Gereja-gereja Harus Terus Coba Bersahabat Dengan Masyarakat di Aceh Singkil

690 dibaca
Pdt. Junifrius Gultom, M.Si, Ph.D. Aktif berbicara untuk gereja.

Beritanarwastu.com. Aceh Singkil masih menyisakan persoalan yang berat. Janji-janji Pemerintah Daerah (Pemda) setempat pasca pembakaran tempat ibadah oleh sekelompok massa yang pada akhir 2015 lalu terjadi untuk mengizinkan berdirinya gereja di Aceh Singkil hanya omong kosong. 
Menurut rohaniwan serta pengamat masalah sosial dan kemasyarakatan, Pdt. Junifrius Gultom, M.Si, Ph.D memang untuk menyelesaikan persoalan intoleransi dan diskriminasi yang masih terjadi di daerah tersebut hanya tergantung kepada niat baik Pemda Aceh Singkil. Dia mencontohkan Kota Bekasi, Jawa Barat, yang beberapa waktu lalu juga terjadi aksi demonstrasi yang menolak keberadaan Gereja Katolik Santa Clara di wilayah itu. Namun, karena ketegasan dari pemimpin di Kota Bekasi, keinginan dari pengunjuk rasa tidak dituruti. 
“Jadi memang kita butuh pemimpin yang berani berdiri di atas undang-undang, berwawasan kebangsaan serta inklusif. Jika pemimpin kita seperti ini saya kira tekanan dari pihak manapun yang menjurus kepada intoleransi pasti tidak akan mempengaruhi kebijakannya,” jelas pria yang juga pengurus di Sinode GBI (Gereja Bethel Indonesia) itu.
Selain itu, Pdt. Junifrius melihat rentannya persoalan intoleransi di Aceh Singkil, dikarenakan daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang resistensinya kepada warga gereja atau umat Kristen cukup tinggi. Ini terjadi, karena julukan sebagai “Serambi Mekkah” kemudian Syariah Islam yang menjadi dasar hukum.
“Jadi bagi saya, tidak bisa berharap banyak kalau Pemdanya masih seperti itu. Mungkin yang bisa diminimalisir, yaitu gereja-gereja harus mencoba sekuat mungkin untuk bersahabat dengan masyarakat di sekitarnya. Lalu tidak melakukan semacam penambahan-penambahan gereja yang membabi-buta, tanpa didahului oleh suatu sikap yang membaur dengan masyarakat,” katanya.
Pdt. Junifrius Gultom yang juga produktif menulis di media Kristiani juga menyesalkan sikap dari aparat yang masih ambigu dan kurang cepat dalam menanggapi persoalan semacam ini, sehingga kekerasan tidak dapat dicegah. Aparat dan intelijen seharusnya mengantisipasi adanya ancaman-ancaman kepada kelompok beragama tertentu supaya tidak ada kekerasan. “Dan tentu tetap berpegang bahwa apapun alasannya kekerasan atas nama agama tidak dibenarkan,” tukasnya. 
Upaya lain yang bisa dilakukan, menurutnya, tetap diperlukan adanya tekanan dari lembaga-lembaga gerejawi aras nasional kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk serius menanggapi persoalan-persoalan semacam ini. 
“Lembaga gerejawi aras nasional (PGI, PGLII, PGPI dan KWI) harus bicara. Perkara itu tidak dilakukan atau tidak didengar, itu soal lain tetapi barangkali itu bisa menjadi sebuah gaung yang kuat. Gereja-gereja harus juga ikut aktif. Jangan, katakanlah LSM, yang jauh lebih aktif untuk melihat persoalan ini. Dan jangan bosan-bosan untuk terus melakukan lobi-lobi atau pesan-pesan moral supaya menjadi perhatian dunia juga. Jika ini tidak dilakukan, nanti teman-teman di Aceh Singkil merasa ditinggalkan atau tidak ada yang peduli,” jelasnya. KT

Berita Terkait