Pengurus Pusat GMKI Sikapi Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar

503 dibaca
Etnis Rohingya di Myanmar alami pelanggaran HAM.

BERITANARWASTU.COM. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang berafliasi dengan World Student Christian Federation, menyampaikan seruan terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Dalam seruan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PP (Pengurus Pusat) GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat-Alan Christian Singkali ini ditegaskan, pertama, kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) yang berkepanjangan, sebagai bagian dari komunitas masyarakat dunia.

GMKI mengecam, menyesal dan bersedih atas apa yang terjadi. Karena itu, kejahatan kemanusiaan atas dasar apapun yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya tidak dibenarkan. Kedua, pembicaraan bilateral antara Pemerintah Bangladesh dan Myanmar seharusnya dapat menyelesaikan masalah etnis Rohingya, tanpa harus menyedot perhatian masyarakat dunia. Ketiga, Pemerintah Myanmar harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam penyelesaian etnis Rohingya demi terciptanya ketenteraman perdamaian dunia.

Agar persoalan ini tidak dijadikan alat provokasi dari kelompok yang menginginkan terjadinya perang kebencian terhadap satu agama tertentu. Keempat, kekerasaan terhadap etnis Rohingya sudah mengalami proses yang berkepanjangan. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengajak negara-negara di dunia bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya.

Kelima, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam perdamian dunia, kami mendukung Pemerintah Indonesia menjadi  mediator utama dalam penyelesaian konflik kebencian etnis di Myanmar. Keenam, sebagai komunitas masyarakat dunia, setiap kepala negara di dunia harus memberikan tempat kepada pengungsi Rohingya beralaskan rasa kemanusiaan dan menghargai perbedaan. Ketujuh, dua puluh tujuh negara yang menandatangani  Konvensi Tentang Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan, sudah sangat mencukupi untuk memberikan kewarganegaraan kepada 1 juta jiwa lebih dari etnis Rohingya yang tidak memiliki status warga negara.

Kedelapan, Sekretaris Jenderal ASEAN, Lê Lương Minh bertanggungjawab untuk menggelar rapat bersama negara anggota untuk membicarakan ratifikasi konvensi pengungsi, agar permasalahan status kekosongan warga negara yang diderita oleh etnis Rohingya dengan segera dapat selesai. Kesembilan, menerangkan kepada masyarakat Indonesia apa yang terjadi di Myanmar bukanlah masalah agama, melainkan masalah kewarganegaraan. Juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing pada informasi yang mengandung provokasi konflik Agama.

Sementara itu, salah satu petinggi lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa Pemerintah Myanmar diyakini tengah meluncurkan kampanye penghapusan etnis Islam Rohingya di negara itu. Pihak militer terus menghancurkan daerah yang diduga sebagai lokasi militan Islam. Wakil Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) John McKissick mengatakan, militer Myanmar telah membunuh kaum pria dengan menembak mereka. Juga membunuh anak-anak dan memperkosa kaum wanita.

Selain itu, menurut McKissick, pihak keamanan juga membakar rumah etnis Rohingya dan memaksa mereka menyeberangi sungai untuk memasuki perbatasan Bangladesh. "Situasi itu menyebabkan pemerintah Bangladesh tegas untuk membuka daerah perbatasan karena keputusan tersebut hanya mendorong lagi pemerintah Myanmar untuk melakukan penggusuran sehingga tujuan mereka menghapus etnis Rohingya tercapai," kata McKissick seperti dilansir BBC.

Menurut laporan Amnesty International, Pemerintah Bangladesh pun kini mulai mengusir kelompok pengungsi etnis Rohingya ke Myanmar meskipun tindakan itu melanggar hukum internasional. UNHCR dan Amnesty International menuduh Pemerintah Myanmar bertindak membalas dendam dengan kejam terhadap etnis Rohingya ketika militer negara itu meluncurkan operasi antikeganasan di wilayah bergolak tersebut.

Daerah di utara negeri Arakan, atau dikenal sebagai Rakhine, ditutup untuk operasi militer sejak 9 Oktober 2016 lalu menyusul kematian sembilan penjaga perbatasan akibat serangan militan yang diduga didalangi etnis Rohingya. TS

Berita Terkait