Jangan Gampang Memanggil Wartawan Karena ada Laporan Masyarakat

169 dibaca
Sekretaris Dewan Kehormatan DPN PERADI dan advokat/pengacara senior, Said Damanik, S.H., M.H.

Beritanarwastu.com. Pakar hukum dan advokat/pengacara senior, Said Damanik, S.H., M.H. menerangkan kepada Majalah NARWASTU, bahwa wartawan atau jurnalis itu adalah profesi yang khusus di tengah masyarakat. Sehingga pejabat pun selalu menjaga hubungan baik dengan mereka. Wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, sehingga masyarakat atau aparat hukum seperti polisi harus tahu bahwa profesi wartawan itu agak istimewa. Karena melalui wartawanlah masyarakat menjadi tahu tentang kondisi di tengah bangsanya. Dan melalui wartawan pula Pemerintah menjadi tahu kondisi masyarakat.

              Sehingga wartawan mesti dihargai sebagai profesi yang mulia untuk melayani masyarakat dan diberi ruang untuk memberitakan hal-hal yang baik dan benar serta sesuai fakta lewat medianya. Apakah itu melalui koran, tabloid, majalah atau radio serta TV. "Karena wartawan profesi yang khusus, sehingga kepolisian atau aparat hukum pun mesti tahu bagaimana memperlakukan wartawan. Jangan karena ada laporan kelompok atau individu tentang sebuah berita di media, lalu dilaporkan ke polisi, kemudian polisi proaktif memeriksa wartawan. Itu tidak bisa, karena secara psikologis itu mempengaruhi gairah kerja wartawan untuk memberitakan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Dan pemerintah, kan, sangat terbantu dengan pekerjaan wartawan yang mencerdaskan publik," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan DPN PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan mantan Plt. Sekjen DPN PERADI yang dikenal dekat dengan wartawan ini.

             Said Damanik yang juga salah satu Penasihat PERWAMKI (Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia) menegaskan, seandainya ada berita yang merugikan sebuah kelompok atau individu di sebuah media massa, sebaiknya dilaporkan sesuai dengan jalurnya, yaitu ke Dewan Pers. Agar Dewan Pers yang menyikapinya atau memberi pembinaan, bukan memperkarakan ke polisi atau dibawa ke jalur hukum. Karena ada juga kode etik jurnalis bahwa segala urusan atau perkara pers mesti diselesaikan dengan aturan pers di Dewan Pers, bukan secara hukum.

            "Kita mestinya bersyukur karena melalui wartawanlah bangsa ini bisa melakukan hal-hal yang lebih baik, setelah dipublikasikan lewat media. Wartawan juga bisa mengawasi pejabat atau para elite politik sehingga waspada agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum," pungkas advokat yang sering diundang berbicara di kampus-kampus ternama, termasuk di luar kota seputar profesi advokat/pengacara itu. Dewan Pers, menurut Said Damanik yang termasuk di dalam "21 Tokoh Kristiani 2008 dan 2013 Pilihan Majalah NARWASTU" adalah lembaga independen yang dilindungi Presiden RI atau Pemerintah untuk membina, melindungi dan mengayomi para insan pers.

               Sehingga, katanya, itu mesti dihormati para penegak hukum dan elemen masyarakat. Menurut pejuang HAM dan aktivis di Gereja GPIB Jemaat Gloria, Kota Bekasi, ini kita lihatlah tokoh-tokoh bangsa yang sekarang dipuji-puji atau dikagumi di masyarakat, itu karena kerja wartawan yang memberitakan profil mereka.

                 "Kalau tidak ada wartawan, mana dikenal masyarakat mereka. Dan wartawan juga berperan untuk mencegah bahaya korupsi, narkoba dan pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Saya sudah lama bergaul dekat dengan wartawan, dan saya tahu kerja keras dan peran mereka, sehingga kita harus hargai profesi mereka. Jangan karena ada masalah pemberitaan, lalu dilaporkan ke polisi agar mereka dilemahkan. Kalau beritanya salah atau kurang akurat, tinggal laporkan ke Dewan Pers. Dan polisi juga jangan cepat-cepat menerima laporan masyarakat atau individu jika ada kasus pemberitaan di media," pungkas pria yang juga mantan aktivis KNPI, FKPPI dan mantan Caleg DPR-RI serta mantan aktivis mahasiswa ini. BK

Berita Terkait