DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA) Sikapi Tragedi Bom di Surabaya

391 dibaca
Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA, Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.

BERITANARWASTU.COM. DPN (Dewan Pimpinan Nasional) KERMAHUDATARA (Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara) pada medio Mei 2018 menyampaikan sikapnya terkait dengan tragedi pemboman tiga gereja di Surabaya. DPN KERMAHUDATARA kini dipimpin Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. (Ketua Umum) dan Ir. Santiamer Silalahi (Sekjen). Berikut ini sikap organisasi dari pemuka lintas suku dan agama itu.

Didahului penyampaian belasungkawa yang mendalam kepada korban kebiadaban teroris dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan, maka dengan ini kami menyatakan, pertama, mengutuk keras tindakan biadab dan tidak berperikemanuasiaan yang dilakukan oleh orang perorang dan atau sekelompok orang terhadap kemanusiaan dengan mengatas namakan agama dan atau dalih apa pun.

Kedua, mendukung sepenuhnya TNI dan aparat keamanan POLRI melakukan tindakan-tindakan preventif dan kuratif tegas, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, sekelompok orang, organisasi-organisasi yang terindikasi mendukung, memfasilitasi tindakan-tindakan Radikalis, Anarkis dan Teroris (RAT).

Ketiga, mendesak: (a) DPR RI menyelesaikan revisi UU Antiterorisme dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. (b) Seluruh aparat intelijen dari berbagai matra bekerjasama dan bahu membahu dengan aparat keamanan POLRI untuk memerangi tindakan-tindakan Radikalis, Anarkis, Teroris serta penyebaran fahamnya guna melindungi kepentingan nasional. (c) Seluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai daerah melakukan upaya maksimal untuk mengurangi kesenjangan dalam berbagi aspek kehidupan. (d) Pemerintah menerapkan Security Sector Reform (SSR) sebagai strategi meningkatkan keamanan nasional.

Keempat, mengimbau seluruh Masyarakat Hukum Adat Nuasantara, seluruh Rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon-calon kepala daerah, calon-calon Presiden RI, calon-calon anggota legislatif, partai-partai yang terindikasi mendukung, memfasilitasi tumbuh suburnya tindakan-tindakan dan faham Radikalisme, Anarkisme, Terorisme, Separatisme, ujaran-ujaran kebencian dan penentangan kepada Pancasila serta Amanat Pembukaan UUD Tahun 1945.

Kelima, mengimbau seluruh Tokoh Lintas Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Para Cerdik Pandai Indonesia bekerjasama, bersatu padu untuk melindungi rakyat Indonesia, Melindungi Seluruh Tumpah darah Indonesia serta turut menciptakan ketertiban nasional berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. KT

Berita Terkait