Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.
Nilai-nilai Pancasila dan Pluralisme untuk Mencegah Kasus SARA

1262 dibaca
Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.

Beritanarwastu.com.Terjadinya kasus bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) seperti di Aceh Singkil baru-baru ini, cenderung berlatar belakang budaya dan agama. Kasus seperti itu memang sangat rentan terjadi di Indonesia yang majemuk. Namun kita bersyukur, karena kita punya organisasi sosial agama, seperti NU dan Muhammadiyah yang moderat dan menghargai pluralisme dan bisa menyikapi ini juga dari sisi sosial budaya. Terjadinya kasus Sampang, Tolikara dan kasus Aceh Singkil, katanya, peran tokoh NU dan Muhammadiyah sangat membantu di dalam meredam kasus ini agar tidak melebar ke mana-mana. Karena suara NU dan Muhammadiyah ini didengar pemerintah dan masyarakat.

Demikian diungkapkan tokoh masyarakat yang juga Ketua Umum DPP Kerukunan Masyarakat Batak (KERABAT), Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. kepada NARWASTU baru-baru ini saat berbicara soal kasus Aceh Singkil. Menurut mantan Hakim Agung MA ini, dari sisi hukum, kita berharap agar pemerintah dan penegak hukum  bersikap tegas terhadap kelompok anarkis yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan warga negara yang beribadah.

“Untuk mengatasi persoalan yang terjadi di Aceh Singkil, selain perlu penegakan hukum, perlu pula pendekatan sosial budaya, dan di sinilah para pemuka adat budaya atau suku berperan. Karenanya organisasi gereja harus peka untuk bisa merangkul organisasi yang bersifat sosial budaya, seperti KERABAT. DPP KERABAT selama ini sudah menyusun daftar tokoh-tokoh pluralis yang tentu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang patut kita apresiasi, seperti Taufiq Kiemas (alm.), dia mengatakan, Pancasila adalah landasan spiritual persatuan Indonesia,” paparnya.

“Juga KH hasyim Muzadi dari NU, dan dinyatakan Pancasila sebagai solusi atas persoalan bangsa. Berikutnya Daud Yusuf, seorang akademisi yang terkenal dengan sebutan beragama dengan nalar. Keempat Prof. Komaruddin Hidayat dan UIN, yang dikenal pluralis dan mengatakan agama harus membawa kerukunan. Kelima, Prof. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, mengatakan, peran ulama sangat penting dalam mempertahankan NKRI. Dikatakan juga, kalau ada yang mau membuat negara Islam di negeri ini, silakan pindah ke Afganistan,” ujar dosen etika bisnis di Universitas Pelita Harapan (UPH) dan anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ini.

Selain itu, tokoh pluralis lainnya, Prof. Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah, juga menyebut jihad untuk bangsa. Juga Wapres RI Jusuf Kalla dikenal karena sering melakukan pendamaian di berbagai wilayah konflik. “Kita butuhkan tokoh-tokoh seperti mereka untuk terus menyuarakan perdamaian dan kerukunan agar jangan muncul lagi bahaya RAT (radikalisme, terorisme dan anarkisme). Pada 23 November 2015 ini, KERABAT mengadakan diskusi soal pemberdayaan masyarakat hukum adat (MAHUDAT) dalam mendukung sistem pemerintahan desa. Dan akan hadir 150 tokoh masyarakat Batak dan etnis lain di acara ini,” terangnya.

Di acara KERABAT itu juga, DPP KERABAT akan memohon kesediaan MPR-RI agar bisa tuan rumah dalam diskusi Sumpah Pemuda 2016 mendatang, dan kita menggagas untuk memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh pluralis Indonesia tadi. Ini merupakan penerapan dari etika kasih bangsa sesuai dengan Sila ke-3 Pancasila bagi penanganan konflik bernuansa agama yang mungkin akan sering terjadi di negeri ini.

“Sikap DPP KERABAT dalam melihat kasus di Aceh Singkil, meskipun yang menonjol adalah sintemen agama, namun masyarakat Batak Kristen yang ada di sana mesti mampu mentransformasikan nilai-nilai budaya Batak itu, dan menghargai budaya setempat. Ada ungkapan orang Batak Toba: Sidapot solup do naro, artinya kita harus mampu menghargai masyarakat di daerah setempat. Namun kita minta juga agar Pemerintah Pusat menyikapi persoalan anarkisme yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa itu,” terangnya.

Menurut H.P. Panggabean, ia mendengar kabar bahwa sejak 1979 sudah ada gereja di Aceh Singkil, namun belum juga diberikan IMB untuk tempat ibadah itu. Padahal di sana nyata ada warga gereja sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sehingga pemerintah mesti mengetahui itu. “Ketika ada perusakan tempat ibadah di sana, dan dilakukan kelompok anarkis, mestinya pemerintah bertanggung jawab. Jangan dibiarkan ada pembakaran gereja di sana. Harus ada tindakan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, Panggabean mengatakan, saat ia bertugas di Jambi pada 1982-1984 lalu, Gubernur Jambi (saat itu) Maskun Sofyan bertindak cukup bijaksana terhadap warga gereja. Ia menyediakan sebuah lahan di sebuah perbukitan, sehingga gereja HKBP bisa berdiri di sana bersama gereja lainnya. “Di sana HKBP pertama kali berdiri. Saat itu saya penasihat hukum pribadi Pak Gubernur. Kita perlu belajar dari pengalaman seperti itu,” paparnya.

Ia menambahkan, pada 1982 dari pengamatannya, Pancasila sudah dinyatakan sebagai azas tunggal untuk pelajaran P4, dan harus kita dukung itu. “Umat Kristen harus mendukung pemerintah. Dan kita harus menghargai pemerintah yang takut Tuhan (Roma 13:1-7). Dan umat harus mentaati pemerintah yang takut akan Tuhan (Wahyu 13:1-10). Dan apa yang patut kita berikan kepada Tuhan harus kita berikan, demikian juga apa yang patut kita berikan kepada kaisar, maka harus kita berikan. Hanya saja, kata Panggabean, “Sejak 1988 ada upaya untuk mencabut Pancasila sebagai azas tunggal. Makanya kita perlu terus merevitalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan perlu para pimpinan gereja, cendekiawan, tokoh masyarakat, politisi dan tokoh budaya bersatu untuk langkah ini demi persatuan dan kesatuan NKRI,” tukasnya. KT

Berita Terkait