Fredrik J. Pinakunary Memberi Pelayanan Hukum Mumpuni, Profesional dengan Integritas Tinggi

231 dibaca
Fredrik J. Pinakunary. Giat melayani.

Beritanarwastu.com Kantor Hukum Fredrik J. Pinakunary berkonsentrasi dan terspesialisasi dalam bidang penyelesaian sengketa di bidang sipil dan komersial, kriminal, administratif, persaingan usaha, arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. “Kami juga menyediakan layanan hukum di perusahaan umum,” ujar Fredrik J. Pinakunary. Pria kelahiran Sorong, Papua Barat, 14 Februari 1971 yang memiliki premis dalam hidupnya, di mana hukum memberikan hak, hukum juga memberikan solusi untuk memulihkan (where the law gives right, it gives a remedy to recover). Saat mendirikan firma hukum, memulai dengan memusatkan praktiknya terutama di bidang penyelesaian perselisihan sengketa dan komersial, pengadilan pidana, administratif, industri, persaingan, Mahkamah Konstitusi, arbitrasi dan penyelesaian sengketa alternatif.

              Fredrik lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 1991-1995 dan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Sutomo, tahun yang sama. Kedua kampus itu sama-sama berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Tentu, selain dirinya, dia juga merekrut dan mengajak pengacara muda dan berbakat bergabung di kantornya; Gerald Saratoga Sarayar, Joice J. Siagian, Yunilla Nurhalim, Satrio Sapto Nugroho dan Tasha Kartika Larasati.

             Cukup banyak perkara yang telah ditanganinya, sejak mendirikan kantor pengacara dari tahun 2008 hingga 2018, seperti mewakili PT. Air Asia Indonesia dalam kasus perdata dengan gugatan terkait dengan kecelakaan pesawat QZ8501 di Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo (2015). Lalu, menangani perkara Perusahaan Motor Image Pte. Ltd dalam beberapa kasus perdata terkait dengan klaim penyitaan atas lebih dari 200 mobil Subaru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Indonesia (2014-2015).

              Kantor hukum yang dipimpinnya jugalah mewakili PT. Mandala Airlines dalam gugatan hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehubungan dengan gugatan yang diajukan para ahli waris insiden Mandala Air di Medan (2009). Termasuk menangani perkara jatuhnya Pesawat Trigana Air Service (TAS) berpenumpang lima puluh enam orang di Oksibil Papua, tahun 2015. Tentu masih banyak yang lain.

              Suami dari Regina F Sinuraya, dan ayah dari Daniel Fega Pinakunary (22), Febe Sarah Pinakunary (18), George Fredrik Pinakunary (15) dan Victoria Jolie Pinakunary (10) ini, selalu menekankan pada keluarganya agar apa yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. “Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, sebagai ibadah yang sejati,” tambah Wakil Gembala di Gereja Cibubur City Blessing ini. Sebagai pengacara, dia kerap diundang berdiskusi dan menjadi nara sumber. Salah satunya, diskusi umum yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Demokrasi/P2D dengan topik aspek legal aliran lumpur Lapindo di Sidorarjo, Jawa Timur.

            Sebelum mendirikan kantor sendiri, Fredrik adalah pengacara di Kantor Hukum Lubis Santosa & Maulana Law Office, kantor pengacara yang didirikan Todung Mulya Lubis pada Maret 2000 sampai Januari 2008. Jauh sebelumnya ia juga bergabung dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta pada saat Dr. Luhut Pangaribuan, S.H.  menjabat sebagai Ketua LBH Jakarta. Baru pada Februari 2008 ia membuka kantor sendiri.

            Beberapa kantor hukum terkemuka yang bekerja sama atau memberikan referensi kepada Fredrik J. Pinakunary Law Offices sejak Februari 2008, di antaranya: Kennedys, London. Kennedys, Singapore, Herbert Smith Freehills, Singapore. Clifford Chance, London. Dewey and LeBoeuf, United States of America, Locke Lord Bissel & Liddel, United States of America Clyde and Co, Singapore, Holman Fenwick Willan, Singapore, Allens Linklaters, Australia. Waterson Hicks, England. Jones Day, Singapore, Jones Day, Singapore, Yoon & Yang LLC; Korea, Mochtar Karuwin Komar, Indonesia, Widyawan & Partners, Indonesia, Bahar & Partners, Indonesia, Hiswara Bunjamin Tanjung, Indonesia, Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, Indonesia.

             Fredrik juga diberikan kesempatan dan diundang oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan/Leip untuk membagikan pengalaman-pengalaman dan pendapat-pendapatnya berkaitan dengan penyusunan Kode Etik Peradilan Indonesia. Sejak awal karier hingga pendirian Fredrik J. Pinakunary Law Offices, Fredrik telah menjumpai dan menangani berbagai masalah litigasi yang kompleks dan sulit, baik yang dihadapi oleh perusahaan berskala nasional maupun internasional.

 

Ganti Rugi Bagi Ahli Waris Korban

        Insiden Lion Air JT-610 yang beberapa waktu lalu jatuh di perairan Laut Karawang, Jawa Barat, menewaskan seluruh penumpangnya. Oleh Basarnas dan tim terpadu cepat bergerak mencari titik jatuhnya pesawat. Oleh karena kesigapan pihak Basarnas akhirnya bisa menemukan titik jatuhnya pesawat dan menemukan para korban. Hingga tanggal 10 November 2018 lalu, pihak Basarnas mengumumkan telah menghentikan pencarian. Tentu, diberhentikannya pencarian bukan berarti perkaranya sudah selesai. Sebagai salah satu pengacara yang berpengalaman menangani masalah-masalah insiden pesawat terbang, Fredrik menjelaskan bahwa salah satu yang harus segera diselesaikan adalah masalah ganti kerugian.

 “Betul nyawa penumpang Lion Air JT-610 tidaklah dapat digantikan atau dihitung dengan nilai uang, namun negara memberi kewajiban kepada maskapai penerbangan untuk bertanggung jawab mengganti rugi,” ujarnya. Bahkan, menurutnya, tanpa menggugat pun ahli waris korban wajib mendapat ganti rugi. “Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Jumlah ganti rugi kepada ahli waris korban meninggal dunia adalah satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah,” jelasnya.

              Selain itu, Fredrik menyebut, bagasi juga diganti rugi. “Bagasi juga. Ahli waris mendapatkan ganti rugi untuk bagasi. Bagasi yang hilang akan diganti dua ratus ribu rupiah per kilo gram. Atau maksimal empat juta rupiah per korban,” jelas Ketua Umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) ini. Ditanya, terkait masalah hasil investigasi yang tak semuanya dibuka pada publik, Fredrik menjelaskan bahwa, hasil investigasi KNKT ada yang bersifat rahasia dan ada yang terbuka untuk publik. “Ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan pribadi korban kecelakaan yang bersifat rahasia dan bukan untuk konsumsi publik. Sedangkan yang terbuka untuk publik dapat diakses oleh setiap orang melalui Website Kementerian Perhubungan,” jelasnya lagi. “Dan, hasil investigasi KNKT bukan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan, tapi dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama di kemudian hari,” ujarnya mengakhiri perbincangan. HM

 

Berita Terkait