FORKOM NARWASTU Menyoal Korupsi Bersama Pimpinan KPK

539 dibaca
Para tokoh Kristiani dan narasumber diabadikan di akhir acara diskusi FORKOM NARWASTU.

BERITANARWASTU.COM. Pada Jumat, 19 Agustus 2016 lalu, Forum Komunikasi (FORKOM) Tokoh-tokoh Kristiani Pilihan NARWASTU telah sukses menggelar diskusi bertajuk “Bahaya Korupsi dan Penyelewengan Kekuasaan Setelah Indonesia Merdeka 71 Tahun” di Restoran Paramount Jalan R.P. Soeroso (Gondangdia Lama) No. 35, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini diadakan untuk merefleksikan dan mensyukuri hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-71.

             Acara yang diawali dengan ibadah oleh Pembina/Penasihat Majalah NARWASTU, Pdt. DR. Nus Reimas ini dihadiri para “Tokoh Kristiani Pilihan Majalah NARWASTU” dan narasumber (pembicara) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, pakar hukum dan akademisi. Dan hadir 50-an tokoh di acara yang berlangsung menarik, familiar dan serius ini. Tadinya diskusi ini akan diadakan di Restoran Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, karena pada 20 Mei 2016 lalu sudah diadakan diskusi seputar bahaya narkoba oleh FORKOM NARWASTU di situ, dan berjalan sukses.

             Prof. Dr. Marten Napang, S.H., M.H., M.Si (Ketua FORKOM NARWASTU) adalah salah satu  pembicara di acara ini. Dan Sekretaris FORKOM NARWASTU, Sterra Pietersz, S.H., M.H. yang juga mantan anggota DPR-RI dan mantan Sekretaris Umum DPP PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia), menuturkan, diskusi ini merupakan bentuk pelayanan para tokoh pilihan NARWASTU untuk menyikapi persoalan serius yang terjadi di tengah gereja, masyarakat dan bangsa ini.

                Menurut Sterra yang mantan Bendahara Umum Pengurus Pusat GMKI dan mantan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR-RI ini, acara ini juga merupakan wujud apresiasi para tokoh yang tergabung di FORKOM NARWASTU kepada Majalah NARWASTU yang peduli mengangkat tokoh-tokoh pelayan Kristiani lewat media massa. Persoalan bangsa ini, kata Sterra, seperti bahaya narkoba, korupsi, bahaya radikalisme dan terorisme mesti disuarakan para tokoh Kristiani agar bisa disikapi masyarakat dan diatasi bersama dengan pemerintah dan aparat hukum.

               Pembicara yang hadir di acara ini, yakni Drs. Saut Situmorang (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI), Prof. Dr. Marten Napang, S.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar), dan Kombes Pol. Dr. Warasman Marbun, S.H., M.Hum (Analis Utama Hukum Mabes Polri) serta moderator Dr. Natalis Situmorang, M.Hut (Pengurus FORKOM NARWASTU dan mantan Ketua Umum Pemuda Katolik).

                Panitia acara kali ini, Drs. Yosef Ariwibowo (Pengurus FORKOM NARWASTU dan mantan Ketua DPP KNPI), dan pembawa acara (MC) DR. Tema Adiputra, M.A. (Pengurus FORKOM NARWASTU dan penyiar radio senior). Setelah kebaktian, lalu dirangkai dengan acara memperkenalkan para tokoh oleh Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi NARWASTU, Jonro I. Munthe, S.Sos.

              Dan dua tokoh, Laksma TNI (Purn.) Ir. Bonar Simangunsong (Mantan Staf Ahli Dewan Ketahanan Nasional) dan mantan Deputi IV Menkopolhukam, Edwin P. Situmorang, S.H., M.H. saat diberi kesempatan memberi sambutan, keduanya mengapresiasi acara dan forum ini, dan menyatakan dukungannya terhadap NARWASTU dalam menghimpun para tokoh.

              Dalam acara ini, ada pula lagu-lagu pujian dinyanyikan oleh salah satu tokoh, yakni Edwin Situmorang ketika Jonro Munthe meminta tokoh masyarakat dari HKBP ini bernyanyi. Suasana acara makin hangat, karena Prof. Gayus Lumbuun, Sahala R.H. Panggabean, MBA (Presiden Komisaris NASARI Group), Pdt. Marihot Siahaan, S.Th, Jhon S.E. Panggabean, Bonar Simangunsong dan Ny. SAL Tobing Silitonga, S.E., M.A. diajak pula ikut bernyanyi. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama, lalu diskusi.

              Bendahara FORKOM NARWASTU yang juga advokat/pengacara handal dan Ketua Umum MAPPHI (Masyarakat Peduli Penegakan Hukum Indonesia), Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H. menerangkan, diskusi ini penting dan bagian dari pencerdasan hukum kepada masyarakat. Dalam pemaparannya, Prof. Gayus Lumbuun yang juga mantan anggota DPR-RI yang vokal, menerangkan, kata “kekuasaan” dan “korupsi” adalah dua kata yang hampir pasti selalu hadir bersama. Tanpa kekuasaan sulit orang untuk melakukan korupsi.

                “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Great mens are always bad man, kata Lord Acton, sejarawan Inggris yang hidup pada akhir abad 19 dan awal abad 20, dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada tahun 1887,” ujarnya. Hal itu, kata Prof. Gayus, merupakan observasinya bahwa seseorang yang memegang kekuasaan, apalagi kekuasaannya semakin besar, maka moralitasnya semakin berkurang. “Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi kita. Karena itu, pertanyaannya adalah, ketika kita mempertentangkan antara moralitas dan kekuasaan, apakah kita harus mengalahkan salah satunya,” ujarnya.

                Tentunya, tukasnya, ini harus dapat dijelaskan dan dijawab dengan ajaran Kristiani. Terutama apabila persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ditempatkan pada tugas dan tanggung jawab umat Kristiani dalam mengisi kemerdekaan. Menurut pria yang juga mantan pengacara senior ini, orang bisa terjerumus pada korupsi, karena serakah dan ingin cepat kaya. Sehingga pemerintah harus memperhatikan masalah ini, dengan mengutamakan penegakan hukum.

                “Orang yang punya kekuasaan besar dan moralnya rendah, memang akan mudah korupsi. Bung Hatta pernah mengatakan, memang bangsa ini punya budaya untuk melakukan korupsi. Ini sebuah peringatan soal bahaya korupsi di Indonesia,” paparnya. Dalam menangani kasus hukum korupsi, katanya, jaksa, polisi dan pengacara bisa saja salah, namun hakim dalam membuat keputusan jangan sampai salah.

                Sementara Dr. Warasman Marbun menuturkan, sangat jelas bahwa korupsi itu melawan hukum dan memperkaya diri jelas sebuah sikap yang tak memperhatikan sesama. Orang yang terjerumus pada korupsi juga menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga kita mesti punya pengetahuan yang cukup di dalam memberantas masalah korupsi. “Suap menyuap, mark up, dan penyalahgunaan anggaran, itu banyak terjadi sekarang. Di Indonesia ada dibuat pembangunan gedung, namun tak lama kemudian gedungnya rubuh, karena anggarannya tidak sesuai dengan yang disepakati sejak awal,” paparnya.

                Menurut perwira polisi yang menganut Katolik ini, korupsi juga terjadi karena mental serakah dan tak puas dengan apa yang ada. Untuk mencegah korupsi, katanya, perlu diperhatikan, pertama, membudayakan sikap antikorupsi. Kedua, ajaran agama harus ditaati agar tidak terjerumus pada korupsi. Ketiga, mencegah diri dari bahaya korupsi. Namun dalam mencegah korupsi, imbuhnya, langkah terbaik adalah pencegahan secara preventif. “Sejak kecil kita sudah diajarkan orangtua agar jujur dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang jujur pasti sedikit yang korupsi,” ujar polisi yang punya sense of humour ini.

                Menurut Warasman, ada cerita tentang anak-anak di kampung yang memakan pisang goreng di sebuah warung. Dikatakan, yang dimakannya hanya 5 goreng pisang, sedangkan yang nyata dimakan ada 15 goreng pisang, karena satu goreng pisang ditekan habis menjadi tiga, itu juga tidak jujur. Sekarang yang terjadi bukan hanya korupsi uang, tapi ada korupsi waktu. “Kejujuran harus kita mulai dari keluarga atau rumah tangga. Untuk menggaungkan kejujuran itu tugas kita bersama. Para istri pun harus bisa membentengi para suami agar jangan korupsi,” paparnya.

                Warasman juga mengingatkan, agar nama-nama di Kitab Injil jangan di-pleset-kan dengan hal-hal berbau negatif, misalnya, Markus: Makelar kasus, Matius: Materi kasus dipetieskan, dan Lukas: Lupakan kasus. “Memplesetkan nama-nama dari Kitab Injil ke dalam kasus hukum, itu tidak bagus. Yang penting agar seseorang jangan korupsi, jangan mau dipengaruhi pikiran-pikiran sesat. Misalnya, agar punya mobil banyak, istri banyak dan harta banyak,” pungkas Warasman.

                Semenatara Prof. Marten Napang menerangkan, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum untuk memperkaya diri. Korupsi pun sering terjadi, karena memperdagangkan pengaruh kepada pihak lain yang punya kekuatan ekonomi. Ada banyak orang menganggap bahwa suap menyuap itu sesuatu yang biasa, padahal itu termasuk korupsi. Korupsi, katanya, mengganggu stabilitas di tengah masyarakat dan perekonomian bangsa kita. “Kita masih berharap banyak dan mengandalkan KPK di dalam memberantas korupsi,” ujar Prof. Marten Napang.

                Saut Situmorang dari KPK menuturkan, ada negara yang bersih dari korupsi, karena warisan, karena sejak dulu sudah ada penegakan hukum. Amerika Serikat sedikit mengalami korupsi, karena warisan. “Di tengah bangsa kita sesungguhnya sudah banyak undang-undang yang dibuat untuk mencegah korupsi, namun masih terjadi juga korupsi. Bahkan, ada wartawan yang berani menulis masalah korupsi justru dipenjarakan. Ini menarik. Di negara ini sudah ada banyak kepala daerah, anggota DPRD, anggota dewan dan pengusaha yang ditahan karena korupsi,” paparnya.

                Sebenarnya, kalau seseorang itu bisa mempertanggungjawabkan dari mana asal kekayaannya, dan ia punya moral yang baik, rasanya tak mungkin ada penangkapan atau penahanan dari KPK. “Kita lihat sudah banyak orang yang punya jabatan ditangkap dan masuk penjara, karena korupsi. Namun apakah korupsi semakin berkurang,” ujar mantan Staf Ahli di BIN (Badan Intelijen Negara) yang dikenal vokal ini.

                Menurut Saut Situmorang yang juga seorang Kristiani, dalam catatannya, pertama, orang Kristen pun banyak yang terseret kasus korupsi. Kedua, jemaat mesti diingatkan terus agar jangan terjerumus pada bahaya korupsi. Dan ketiga, kalau ada sumbangan ke gereja yang jumlahnya besar dan mencurigakan, seharusnya pimpinan gereja menceknya dari mana asal uang itu. “Jadi gereja pun harus paham akan persoalan seperti ini,” paparnya. Selama ini, imbuhnya, dalam pengalaman petinggi KPK, keberadaan justice collaborator sangat membantu menguak kasus-kasus korupsi lainnya. “Jadi kita pun harus dukung mereka,” katanya.

                Saut Situmorang menambahkan, banyak hal yang sudah dilakukan bangsa ini, termasuk membentuk KPK untuk memberantas korupsi, termasuk membuat materi-materi pendidikan di perguruan tinggi. Orang, katanya, harus terus dibudayakan agar antikorupsi. KPK juga, imbuhnya, sudah berkoordinasi dan bicara dengan Bawaslu agar calon-calon kepala daerah yang suka main transaksi uang agar disadarkan dengan tindakan tertsebut. Korupsi bisa terjadi karena sistem juga, karena ada kesempatan dan karena pendapatan kecil. “Ada orang korupsi, karena ada istrinya lebih dari satu, juga karena dalam pikirannya ada sibolis (iblis),” ujar Saut Situmorang. Ia pun meminta agar dirinya didoakan sebagai Komisioner KPK agar jangan jatuh ke dalam dosa. Dan Saut mengharapkan pula agar FORKOM NARWASTU bisa terus menyuarakan budaya antikorupsi di kalangan warga gereja.

                Tokoh yang hadir, seperti Edwin P. Situmorang juga ikut berbicara dalam diskusi ini. Menurut mantan Kajati Sumatera Selatan yang sejak dulu dikenal sudah giat mengkampanyekan budaya antikorupsi ini, untuk mengatasi bahaya korupsi tidak hanya butuh penegakan hukum dan shock terapi, tapi perlu juga langkah pencegahan bersifat preventif. “Apa yang dikatakan Pak Saut Situmorang bahwa pencegahan dilakukan, itu yang sangat penting. Saya melihat banyak korupsi terjadi, karena perubahan nilai di tengah masyarakat kita,” ujar mantan Jampidsus di Kejaksaan Agung RI ini.

                “Sekarang banyak orang yang jadi rakus di tengah bangsa ini,” ujar mantan Ketua Umum Panitia Nasional Jubileum 150 Tahun HKBP ini. Dulu, kata Edwin, saat ia masih muda, sangat bangga orangtua ketika menunjukkan ada anaknya yang jadi sarjana atau doktor serta sukses kuliah. “Sekarang orang lebih bangga dengan kekayaan atau harta, dan kurang menghargai pendidikan. Orang yang punya rumah lima dan mobilnya bagus lebih dihormati. Jadi masyarakat semakin pragmatisme. Sehingga perlu upaya-upaya untuk menggugah moral masyarakat agar menghargai proses pendidikan daripada kaya cepat tanpa proses,” paparnya.

                “Saat saya Kajati di Sumatera Selatan, dulu saya sudah minta ke para pejabat dan tokoh-tokoh agama agar membudayakan antikorupsi. Termasuk sekali sebulan agar pemuka agama di gereja, masjid dan kelewnteng bicara soal bahaya korupsi. Orang saat itu memang tidak suka mendengar upaya kita menggangungkan agar antikorupsi, namun nyatanya sekarang orang teriak karena banyak korupsi,” ujar Edwin Situmorang yang termasuk dalam “21 Tokoh Kristiani 2011 Pilihan Majalah NARWASTU” ini.

                Sementara Pdt. DR. Anna B. Nenoharan (Ketua Sinode GEKINDO) berpendapat, mencegah korupsi itu harus dimulai dari rumah atau keluarga. “Mulai dari rumah dan gereja, harus kita ajarkan anak-anak agar bersikap jujur. Nilai-nilai kejujuran mesti diterapkan kepada anak-anak. Kita harus mulai dari hal-hal kecil. “Di rumah saya ada banyak dulu anak-anak dari berbagai daerah yang saya tampung, namun kami tidak pernah kehilangan barang, karena mereka kita ajarkan agar takut Tuhan dan baca Firman Tuhan. Orang yang takut Tuhan tidak akan korupsi,” paparnya.

                Sementara mantan Direktur Bidang Kerjasama Hubungan Luar Negeri BAKIN (Kini: BIN) Marsma TNI (Purn.) Ibnu Kadarmanto, M.Si menerangkan, korupsi terjadi, karena ada kesempatan dan berkuasa. Pemimpin yang terpilih saat ini, banyak yang tak bisa memberikan keteladanan. “Jadi masyarakat juga harus cerdas di dalam memilih pemimpin, baik di pilkada maupun pemilu,” ujarnya.

                Pengacara/advokat senior yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan DPN PERADI, Said Damanik, S.H., M.H. berpendapat, Indonesia adalah bangsa yang besar plus masalahnya pun besar, termasuk korupsi. Menurut mantan Plt. Sekjen DPN PERADI ini, masih ada oknum-oknum di tengah bangsa ini, termasuk oknum penegak hukum yang ikut melakukan korupsi. Sehingga perlu ketegasan dari penegak hukum, seperti KPK dalam menindaknya. Di pihak lain, katanya, perlu penambahan kesejahteraan PNS dan pengawasan terhadap pekerjaan mereka. Penindakan korupsi tak cukup hanya retorika.

                Sedangkan mantan Ketua Umum DPP MUKI, Laksma TNI (Purn.) Bonar Simangunsong menerangkan, di negeri ini perlu kehadiran ormas yang sungguh-sungguh bisa diberdayakan untuk bicara antikorupsi. Juga pengacara lainnya, Halomoan Sianturi, S.H. menuturkan, untuk mengurangi korupsi di negeri ini perlu sinergi dari penegak hukum, baik oleh KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. “Bangsa ini memang menghadapi tantangan berat dalam mencegah korupsi,” papar Halomoan Sianturi.    

                Hasil dari diskusi ini dipublikasikan di Majalah NARWASTU dan dikirimkan ke berbagai lembaga serta media massa nasional agar diketahui masyarakat dan tokoh-tokoh bangsa. Pada Kamis malam, 25 Agustus 2016 lalu, hasil diskusi FORKOM NARWASTU ini pun telah disosialisasikan di program acara “School of Life” di Radio Pelita Kasih (RPK) 96,30 FM asuhan Pdt. Dr. Ruyandi Hutasoit, yang juga salah satu anggota FORKOM NARWASTU.

              Dari pengurus FORKOM NARWASTU yang hadir siaran saat itu, Prof. Marten Napang dan DR. Tema Adiputra. Tadinya Jhon S.E. Panggabean, Yosef Ariwibowo dan Jonro I. Munthe akan ikut siaraan, namun mereka berhalangan. Acara yang berjalan lancar dan sukses ini dimulai pukul 10.00 WIB. Doa pembuka dipanjatkan Ny. St. SAL Tobing Silitonga (Mantan Ketua Majelis Pertimbangan PGI Wilayah DKI Jakarta dan kini Sekretaris Dewan Penasihat DPP PIKI serta Penasihat FKKJ), dan diakhiri pukul 16.00 WIB, yang ditutup dengan doa oleh Pdt. Nus Reimas. TS

Berita Terkait