Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sikapi Pernyataan Presiden AS Donald Trump

598 dibaca
Ketua Umum DPP MUKI, Djasarmen Purba, S.H.

Beritanarwastu.com. Pada 8 Desember 2017, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia (DPP MUKI) yang dipimpin Djasarmen Purba, S.H. (Ketua Umum) dan Pdt. Drs. Mawardin Zega, M.Th (Sekjen) dan berkantor di Jakarta menyampaikan pernyataan sikap organisasinya atas pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Yerusalem. Berikut adalah pernyataan sikap MUKI.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan  terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel pada tanggal 6 Desember 2017. Hal itu telah menimbulkan protes dari berbagai negara termasuk Indonesia yang  selama  ini memberikan dukungan penyelesaian menyeluruh untuk perdamaian dan  kemerdekaan Palestina. Pernyataan Presiden Amerika Serikat tersebut dapat memicu kekerasan baru, mengancam dan menghambat proses perdamaian yang sudah dan sedang berjalan saat ini.

MUKI sebagai organisasi umat Kristen menyadari sepenuhnya kota Yerusalem adalah kota sejarah bagi tiga pemeluk agama besar dunia, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam yang   harus dijaga keberadaannya. Sejarah juga mencatat penguasaan atas Yerusalem dari masa ke masa silih berganti, dan sampai  pada  saat  ini Yerusalem menjadi kota bersama antara Palestina dan Israel. Karena itu untuk  tetap  menjaga  kelangsungan  perdamaian di Palestina, MUKI menyatakan sikap terhadap Yerusalem sebagai berikut.

Pertama, MUKI menolak kebijakan Presiden Donald Trump yang mengakui  Yerusalem  jadi ibukota Israel. Kedua, MUKI mendukung sepenuhnya upaya penyelesaian perdamaian antara Palestina dan Israel. Ketiga, MUKI mendukung  Perjanjian Internasional  Oslo yang  ditandatangani  pada tahun 1993 dan Resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB berkaitan dengan Yerusalem.

Keempat, MUKI menjaga  konstitusi UUD Negara Republik  Indonesia Tahun  1945 yang menyatakan memelihara perdamaian dunia dan menghapus penjajahan di muka bumi. Kelima, MUKI  memberi  apresiasi  kepada  Pemerintah  Indonesia  yang  bersikap  cepat  dan tegas dalam upaya menolak kebijakan Presiden Donald Trump. KS

Berita Terkait