Eksistensi Gereja Di Tengah Bahaya Radikalisme dan Terorisme

3638 dibaca
Menkopolhukam RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut B. Panjaitan.

             Beritanarwastu.com. Radikalisme dan terorisme kini telah menjadi tantangan global yang paling berbahaya, lantaran para pimpinan NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) atau ISIS (Islamic State in Iraq and Suriah) telah bergerak ke seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan dalam Sidang MPL-PGI (Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) di Parapat, Sumatera Utara (Sumut), beberapa waktu lalu, menegaskan, kita harus segera menangani ancaman-ancaman radikalisme dan terorisme.

           “Jika tidak, akan membahayakan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga secara global. Kini banyak pengikutnya, karena ISIS memanfaatkan media sosial untuk bermain, kini sudah ada sekitar 46 ribu akun twitter yang mendukung ISIS dan terus meningkat drastis,” ujar Luhut yang mantan Komandan Diklat TNI dan pendiri antiteror di Kopassus itu, belum lama ini.

Sebab itu, dia berharap agar seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah ikut mengambil peran dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Sejumlah pengamat mengungkapkan, bila dicermati secara mendalam, akar penyebab munculnya aksi radikalisme dan terorisme sangat rumit dan kompleks. Berbagai multifaktorial yang menyangkut masalah transnasional dan kehidupan politik dunia bisa jadi penyebab dan pemicu. Secara umum multifaktorial yang terjadi adalah faktor ketidakadilan itu terjadi di berbagai belahan dunia, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Berbagai faktor ketidakadilan tersebut akan memicu faktor radikalisme. Radikalisme akan dipermudah oleh rendahnya pendidikan, kemiskinan, budaya, dan kehidupan sosial.  Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang berujung pada kekerasan, ekstremisme dan terorisme.

Radikalisme dan terorisme tergolong sebagai sebuah bentuk kejahatan, bahkan dapat dikatakan kejahatan yang terorganisir. Terorisme tentu bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Dia memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh. Meskipun banyak faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya terorisme, namun ada beberapa hal paling mendasar yang menyebabkan terjadinya terorisme, di antaranya adalah ideologi dan teologi. Kedua faktor tersebut merupakan hal yang paling fundamental dalam pergerakan terorisme, karena ideologi dan teologi adalah alasan untuk seseorang dalam melakukan tindakan radikal yang menguntungkan kelompoknya sendiri, tentu saja dalam sebuah aksi terorisme mereka sangat memerlukan anggota. Oleh sebab itulah, melalui doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme yang mereka ajarkan pada para anggota yang mereka rekrut.

Mengapa radikalisme berbahaya? Menurut mantan Asisten Deputi VII Menkopolhukam RI, yang kini melayani di Gereja Gerakan Pentakosta (GGP), Pdt. Brigjen TNI (Purn.)  Drs. Harsanto Adi S., M.M., M.Th, radikalisme berbahaya. Sebab sebenarnya aksi teror itu didasari oleh ideologi radikal yang antara lain mengatasnamakan agama, walaupun tidak selalu ada hubungan antara teroris dan agama. Kelompok radikal ada di mana-mana, dan mereka menggunakan pembenaran dari agama apapun juga.

“Di Jepang yang katanya sangat berbudaya dengan warganya yang mayoritas beragama Shinto, di situ ada kelompok radikal. Di India, Srilangka, juga ada. Kita pernah menyaksikan bom meledak di Oklahoma City, Timotimate,  dia bukan Islam dan itu dari salah satu sekte Kristen yang radikal,” jelas Harsanto Adi yang juga mantan Sekretaris Pribadi Menkopolhukam RI di era Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan, lanjut Harsanto, sebelumnya tahun enam puluhan kita kenal di Amerika, ada satu sekte yang menamakan diri Ku KluxClan, sebuah ideologi gila. Di mana mereka meyakini bahwa yang berhak hidup di muka bumi ini hanya orang kulit putih. Bahkan, di Amerika Latin sampai sekarang juga masih ada yang disebut Narco Terorisme, terorisme yang akar masalahnya itu adalah masalah narkotika. Kita menyaksikan bentuk-bentuk radikalisme agama yang sering kali dipraktikkan oleh sebagian kelompok, sehingga menghadirkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan serta masa depan bangsa ini, dan khusus di Indonesia kelompok radikal ini memakai agama Islam untuk membenarkan aksinya.

             Lebih jauh dijelaskannya, berkembangnya radikalisme agama di Indonesia adalah suatu kenyataan sosiohistoris dalam negara majemuk, tetapi hal ini tidak mungkin kita biarkan, karena ini bisa menjadi ancaman  bagi masa depan bangsa yang mendambakan keamanan dan kedamaian. Kita mencermati kejadian di Pakistan, kita belajar dan mengambil hikmah dari berbagai aksi radikalisme yang muncul dan berkembang di tanah air ini. Sepanjang sejarah umat manusia, memang ada upaya-upaya perorangan atau kelompok yang berusaha memakai agama untuk kepentingan politik, termasuk hal ini terjadi di Indonesia,” ujar salah satu Penasihat PERWAMKI ini.

Radikalisme muncul di Indonesia ini sebenarnya sudah sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kelompok-kelompok fundamentalis garis keras secara politis terus berupaya untuk mengubah bentuk negara dan ideologi Pancasila. Ketika upaya politis gagal, kemudian mereka melakukan pemberontakan bersenjata, seperti pemberontakan Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakar di Makassar, Karto Suwiryo di Jawa. Di sisi  lain, muncul pula gerakan separatis, seperti PRRI/Permesta dan RMS.

Menurutnya, berkembangnya paham-paham radikal seperti Negara Islam Irakdan Suriah (ISIS) di Indonesia, dinilai tumbuh pesat sejak era pemerintahan yang lalu. Sikap pemerintah yang dianggap sebagian analis politik dan keamanan tidak tepat dalam menyikapi kelompok yang dianggap sesat, dianggap memberikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. "ISIS di Tanah Air, menurut saya, tidak lebih adalah akumulasi dari gerakan radikalisme sebelumnya. Di pemerintahan yang lalu justru kita melihat SBY, melalui Menteri Agama menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah dan Syiah sebagai kelompok sesat. Pemerintah yang terus-menerus menekan kelompok Ahmadiyah dan Syiah, secara tidak langsung membangkitkan semangat organisasi militant untuk membasmi kelompok minoritas tersebut,” katanya. Menurut dia, semangat militan yang semakin tumbuh tersebut menyebabkan munculnya kembali keinginan untuk membentuk negara Islam di Indonesia.

Bukan suatu hal yang mustahil jika Hizbut Tahrir dan NII ingin cepat mewujudkan negara Islam. Mereka melihat ada harapan untuk mendirikan negara Islam melalui ISIS, maka mereka berangkat ke sana. Sebagian dari masyarakat Indonesia jika melihat aparat mengejar, membongkar jaringan kelompok radikal, menangkap pelaku teroris masih menganggap semua itu pesanan asing, pesanan Amerika Serikat,  jika ada yang berbicara soal radikalis, soal teroris.

“Kita tidak bisa menutup mata, ini suatu kenyataan yang terjadi di depan hidung kita. Ibarat orang sakit kita tidak mau mengakui, tidak mau didiagnosa oleh dokter, kapan terapinya, kapan sembuhnya. Kita harus akui ini ada, jadi kita sudah tahu. Ini ideologi radikal yang mengatasnamakan agama, tetapi  bukan agamanya. Orang yang merasa diri seakan-akan dialah pemilik, hanya dialah yang benar, seperti ada istilah Dankley of Absolut Drug mengklaim kebenaran mutlak, hanya berdasarkan kelompoknya dan menuntut pengikutnya Believe Obidion kepatuhan buta. Apa yang dikatakan harus dilakukan, termasuk bunuh diri. Nah, itu masalah besar yang kita hadapi,” tegas Harsanto Adi yang sering diundang berbicara soal masalah sosial, politik dan masyarakat itu.

Untuk itu radikalisme dan terorisme, menurut Harsanto, tidak mungkin kita hadapi hanya dengan cara kekerasan, karena itu semua berangkat dari gagasan, ide, cita-cita dan sebagainya. Kita sudah lihat fakta peradilan atas  Amrozi, Imam Samudra, ketika palu hakim diketuk hukuman mati, sama sekali tidak tergambar wajah sedih, tetapi justru bangga dan menganggap dirinya telah melaksanakan jihad. Bagaimana kita melihat fenomena ini.

 

Sikap Gereja                                                                                                               

Sekecil apa pun, gerakan radikalisme yang tidak sesuai asas dan ideologi negara memang harus ditumpas. Namun, caranya tidak bisa sekadar represif, atau secara militeristik. Cara-cara militeristik memang cukup berhasil digunakan pada zaman Orde Baru. Namun, cara tersebut rawan digunakan penguasa untuk mematikan lawan-lawan politik saat ini.

Sebab itu, Harsanto menilai, warga gereja adalah bagian integral dari bangsa Indonesia, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini, maka kita harus siap bangun dan jatuh bersama dengan bangsa ini. Selama ini organisasi aras gereja menghadapi gerakan radikal dan teroris ini tidak jelas, lebih banyak hal-hal yang bersifat seremonial. Seminar  internal, dialog lintas budaya dan sebagainya. PGI sudah maju selangkah dengan ‘Pendidikan Kebangsaan Warga Gereja’, namun apakah kegiatan ini bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa di PGI ada program ini, apakah pernah dari waktu ke waktu di evaluasi dan dianalisa tentang out putdanout come-nya. Saya tidak berani bicara lebih lanjut untuk aras gereja yang lain, karena saya tidak pernah mendengar dan tahu kegiatan mereka yang berhubungan dengan pembekalan ‘Kesadaran Berbangsa Buat Warga Gereja’,”  jelasnya.

Harsanto Adi juga menjelaskan, aspirasi-aspirasi radikal agama, seperti saat ini harus kita fahami bersama sebagai kondisi yang mengancam proses pengukuhan sistem berdemokrasi, sebab rasanya tidak mungkin berdemokrasi tanpa ada penghargaan pada pluralisme, tidak mungkin berdemokrasi tanpa menerima kenyataan adanya keragaman kelompok etnis, agama, dan budaya. Dan tidak mungkin ada demokrasi kalau kita menginginkan semua orang harus beraspirasi sama. Terhambatnya proses demokrasi politik dikaitkan dengan menguatnya tuntutan dan gerakan kelompok radikal ini, karena sebagian besar kelompok ini bersifat antagonis terhadap ide dan cita-cita demokrasi.

“Aras gereja, seperti PGI mungkin sudah memiliki Pokja (kelompok kerja) yang khusus mengkaji perkembangan radikalisme dan terorisme, tetapi sejauh manakah kedalaman pengkajiannya, sehingga mampu menemukan akar permasalahan. Kalaupun itu sudah dilakukan mau dikemanakan hasil kajian. Ini hal yang perlu menjadi pemikiran para pimpinan aras gereja, karena tanggung jawab ini ada di pundak mereka, dan jangan terlalu berharap pada sinode yang sudah terbelit dengan masalah administratif di sinodenya masing-masing, boro-boro mikirin negara dan bangsa,” katanya.

Menghadapi radikalisme dan terorisme bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga gereja, tugas kita semua bangsa Indonesia. Masih ada waktu, warga gereja tidak boleh menyerah kalah dengan kekerasan, tetapi sejauh mungkin kita menghadapi mereka tidak dengan cara yang mereka pakai. Kita dapat memilih melalui upaya deradikalisasi, khususnya mengeliminir pemikiran dan tindakan kelompok-kelompok dan individu radikal. Program-program deradikalisasi dibuat sebagai usaha pembinaan dan pembimbingan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kecenderungan faham dan sikap radikal di tengah masyarakat agar tidak berkembang dan menjadi ancaman bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Pesan Sidang MPL-PGI di Parapat tahun 2016 juga menyinggung tentang radikalisme dan terorisme. Dalam pesannya, gereja-gereja di Indonesia menegaskan, terorisme dan kekerasan bermotif apapun mesti ditanggapi dengan cepat untuk menjamin rasa aman masyarakat. Meskipun demikian gereja-gereja mendorong penyelesaian konflik dan kekerasan dengan cara-cara yang tidak arogan dan represif. Pemerintah wajib menghormati hak azasi manusia (HAM), menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta memberikan perlindungan terhadap semua warga negara Indonesia, termasuk kelompok Gafatar, Ahmadiyah, dan Syiah.

Pemerintah juga mesti hadir bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan tidak hanya melindungi kelompok-kelompok dominan. Kebebasan beragama adalah hak seluruh warga negara dan pemerintah wajib melindungi hak tersebut tanpa membeda-bedakan latar belakang agama dan keyakinan. Masih terkait kecenderungan meningkatnya radikalisme dan teororisme di Indonesia dan di seluruh dunia, PGI pun  mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh mengupayakan keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat guna menanggulangi ketimpangan yang makin lebar antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.

 

Sejarah Panjang Radikalisme dan Terorisme

               Dalam sejarah, radikalisme dan terorisme selalu muncul dalam berbagai bentuk. Nero pada zaman Romawi, kemudian di Perancis dalam bentuk pemerintahan Robespierre berlanjut dengan Hitler dan Nazi-nya, Polpot dengan rezim Khmer Merah-nya, hingga berbentuk kekerasan sektarian, seperti di Irlandia Utara, Tamil di Srilanka dan banyak bentuknya di seluruh dunia.

Jika kita merunut ke akar sejarah tadi, maka akan nampak jelas bahwa akar dari keduanya adalah ideologi kekerasan atau radikalisme. Maka seperti ideologi lainnya, ia punya alasan untuk tumbuh dan berkembang. Marx dan Engel membangun ideologi Marxian-nya atas dasar dialektika materialis, Adam Smith sebagai bapak ideologi kapitalis atas dasar kebebasan individu dalam segala hal lantas ideologi teror pun juga mempunyai alasan dan dasar mengapa ia harus tumbuh.

Teror lahir sebagai penolakan atas ideologi lain yang lebih dulu muncul, akan tetapi dianggap tidak sanggup memecahkan tiga problematika yang ada. Masalah seperti ekonomi, sosial hingga masalah yang bersifat religius akhirnya seakan menjadi pupuk bagi tumbuhnya ideologi yang bersifat kekerasan. KS

Berita Terkait