DPN PERADI Pimpinan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.
Mengadvokasi Koordinator Kontras Haris Azhar

658 dibaca
Halomoan Sianturi, S.H. (memegang surat), advokat yang dikenal cerdas dan tergabung di DPN PERADI pimpinan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H. tampak bersama sejumlah advokat diabadikan bersama Koordinator Kontras, Haris Azhar, S.H.

beritanarwastu.com. Sejumlah pengacara/advokat yang pro penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kedamaian, seperti Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H. dan Halomoan Sianturi, S.H. dan advokat lainnya, dengan bendera DPN PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) pada Senin siang, 8 Agustus 2016 lalu mengadakan konferensi pers terkait dengan upaya mereka untuk membela Koordinator Kontras dan aktivis HAM, Haris Azhar, S.H.

Pasalnya, Haris mempublikasikan pengakuan terpidana gembong narkoba Freddy Budiman yang sudah dihukum mati di media sosial (medsos) yang menghebohkan publik. Dalam tulisan Haris itu, Freddy Budiman pernah mengatakan, ia mengucurkan dana miliaran rupiah ke sejumlah oknum di TNI, Polri dan BNN dalam bisnis narkobanya. Tak ayal, informasi yang dituliskan Haris Azhar dan tersebar di media sosial itu membuat heboh publik. Dan institusi TNI, Polri dan BNN merasa tercoreng nama baiknya dengan informasi itu, sehingga Haris dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Haris Azhar sendiri adalah advokat yang tergabung di DPN PERADI kubu Luhut Pangaribuan. Tak ayal, DPN PERADI pimpinan Luhut pun mengadvokasinya untuk menegakkan keadilan dan hukum.  Para pengacara yang tergabung di DPN PERADI pimpinan Luhut Pangaribuan sepakat untuk mengadvokasi Haris Azhar agar ia terlindungi dalam menyampaikan informasi terkait dengan hasil pembicaraannya pada 2014 lalu dengan Freddy Budiman.

Sementara itu, terkait dengan hukuman mati dan informasi Haris Azhar itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) baru-baru ini juga meminta agar pemerintah menghentikan pelaksanaan hukuman mati. Penegasan tersebut disampaikan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) melalui surat yang dikirim belum lama ini. Dalam suratnya, PGI menegaskan, hak untuk hidup menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia.  

Dan karenanya, hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya. Gereja-gereja mengakui, Tuhanlah Pemberi, Pencipta dan Pemelihara Kehidupan. PGI memahami bahwa negara menjalankan dan menegakkan hukum adalah dalam rangka memelihara kehidupan yang lebih bermartabat. Dalam terang ini, hukuman diharapkan adalah untuk mengembalikan para pelanggar hukum kepada kehidupan yang bermartabat tersebut. Itu pulalah yang dicerminkan dengan penggantian kata “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan.”

Oleh sebab itu, segala bentuk hukuman hendaknya memberi peluang kepada para terhukum untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam hal hukuman mati, peluang untuk memperbaiki diri ini menjadi tertutup, selain menimbulkan kesan bahwa sanksi hukuman mati merupakan “pembalasan dendam” oleh negara. Bila hukuman mati ini dipertahankan, maka akan terlihat adanya frustrasi negara dan masyarakat atas kegagalannya menciptakan tata masyarakat yang bermartabat, dan rasa frustrasi itu dilampiaskan kepada hukum.

Perkembangan peradaban manusia, lanjut PGI, telah mendorong negara-negara di dunia yang sebelumnya mempraktikkan hukuman mati meninjau ulang pemberlakukan hukuman mati ini. Terlihat kecenderungan yang semakin besar dari berbagai negara yang beradab untuk mencabut hukuman mati dari sistem peraturan perundang-undangan mereka, atau setidaknya dalam bentuk moratorium eksekusi hukuman mati. Hal ini didorong pula oleh keraguan apakah hukuman mati masih memberi efek jera sebagaimana yang dimaksudkan oleh ancaman hukuman mati tersebut.

Menurut PGI, dalam konteks Indonesia yang masih diliputi permasalahan berhubung dengan proses penegakan hukum, eksekusi hukuman mati tidak akan pernah bisa dikoreksi kembali karena sudah berakhir. Kita mencatat beberapa keputusan pengadilan yang sudah inkrach sekalipun ternyata di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam putusan hukum tersebut, semisal, salah orang, pengadilan yang tidak fair, dan lain-lain. Dalam hal demikian, sangat berisiko menjalankan eksekusi hukuman mati, jika seandainya putusan hakim yang dijatuhkan ternyata di kemudian hari keliru.

Selain itu, eksekusi hukuman mati akan memutus mata rantai kemungkinan penyelidikan lebih lanjut, karena yang bersangkutan tidak lagi dapat dimintai keterangan dan informasi terkait dengan faktor-faktor dan orang-orang terkait yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam keadaan demikian, bukan tidak mungkin, hukuman mati dijatuhkan dan dieksekusi justru untuk melindungi oknum-oknum tertentu di balik kasus yang menimpa terhukum hukuman mati.

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, PGI melihat negara semestinya tak boleh lagi memberlakukan hukuman mati. Sebab dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), hak untuk hidup adalah hak yang tak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam UUD 1945 pada 28 I ayat (1) bahwa “hak untuk hidup...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Jadi Pasal 28 I ayat (1) ini menegaskan bahwa konstitusi kita tak lagi mengizinkan terjadinya praktik hukuman mati dalam negara kita.

“Untuk menghindari lebih lanjut eksekusi hukuman mati, yang sebagian besarnya adalah dalam kasus narkoba, kami kembali meminta Bapak Presiden untuk lebih serius dalam memimpin penegakan hukum, terutama menyangkut kasus-kasus narkoba. Pelaksanaan hukuman mati ternyata tidak efektif dalam mengatasi darurat narkoba yang sedang kita hadapi,” demikian surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th.

Menurut PGI, penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk memperbaiki sistem dan budaya hukum, penegak hukum, aparat, sipir dan institusi penjara merupakan langkah yang segera harus dibenahi, sehingga praktik peredaran narkoba semakin tertutup peluangnya, termasuk yang selama ini dijalankan dan dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. TS

Berita Terkait