Konferensi Gereja dan Masyarakat: Panggilan Gereja untuk Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera

68 dibaca
Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo hadir di acara Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) di Sulawesi Utara.

Konferensi Gereja dan Masyarakat:

Panggilan Gereja untuk Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera

 

          Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), bekerja sama dengan Sinode Am Gereja-gereja di Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluteng), menyelenggarakan Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) pada 28-30 Maret 2019 lalu. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sutanraja, Jalan Manado-Bitung, Watutumou II, Kalawat, Sulawesi Utara.

Kegiatan lima tahunan ini didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Utara dan dihadiri pimpinan gereja-gereja di Indonesia, pimpinan ormas Kristen, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan Kristen, pimpinan perguruan tinggi Kristen dan tokoh-tokoh Kristiani. "KGM kali ini berlangsung di bawah tema “Aku adalah yang Awal dan yang Akhir” (bdk. Wahyu 22:12-13), dan sub tema “Bersama Seluruh Warga Bangsa, Gereja Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera bagi Semua Ciptaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tema dan sub tema yang juga menjadi fokus Sidang Raya PGI XVII di Sumba, pada 8-13 November 2019 mendatang, merefleksikan pengakuan iman gereja-gereja di Indonesia bahwa Allah, di dalam Yesus Kristus, terus bekerja dan bergumul dalam kegelisahan, ketakutan dan penderitaan umat manusia. "Dia adalah Allah yang mengendalikan sejarah dan terus bekerja untuk menguatkan umatNya. Tema dan sub tema ini juga menggambarkan keprihatinan PGI akan situasi masyarakat, bangsa  dan negara yang menghadapi tantangan, seperti bencana, konflik antarkelompok yang berbasis sentimen identitas, ketimpangan (di wilayah ekonomi, geografis, gender, urban dan rural), ketenagakerjaan (gender wage gap), proses politik dan ekonomi di era Otonomi Daerah (Otda) yang masih menyimpan praktik-praktik yang bias gender, korupsi, supremasi hukum yang masih jauh dari harapan, kerusakan lingkungan hidup, masalah hukum dan hak asasi manusia sampai perkembangan teknologi dan generasi milenial. 

Bagi PGI, tantangan-tantangan tersebut bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab gereja-gereja untuk menjalankan fungsi kritis dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konteks inilah, gereja-gereja di Indonesia mengadakan KGM sebagai upaya bersama menyikapi proses demokratisasi, kemiskinan, perdagangan manusia, politik identitas dan ketidakadilan di hadapan hukum serta kerusakan lingkungan.

KGM pun memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan gereja-gereja di Indonesia. Lewat KGM, yang mulai diselenggarakan pada 1972, gereja-gereja meletakkan landasan untuk menjalankan diakonia pembangunan sebagai perwujudan damai sejahtera di Indonesia. Karena itu, KGM ini menjadi tempat bagi gereja-gereja untuk melakukan dialog dan refleksi mengenai sejumlah isu yang menjadi pergumulan umat, memahami kondisi sosial-politik masa kini, di level internasional, nasional dan lokal, dengan analisis dari perspektif demokrasi, dan memetakan masalah-masalah yang ada dan menerjemahkan gerakan moral umat Kristiani dalam bentuk respons terhadap tantangan yang ada, merumuskan pilihan-pilihan pelayanan gereja dalam rangka keadilan dan kesejahteraan bagi semua ciptaan dan ruang bagi gereja-gereja untuk melakukan pembaruan Dokumen Keesaan Gereja yang berfungsi sebagai arah misional gereja-gereja di Indonesia.

Pembukaan konferensi dilakukan pada 28 Maret 2019  lalu yang dihadiri utusan sinode anggota PGI seluruh Indonesia, PGI Wilayah/SAG, mitra-mitra PGI, baik dalam maupun luar negeri, seluruh panitia, jemaat dan pengisi acara. Pembukaan dilakukan di Convention Hall Hotel Sutan Raja Watutumou II Kalawat, Sulawesi Utara. Tuan dan  nyonya rumah kegiatan ini adalah SAG Sulutteng dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ibadah pembukaan dipimpin oleh Pdt. DR. Hein Arina (Ketua BPMS Sinode GMIM).

 

Gubernur Sulawesi Utara,  Olly Dondokambey (kanan) bersama Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Henriette T. Lebang 

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey bersama ratusan peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melakukan jalan santai pemilu damai di Kompleks Cempaka Kolongan Minahasa Utara, rumah kediaman pribadinya pada Jumat pagi, 19 Maret 2019. Dalam acara jalan santai ini, Gubernur Olly mengajak semua peserta mewujudkan Pemilu Rukun Tanpa Golput. Mereka mengitari jalan sejauh 6 kilometer dan diikuti dengan membubuhkan tanda tangan di atas spanduk kosong. Tanda tangan tersebut dimulai dari Gubernur Olly, Ketua FKUB Sulut, Pdt. Lucky Rumopa yang kemudian diikuti oleh semua peserta.

Setelah selesai melakukan jalan santai, semua peserta lalu dijamu di kediaman Gubernur dengan makanan khas Manado, di antaranya bubur manado, bubur kacang hijau, perkedel ikan dan menu mie cakalang serta sup brenebon. Seperti diketahui, jalan sehat pemilu rukun tanpa Golput adalah salah satu dari sederet kegiatan yang digelar dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) PGI. Dalam hal ini, Sulut dipercayakan sebagai tuan rumahnya.

Sementara kegiatan ini resmi dibuka oleh Gubernur Olly dan Ketua Umum PGI Pdt. Henriette T. Hutabarat-Lebang pada Kamis, 28 Maret 2019 lalu. Melalui acara ini, Olly berharap gereja-gereja di Indonesia bisa menyatukan visi, misi dan persepsi pelayanan seluruh komponen demi terciptanya pola pelayanan efektif yang mencerminkan karakter Kristus dan buah yang dihasilkannya. “Sehingga dalam eksistensinya gereja mampu merumuskan dan menghasilkan jalan keluar terhadap berbagai prmasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bergereja dan bernegara serta selalu solid dengan seluruh komponen bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila guna menanggulangi kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan,” ucapnya.

Di hari terakhir KGM, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo berkunjung ke kegiatan ini. Pada kesempatan itu, Joko Widodo menegaskan, bangsa ini adalah bangsa besar, yang sering kita lupa. Bangsa ini bangsa besar, penduduk kita juga besar, ekonomi kita, PDB kita juga besar. GDP kita itu 45 persen dari GDP seluruh 10 negara ASEAN, 45 persen ada di Indonesia. Penduduknya juga kurang lebih 45 persen ada di Indonesia. Ini negara besar,  jangan kita lupa mengenai ini. Kita harus bangga terhadap negara ini. Jangan sampai ada yang mengecilkan arti negara ini. Apalagi yang pesimis. Kita harus optimis bahwa negara ini memang memerlukan perjalanan besar, lewat tahapan-tahapan besar, untuk menjadi negara maju. Negara besar pasti tantangannya juga tantangan besar yang dihadapi.

Ditambahkan, dan saat ini kita tahu, perubahan global, perubahan dunia sedang terjadi. Hampir semua negara mengalami gagap terhadap perubahan ini, Revolusi Industri 4.0. Kita tahu semuanya, banyak terkaget-kaget. Ada artificial inteliligence, kita belajar belum rampung, ganti lagi advanced robotic. Belum rampung ganti lagi 3D printing. Belum rampung lagi, ganti lagi di bidang keuangan bitcoin, cryptocurrency, internet of thing. Inilah perubahan-perubahan yang menurut McKinsey Global Institute, dibandingkan Revolusi Industri Jilid yang pertama, dampaknya bisa tiga ribu kali lebih cepat. Saya enggak bisa membayangkan tiga ribu kali lebih cepat dari Revolusi Industri Jilid I,” ujarnya.

“Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Ketua Umum PGI, kita harus siap, kita harus bisa merespons adanya perubahan-perubahan ini secara cepat. Akan terjadi perubahan lanskap ekonomi global, sudah. Akan terjadi perubahan lanskap politik global, sudah. Akan terjadi perubahan lanskap interaksi sosial antarindividu, antarmasyarakat global. Kemudian akan lari ke perubahan lanskap politik, ekonomi, sosial nasional kita. Setiap negara mengalami semuanya. Hati-hati dengan perubahan-perubahan ini,” kata Jokowi.

Joko Widodo menambahkan, bagaimana cepat menyikapi tanpa kita kehilangan karakter kepribadian dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita enggak bisa lagi mencegah, enggak bisa lagi kita menghambat itu. Semua negara gagap semuanya sekarang ini. Kalau kita hadir di pertemuan-pertemuan internasional selalu ini yang dibicarakan, teknologinya sudah muncul, aturan regulasinya belum ada. Inilah yang sedang kita hadapi, keterbukaan yang amat sangat, yang kontrolnya belum siap,” cetusnya.

“Kalau dulu, berita itu yang ngontrol jelas redaktur. Sekarang setiap individu, individu, individu bisa mengabarkan, menyampaikan opininya, mengabarkan beritanya tanpa ada yang ngontrol, tanpa ada yang mengecek. Bayangkan. Dan ini baru senang-senangnya, kan, kita, wah pas apa dinaikkan, viral. Itu yang dicari, kan, sekarang, entah negatif, entah positif, inilah yang kita hadapi,”  ujarnya. Oleh sebab itu, ujarnya, para pelayan jemaat juga harus tanggap terhadap perubahan-perubahan ini. Jangan sampai ini nanti dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan yang negatif.  MK

Berita Terkait