Presiden RI Joko Widodo Diminta PGI Hentikan Hukuman Mati

514 dibaca
Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

Beritanarwastu.com. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta agar pemerintah menghentikan pelaksanaan hukuman mati. Penegasan tersebut disampaikan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) melalui surat yang dikirim belum lama ini. Dalam suratnya, PGI menegaskan bahwa hak untuk hidup menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia. 

Dan karenanya, hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya. Gereja-gereja mengakui, Tuhanlah Pemberi, Pencipta dan Pemelihara Kehidupan. PGI memahami bahwa negara menjalankan dan menegakkan hukum adalah dalam rangka memelihara kehidupan yang lebih bermartabat. Dalam terang ini, hukuman diharapkan adalah untuk mengembalikan para pelanggar hukum kepada kehidupan yang bermartabat tersebut. Itu pulalah yang dicerminkan dengan penggantian kata “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan.”

Oleh sebab itu, segala bentuk hukuman hendaknya memberi peluang kepada para terhukum untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam hal hukuman mati, peluang untuk memperbaiki diri ini menjadi tertutup, selain menimbulkan kesan bahwa sanksi hukuman mati merupakan “pembalasan dendam” oleh negara. Bila hukuman mati ini dipertahankan, maka akan terlihat adanya frustrasi negara dan masyarakat atas kegagalannya menciptakan tata masyarakat yang bermartabat, dan rasa frustrasi itu dilampiaskan kepada hukum.

Perkembangan peradaban manusia, lanjut PGI, telah mendorong negara-negara di dunia yang sebelumnya mempraktikkan hukuman mati meninjau ulang pemberlakukan hukuman mati ini. Terlihat kecenderungan yang semakin besar dari berbagai negara yang beradab untuk mencabut hukuman mati dari sistem peraturan perundang-undangan mereka, atau setidaknya dalam bentuk moratorium eksekusi hukuman mati. Hal ini didorong pula oleh keraguan apakah hukuman mati masih memberi efek jera sebagaimana yang dimaksudkan oleh ancaman hukuman mati tersebut.

Menurut PGI, dalam konteks Indonesia yang masih diliputi permasalahan berhubung dengan proses penegakan hukum, eksekusi hukuman mati tidak akan pernah bisa dikoreksi kembali karena sudah berakhir. Kita mencatat beberapa keputusan pengadilan yang sudah inkrach sekalipun ternyata di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam putusan hukum tersebut, semisal, salah orang, pengadilan yang tidak fair, dan lain-lain. Dalam hal demikian, sangat berisiko menjalankan eksekusi hukuman mati, jika seandainya putusan hakim yang dijatuhkan ternyata di kemudian hari keliru. Selain itu, eksekusi hukuman mati akan memutus mata rantai kemungkinan penyelidikan lebih lanjut, karena yang bersangkutan tidak lagi dapat dimintai keterangan dan informasi terkait dengan faktor-faktor dan orang-orang terkait yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam keadaan demikian, bukan tidak mungkin, hukuman mati dijatuhkan dan dieksekusi justru untuk melindungi oknum-oknum tertentu di balik kasus yang menimpa terhukum hukuman mati

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, PGI melihat negara semestinya tak boleh lagi memberlakukan hukuman mati. Sebab dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), hak untuk hidup adalah hak yang tak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam UUD 1945 pada 28 I ayat (1) bahwa “hak untuk hidup...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Jadi Pasal 28 I ayat (1) ini menegaskan bahwa konstitusi kita tak lagi mengizinkan terjadinya praktik hukuman mati dalam negara kita.

                                                    

Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang (kanan) dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th. (kiri).

 

 “Untuk menghindari lebih lanjut eksekusi hukuman mati, yang sebagian besarnya adalah dalam kasus narkoba, kami kembali meminta Bapak Presiden untuk lebih serius dalam memimpin penegakan hukum, terutama menyangkut kasus-kasus narkoba. Pelaksanaan hukuman mati ternyata tidak efektif dalam mengatasi darurat narkoba yang sedang kita hadapi,” demikian surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th.

Menurut PGI, penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk memperbaiki sistem dan budaya hukum, penegak hukum, aparat, sipir dan institusi penjara merupakan langkah yang segera harus dibenahi, sehingga praktik peredaran narkoba semakin tertutup peluangnya, termasuk yang selama ini dijalankan dan dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

 

Eksekusi Jilid III

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah melakukan eksekusi hukuman mati “jilid III” terhadap terpidana kasus narkoba telah dilaksanakan di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.46 WIB. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi tersebut justru memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya terkait dengan jumlah terpidana mati yang dieksekusi.

Pertanyaan tersebut muncul, karena beberapa hari menjelang eksekusi, Jaksa Agung RI, H.M. Prasetyo menyatakan, sebanyak 14 terpidana mati kasus narkoba akan segera dieksekusi, namun dalam pelaksanaannya hanya empat orang yang dieksekusi. Empat terpidana mati yang telah dieksekusi itu terdiri atas Freddy Budiman (warga negara Indonesia), Humprey Ejike (Nigeria), Gajetan Acena Seck Osmane (Senegal), dan Michael Titus Igweh (Nigeria).

Sementara 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas, Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho mengatakan, pelaksanaan eksekusi hukuman mati itu menunjukkan wibawa negara karena melaksanakan putusan hukum. “Namun dari sisi implementasi jauh dari harapan kita, karena dari 14 terpidana mati yang rencananya akan dieksekusi, hanya empat orang yang tereksekusi, ada apa ini,” katanya.

Menurut dia, Kejaksaan Agung RI seharusnya melakukan penelitian mendalam terhadap terpidana mati yang akan dieksekusi, sehingga tidak terjadi perubahan pada detik-detik terakhir menjelang eksekusi. Ia menduga adanya faktor “X” yang mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi, padahal narkoba merupakan kejahatan global. “Padahal, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan, namun pada akhirnya hanya ada empat orang yang dieksekusi,” katanya.

Selain itu, kata Prof. Hibnu, dari segi kualitas, nama-nama terpidana mati yang masuk dalam daftar eksekusi “jilid III”, sebagian besar bukan merupakan gembong besar narkoba. “Memang, ada nama Freddy Budiman yang akhirnya turut dieksekusi,” tambahnya.

Menurut Prof. Hibnu, perubahan jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi juga menunjukkan adanya keragu-raguan dari sisi hukum dan nonhukum. Kendati demikian, Prof. Hibnu mengakui adanya kemajuan dalam persiapan eksekusi “jilid III” jika dibanding eksekusi-eksekusi sebelumnya. “Tidak ada ketentuan bahwa identitas terpidana mati yang akan dieksekusi diumumkan menjelang eksekusi. Kalau diumumkan, seolah-olah seperti ‘infotainment’,” katanya. TK

 

Berita Terkait