Presiden Komisaris NASARI Group, Sahala R.H. Panggabean, MBA:
Harapkan Koperasi Kuat, Rakyat Sejahtera dan Koruptor Sirna

633 dibaca
Sahala R.H. Panggabean, MBA (kanan) saat hadir di acara FORKOM NARWASTU.

                 BERITANARWASTU.COM. Forum Komunikasi (FORKOM) Tokoh-tokoh Kristiani Pilihan NARWASTU pada Jumat, 19 Agustus 2016 lalu, sukses mengadakan diskusi “Bahaya Korupsi dan Penyelewengan Kekuasaan Setelah Indonesia Merdeka 71 Tahun” di Restoran Paramount Jalan R.P. Soeroso (Gondangdia Lama) No. 35, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini dihadiri 50-an tokoh, dan berlangsung menarik, familiar dan serius untuk merefleksikan dan mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-71.

             Dalam diskusi ini, pembicara, yakni Drs. Saut Situmorang (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI), Prof. Dr. Marten Napang, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar dan Ketua FORKOM NARWASTU), dan Kombes Pol. Dr. Warasman Marbun, S.H., M.Hum (Analis Utama Hukum Mabes Polri) serta moderator Dr. Natalis Situmorang, M.Hut (Pengurus FORKOM NARWASTU dan mantan Ketua Umum Pemuda Katolik).

                Pengusaha nasional dan tokoh koperasi, Sahala R.H. Panggabean, MBA (Presiden Komisaris NASARI Group) ikut juga hadir dalam diskusi itu. Dalam pemaparannya, Prof. Gayus Lumbuun yang juga mantan anggota DPR-RI yang vokal, menerangkan, kata “kekuasaan” dan “korupsi” adalah dua kata yang hampir pasti selalu hadir bersama. Tanpa kekuasaan, imbuhnya, sulit orang untuk melakukan korupsi.

                “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Great mens are always bad man, kata Lord Acton, sejarawan Inggris yang hidup pada akhir abad 19 dan awal abad 20, dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada tahun 1887,” cetusnya. Hal itu, kata Prof. Gayus, merupakan observasinya bahwa seseorang yang memegang kekuasaan, apalagi kekuasaannya semakin besar, maka moralitasnya semakin berkurang. “Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi kita. Karena itu, pertanyaannya adalah, ketika kita mempertentangkan antara moralitas dan kekuasaan, apakah kita harus mengalahkan salah satunya,” ujarnya.

                Tentunya, tukasnya, ini harus dapat dijelaskan dan dijawab dengan ajaran Kristiani. Terutama apabila persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ditempatkan pada tugas dan tanggung jawab umat Kristiani dalam mengisi kemerdekaan. Menurut pria yang juga mantan pengacara senior ini, orang bisa terjerumus pada korupsi, karena serakah dan ingin cepat kaya. Sehingga pemerintah harus memperhatikan masalah ini, dengan mengutamakan penegakan hukum.

                “Orang yang punya kekuasaan besar dan moralnya rendah, memang akan mudah korupsi. Bung Hatta pernah mengatakan, memang bangsa ini punya budaya untuk melakukan korupsi. Ini sebuah peringatan soal bahaya korupsi di Indonesia,” paparnya. Dalam menangani kasus hukum korupsi, katanya, jaksa, polisi dan pengacara bisa saja salah, namun hakim dalam membuat keputusan jangan sampai salah.

                Mencermati diskusi yang cukup menarik itu, Sahala R.H. Panggabean ketika dihubungi Majalah NARWASTU ia menerangkan, kekuasaan yang dimiliki seseorang itu, apalagi kepala daerah atau yang duduk di pemerintahan memang rentan menimbulkan korupsi. “Kalau iman seseorang itu sudah kuat dan ekonominya mapan dan ia hidup sejahtera, maka rasanya akan sulit dia untuk korupsi,” katanya.

             “Di Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara maju kita lihat, orang-orang yang maju jadi calon presiden ataupun gubernur, itu yang ekonominya sudah mapan, sehingga ketika ia menjabat tidak korupsi lagi,” kata Ketua Umum Forum Komunikasi dan Sinergi (FKS) Pomparan Si Raja Panggabean se-Indonesia ini. Dalam pandangan Sahala, kalau diadakan pilkada di Indonesia banyak calon kepala daerah yang tampil cenderung terlibat money politics.

              “Para calon kepala daerah pasti banyak keluar uang. Dan jangan heran ketika dia menang, maka bagi yang cenderung berpikir korup dan imannya tidak teguh, maka dia akan rentan terlibat korupsi. Saya melihat biaya pilkada sekarang sangat mahal. Bahkan, ada sebuah kabupaten yang bisa menghabiskan Rp 30 miliar untuk persiapan dan keperluan pilkada yang diikuti seorang calon bupati. Untuk mengembalikan uangnya yang sudah keluar itu, maka saat menjabat ia rentan terlibat korupsi. Itulah masalah serius yang kita hadapi sekarang,” papar Ketua Umum ASKOPINDO (Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia) ini.

                Selain perlu peran dari para pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah untuk mencegah korupsi, maka yang sangat penting kita perhatikan adalah memperkuat ekonomi rakyat. “Kalau rakyat sejahtera, maka kecil kemungkinan korupsi merajalela. Koperasi sebagai pilar atau tulang punggung ekonomi bangsa sebenarnya harus diperhatikan. Pembangunan koperasi jangan setengah-setengah, mesti serius. Koperasi sebagai pilar atau tulang punggung ekonomi bangsa, itu dituangkan di konstitusi negara kita,” papar  suami tercinta Ibu Tetty boru Situmorang ini.

                Sahala Panggabean yang pada 2012 lalu mendapat penghargaan bergengsi, Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), meskipun sibuk sebagai pengusaha ia pernah 30 tahun lamanya melayani sebagai sintua (penatua) di Gereja HKBP Kertanegara, Semarang, Jawa Tengah. Pria yang termasuk dalam “Tokoh Kristiani 2010 dan 2014 Pilihan NARWASTU” ini menerangkan, kalau koperasi sudah kuat, maka kita akan sejahtera, dan rakyat tidak miskin lagi.

                “Kalau koperasi kuat, maka negara kuat dan rakyat sejahtera serta koruptor bisa sirna. Rakyat yang tadinya miskin, kemudian prasejahtera, lalu kalau sudah dibangun koperasi yang kuat, maka mereka akan hidup sejahtera. Koperasi dibangun dengan modal kebersamaan, dan itu modal sosial yang sangat kuat,” cetusnya. Ia menambahkan, arti sejati konglomerasi adalah: modal kuat dimiliki oleh banyak orang atau oleh rakyat untuk membuat suatu usaha, yang langgeng dan kuat,” terangnya.

                Ekonomi bangsa ini harus kuat dan prorakyat agar korupsi jangan merajalela. “Seperti koperasi, itu dibangun dengan modal bersama agar keberadaannya kuat. Dan yang kurang menguntungkan rakyat, ada modal konglomerasi, namun perusahaan besar yang bermodal kuat itu hanya dimiliki sekelompok orang,” cetusnya. Untuk membangun koperasi yang kuat dan prorakyat di berbagai daerah, Sahala Panggabean sudah beberapa kali berbicara dengan sejumlah kepala daerah, seperti bicara dengan Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Drs. Nikson Nababan.

Sahala mengatakan, Nikson Nababan sebagai Bupati Taput adalah figur kepala daerah yang visioner, berpihak pada ekonomi kerakyatan, mau mendengar aspirasi rakyat dan tokoh muda nasionalis yang tak berhenti berpikir untuk mensejahterakan rakyatnya. “Saya sudah bicara banyak dan kami berdiskusi dengan Pak Nikson Nababan bahwa pengusaha perantau asal Sumatera Utara perlu memperhatikan pembangunan ekonomi di kampung halamannya. Untuk membangun ekonomi itu, tentu kita mesti perhatikan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) atau pendidikan,” terangnya.

“Bagaimana mencegah agar para tengkulak tidak membuat rakyat kesulitan, termasuk bagaimana memasarkan hasil pertanian rakyat, seperti cabe, jagung dan sayur-sayuran, itu mesti dipikirkan. Dan kami ada rencana untuk membangun sebuah sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Tarutung untuk memperkuat ekonomi rakyat. Kami rencanakan membuat di SMK itu ada Jurusan Pariwisata dan Jurusan Koperasi UKM. Saya ingat pada tahun 1960-an saat duduk di bangku SMP saya masih ada pelajaran koperasi. Kok, ini tak ada lagi sekarang. Dan ini yang mau kita coba hidupkan kembali,” paparnya.

 Menurut Sahala, SDM dan pendidikan yang baik merupakan kunci untuk meraih keberhasilan, termasuk untuk mencegah secara dini perilaku korup. Tentu di SMK ini pula perlu ada dibuat pendidikan karakter, pendidikan mental, pendidikan spiritual dan pemahaman wawasan nasional. “Saya jadi ingat dulu Bapak saya guru Ulam Panggabean, beliau dulu sintua gereja. Juga Kakek saya guru Ev. Efraim Panggabean. Mereka kaum terdidik yang sejak zaman dulu sudah peduli pendidikan, makanya saya pun ingin berbuat sesuatu untuk membangun masyarakat di kampung halaman dengan sentuhan pendidikan,” tukasnya.

Keberhasilan Letjen TNI (Purn.) T.B. Silalahi membangun kampung halamannya di Balige dengan mendirikan sekolah unggulan SMA Soposurung, katanya, patut kita tiru dan teladani. Karena upaya yang dilakukan Pak T.B. Silalahi luar biasa untuk mewariskan bekal kehidupan dan SDM kepada anak cucu kita. “Kenapa koperasi penting diangkat lagi lewat sekolah SMK, karena kita tahu tulang punggung ekonomi bangsa, adalah koperasi, BUMN/BUMD dan swasta. Sehingga koperasi menjadi sangat penting keberadaannya,” tegasnya.

Lalu kenapa di SMK itu ada Jurusan Pariwisata? Dengan semangat Sahala Panggabean menuturkan, di era Presiden Joko Widodo sekarang ada perhatian yang luar biasa terhadap pariwisata di Sumatera Utara, terutama kawasan Danau Toba. “Ketika berada di Sumatera Utara baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengunjungi Parapat, Balige, Tomok dan Nias. Dan Jokowi sudah memutuskan agar kawasan Danau Toba sebagai kawasan wisata di Indonesia dibangun seperti Monaco-nya Asia dengan anggaran dana Rp 26,8 triliun. Ini luar biasa perhatian presiden kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena perhatian Presiden Jokowi,” tukasnya.

“Seperti dikatakan Bupati Taput Pak Nikson Nababan kepada saya, sudah tiga kali Pak Jokowi berkunjung ke Sumut, dan itu luar biasa. Dan ini harus kita syukuri sebagai kebaikan Tuhan. Jadi kalau nanti di kawasan Danau Toba sudah dibangun dengan baik, maka di sana akan ada jalan tol, fly over dan infrastruktur lainnya yang mendukung kawasan Danau Toba menjadi tujuan wisata terkemuka di Indonesia. Karena dari sejarah yang saya dengar, bahwa dulu Presiden Soekarno (Bung Karno) pun punya cita-cita untuk membangun kawasan Bali, Candi Borobudur dan Danau Toba menjadi kawasan wisata bertaraf  internasional. Dan kini hanya Danau Toba yang tertinggal dari Bali dan Candi Borobudur,” terangnya.

“Presiden Jokowi sangat peduli untuk membangun kawasan Danau Toba, itu harus kita syukuri. Hanya saja, kembali kita ingat, kalau daerah Danau Toba sudah maju dan modern nanti, apalagi dikunjungi turis-turis mancanegara, maka slogan dari Jokowi, yakni Revolusi Mental pun harus diikuti masyarakat di Sumut. Masyarakat Sumut dalam menyambut para wisatawan harus lebih ramah dan karakter yang baik harus ditampilkan. Dan karakter yang tidak baik mesti disingkirkan, itulah Revolusi Mental,” tegasnya.

Nah, sekaitan dengan pariwisata yang akan dikembangkan di Sumut itulah, maka keberadaan SMK yang akan dibangun Sahala menjadi sangat penting. Karena dari SMK itu nanti akan dihasilkan orang-orang muda yang bisa terjun di bidang pariwisata. “Apakah nanti dia untuk urusan marketing, perhotelan, tour, restoran atau travelling. Dan di sinilah dibutuhkan SDM yang bagus, termasuk penguasaan bahasa asing. Sehingga generasi muda kita itu sejak di SMK akan digembleng agar ikut mengembangkan pariwisata di Danau Toba,” terangnya.

 

  

Sahala R.H. Panggabean, MBA diabadikan bersama tokoh-tokoh Kristiani Pilihan NARWASTU, Wakil Ketua KPK, Hakim Agung RI dan petinggi Polri di acara FORKOM NARWASTU di Jakarta. 

  

 

Tarutung sebagai “Kota Wisata Rohani” di Indonesia, kata Sahala Panggabean, pun harus diperhatikan. “Bagaimana dulu perjuangan Pdt. I.L. Nommensen menyebarkan Injil ke Tanah Batak, itu mesti kita hargai. Sehingga kalau daerah wisata di Tarutung dikembangkan, itu luar biasa. Apalagi Bandara Silangit sudah cukup bagus dan cukup ramai dikunjungi masyarakat, meskipun memang Bandara Silangit perlu ditata agar lebih baik lagi. “Potensi wisata di kawasan Danau Toba dan Tarutung sebagai Kota Wisata Rohani, kalau sungguh-sungguh diperhatikan, itu bisa menggairahkan ekonomi rakyat. Makanya keberadaan SMK yang kami rencanakan ini menjadi penting,” pungkasnya.

                 

Bandara Silangit Layak Dijadikan Namanya Bandara I.L. Nommensen

                Nah, sehubungan dengan itu pula, Bandara Silangit, Siborongborong, Tapanuli Utara, kini telah menjadi sorotan banyak kalangan secara nasional, karena bandara yang tadinya “sunyi senyap” itu, kini sudah cukup ramai didarati pesawat. Bahkan, pesawat Garuda sudah mendarat di bandara yang terletak di kota yang dijuluki “Kota Ombus-ombus” itu. Kepemimpinan Bupati Taput, Nikson Nababan plus perhatian Pemerintah Pusat terutama sejak era Joko Widodo, diakui banyak kalangan merupakan pendorong, sehingga pembangunan Bandara Silangit semakin maju.

                Nah, Sahala R.H. Panggabean kepada NARWASTU mengakui, bahwa di tangan Nikson Nababan, pembangunan di Taput terlihat semakin hidup, terutama Bandara Silangit semakin bagus dan ramai dikunjungi perantau dan wisatawan. “Kita berharap, kelak dari Bandara Silangit sudah bisa langsung pesawat menuju Singapura, Bali, Surabaya, Makassar dan Bandung,” ujar Sahala Panggabean yang kerap diminta sebagai pembicara tentang koperasi nasional di berbagai diskusi dan seminar itu.

                Dan kalau saat ini sudah ada usulan dari beberapa kalangan agar nama Bandara Silangit diganti menjadi Bandara I.L. Nommensen atau Bandara Munson-Lyman, kata Sahala Panggabean, itu usulan bagus. “Pak Bupati Taput pernah menyampaikan hal itu saat kami berdiskusi. Apalagi Tapanuli Utara atau Tarutung, kan, dikenal Kota Wisata Rohani, jadi bagus kalau dibuat nama tokoh Kristen atau tokoh penginjil yang kita kagumi, seperti Nommensen atau Munson-Lyman untuk menjadi nama bandara,” ujar tokoh masyarakat Sumut ini.

           “Namun ada pula yang mengusulkan agar nama Bandara Silangit dibuat juga namanya menjadi Bandara Jenderal Maraden Panggabean. Karena beliau tokoh nasional dan tokoh kita dari Tapanuli Utara,” pungkas tokoh nasionalis yang telah banyak mendapat penghargaan bergengsi di bidang perkoperasian ini. TS 

Berita Terkait