Kepala Daerah Harus Melindungi Umat Beragama di Daerahnya

407 dibaca
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, saat menerima penghargaan dari Komnas HAM sebagai kepala daerah yang berdedikasi dalam perlindungan dan pemenuhan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Beritanarwastu.com. Baru-baru ini, seperti dipublikasikan harian nasional Kompas, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih ada kepala daerah yang tidak mau ikut tanggung jawab jika ada warganya yang tertimpa masalah, seperti terindikasi ikut gerakan radikal atau aliran sesat. Menurut Tjahjo, ada kepala daerah yang abai dengan warga.
 
Karena itulah Tjahjo meminta maaf jika pemerintah belum hadir di tengah masyarakat yang tertimpa masalah.
“Negara memang harus hadir melihat permasalahan yang ada di masyarakat, mohon maaf ternyata memang ada kepada daerah yang ‘tidak mau’ ikut bertanggung jawab terhadap warganya yang tertimpa masalah, mungkin tersesat dan mestinya diarahkan serta harus dibina. Mungkin kepada daerah itu tidak mau capek, malah mengusir warganya. Saya cuku kaget, ternyata menempati urutan ketiga sebagai pelaku pelanggaran HAM,” ujar Tjahjo di Jakarta beberapa waktu lalu.
 
Tjahjo yang mantan Sekjen PDI Perjuangan dan mantan anggota DPR-RI menerangkan, pemerintah memang dituntut tanggap dengan persoalan yang dihadapi rakyatnya. Dia mengungkapkan persoalan radikalisme dan terorisme saat ini menjadi ancaman bangsa ini. Ia mengatakan, TNI/Polri mempercepat penyelesaian warga asing yang diduga berjihad ke Indonesia. “Mudah-mudahan intelijen tidak kecolongan dan bekerja terpadu, baik intelijen TNI, Kejaksaan Agung, maupun Bea dan Cukai, serta dukungan komunikasi media,” kata mantan Ketua Umum DPP KNPI ini.
Sedangkan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini telah menerima penghargaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai kepala daerah yang berdedikasi dalam perlindungan dan pemenuhan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah Puwakarta telah menjamin kebebasan warganya dalam berkeyakinan. Kebijakan itu dikuatkan melalui surat edaran Nomor 450/2621/Kesra tentang jaminan melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinan yang aktif sejak 10 November 2015. Saat menandatangani surat edaran tersebut, Dedi menjamin siapa pun tak boleh mengganggu keyakinan seseorang dengan catatan ritual keagamaannya tidak mengganggu ketertiban umum.
 
Sementara Ketua Komnas HAM, Nur Kholis mengatakan, salah satu indikator penerima penghargaan adalah keberhasilan Bupati Dedi menjadikan Purwakarta sebagai prototipe daerah yang toleran untuk dihuni oleh semua komunitas agama dan kepercayaan. Purwakarta dengan spirit nilai toleran kini sangat ramah untuk semua aliran kepercayaan. Bahkan, Dedi menerjemahkan nilai toleransi itu ke dalam ranah kebijakanya selaku kepala daerah. 
KT

Berita Terkait