan dan simpati DPN KERMAHUDATARA kepada TNI dan POLRI yang telah mengambil tindakan holistik kepada aktor intelektual dan pelaku kerusuhan 21-22 Mei 2019, (1) Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar hukum (Rechsstaats) bukan berdasarkan kekuasaan (Machsstaats), (2) Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, (3) Bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.

Dengan tugas pokok antara lain: Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (4) Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, (5) Bahwa ada upaya-upaya terstruktur, sistematis dan masif dari oknum dan elemen-elemen tertentu yang berusaha mendegradasi amanat Ketetapan MPR RI dengan mengabaikan etika kehidupan berbangsa.

Lalu, (6) Bahwa cara-cara penyampaian pendapat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung anarkis, brutal, tidak beradat, dan kurang beradab dan telah menyebabkan: Timbulnya kerugian materil dan moril bagi negara dan rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Selanjutnya adanya potensi akan terbentuknya pola pikir dan pola perilaku bagi generasi penerus bahwa untuk menuntut hak dan atau menyampaikan pendapat dengan cara-cara anarkis dan brutal adalah sah dalam berdemokrasi.

            Dalam hubungan inilah DPN KERMAHUDATARA sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya kerusuhan di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019 lalu. Kami, DPN KERMAHUDATARA sebagai mitra penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintah Indonesia dan berlandaskan pada visi dan misi KERMAHUDATARA, menyampaikan, (1) Apresiasi kepada POLRI yang berhasil mengendalikan situasi dengan baik, sehingga tidak berekskalasi menjadi chaos nasional, (2) Seruan dan desakan kepada POLRI untuk mengambil tindakan hukum terhadap setiap aktor intelektual dan pelaku kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019, (3) Pernyataan dukungan sepenuhnya kepada TNI dan POLRI mengambil tindakan holistik (Preemtive, penalty, dan curative) kepada aktor intelektual dan pelaku kerusuhan kapan pun dan di mana pun di bumi pertiwi Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami susun yang telah mendapat dukungan dari rapat DPN KERMAHUDATARA di Jakarta pada 13 dan 20 Juni 2019.

         KERMAHUDATARA pun menyampaikan pernyataan dukungan  kepada Pemerintah untuk menghidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan pembinaan moral Pancasila kepada ASN, TNI dan POLRI. Berikut pernyataannya, (1) Bahwa DPN KERMAHUDATARA sejak semula telah memiliki Gerakan Sosial Budaya (GSB) didasari visi dan misi menerapkan etika kasih bangsa (Sila ke-3 Pancasila) untuk membina persatuan NKRI, (2) Bahwa kericuhan sosial politik tahun 2012 dan tanggal 21-22 Mei 2019 di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia harus dicermati sebagai akibat kegiatan faham RAT (Radikalisme, anarkisme dan terorisme) berbasis agama diikuti gerakan bersifat makar yang intinya menafikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bemegara.

         Dan (3) Bahwa pembentukan asas tunggal Pancasila telah dimulai sejak tahun 1982 sebagai landasan PMP di seluruh Indonesia. Akan tetapi telah dihapuskan oleh Ketua ICMI, Prof. Dr. B.J. Habibie sejak tahun 1998, tanpa ada alasan jelas dan tanpa ada upaya Pemerintah menghidupkan proses PMP tersebut, (4) Bahwa pasca pengumumam hasil Pemilu oleh KPU telah terjadi kericuhan tanggal 21-22 Mei 2019 di Jakarta dan juga kegiatan RAT di berbagai daerah, ulasan berbagai media sosial, telah mengulas adanya berbagai bentuk narasi politik identitas dan inklusif yang dapat membelah rakyat dalam dua kelompok, yaitu Pro Pancasila dan Pro Khilafah, dengan pokok isi sebagai berikut: Polarisasi politik di kalangan elite politik, berkembangnya tuduhan kecurangan Pemilu 2019, terjadinya narasi provokatif dan kampanye nasional yang inklusif dan terjadinya faham Islamfobia versus terorisme.

Lalu (5) Terjadinya halusinasi dwi fungsi ABRI, (6) Berkembangnya tantangan lain yang mengganggu persatuan bangsa, yaitu perkembangan teknologi yang memberi ruang pada berita bohong, kebencian, dan fitnah. Lalu permasalahan dalam negeri seperti kemiskinan dan ketimpangan lain.  Sejalan dengan enam ulasan di atas, dari editorial “Suara Pembaruan” 2018 diusulkan agar elite politik berperan membumikan Pancasila dengan pokok isi, (a) Peranan elite politik untuk membumikan Pancasila sangat dibutuhkan karena keterbatasan sosial dan ketidakpercayaan antarelemen masyarakat akan berujung pada ancaman terhadap persatuan dan keutuhan kehidupan berbangsa dan bemegara.

Kemudian (b) Masyarakat membutuhkan keteladanan untuk membuktikan dan memberdayakan Pancasila dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (c) Keteladanan yang diperlukan dan pemimpin partai, ormas, tokoh masyarakat, dan sebagainya. (d) Politik identitas keagamaan dengan karakter radikalisme telah jelas-jelas mencoba mengoyak ideologi Pancasila, UUD 1945 dan kedaulatan NKRI, untuk itu negara harus tegas menindak secara hukum dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan persatuan NKRI.

Kemudian KERMAHUDATARA pun membuat pernyataan dukungan untuk terselenggaranya rekonsiliasi nasional pasca Pemilu 2019. Berikut pernyataannya, (1) Bahwa berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 memiliki ciri khas, yaitu kebhinnekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah nusantara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote dan disatukan oleh manifesto politik: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, setara, dan adil, yaitu Indonesia, serta diandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara.

            Selanjutnya (2) Bahwa kebhinnekaan di atas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa yang akan dating, (3) Bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik vertikal maupun horizontal sebagai akibat dari ketidakadilan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pergeseran paradigm, (4) Bahwa ada kecenderungan kuat, terjadi keterbelahan bangsa sebagai akibat dari cara-cara yang dipakai untuk memenangi kontestasi politik lima tahunan, tahun 2014, tahun ujaran kebencian, fitnah, mengembangkan politik identitas, 2019 yaitu melalui penyalahgunaan agama, penyebaran berita bohong (hoax), dan post truth.

          Lalu (5) Bahwa sesungguhnya musuh besar bersama bangsa Indonesia bukanlah sesama anak bahgsa, tetapi kemiskinan, kebodohan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, korupsi, diskriminasi, ketertinggalan teknologi, dan politik devide et impera negara imperialis. Untuk inilah kami, DPN KERMAHUDATARA sebagai mitra penyelenggara negara dan penyelenggara Pemerintah Indonesia, berlandaskan pada visi dan misi KERMAHUDATARA, menyampaikan pernyataan dukungan untuk penyelenggaraan dialog nasional pasca Pemilihan Serentak Presiden dan Anggota Legislatif tahun 2019 dengan tujuan untuk, (1) Merajut kembali tali silaturahmi antargolongan, antaragama, antarelite politik, antarpimpinan partai, antaranak bangsa yang terlanjur putus karena perbedaan pilihan dan orientasi politik pada Pemilu 2019.

Berikutnya (2) Membangun adanya kesadaran dan komitmen kuat seluruh anak bangsa guna menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, dan bernegara yang harmonis demi tetap utuhnya persatuan dan tegaknya NKRI yang sejahtera, adil dan makmur.

Demikian pemyataan sikap ini kami susun yang telah mendapat dukungan dari rapat DPN KERMAHUDATARA di Jakarta pada 13 dan 20 Juni 2019. LK

Berita Terkait