Supaya Cerdas Menyelesaikan Sengketa Pilkada

400 dibaca


BERITANARWASTU.COM. Buku yang diterbitkan Puspantara dan ditulis aktivis demokrasi dan hukum, Hardi Munthe, S.H., M.H. ini boleh jadi sebuah buku yang penting disimak para pimpinan partai politik (parpol), terutama yang terjun mengikuti pemilihan kepala daerah. Karena suka atau tidak suka, pasti calon kepala daerah itu akan berhadapan dengan sengketa administrasi di sebuah pilkada. Sehingga buku yang juga berisi kata pengantar dan apresiasi dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si ini, menarik dan penting disimak para politisi atau pimpinan parpol, termasuk mahasiswa atau kaum awam.

Buku Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada setebal 209 ini, menurut Hardi Munthe yang merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Amir Hamzah, Medan, dan S2 dari USU, Medan, ini dituliskan sebab minimnya referensi sengketa administrasi pemilihan kepada daerah (Pilkada) dan penyelesaian hukum administrasi pilkada yang merupakan sistem pemilihan yang masih baru dan dilakukan serentak untuk pertama kali sejak tahun 2015.

Tidak bisa dipungkiri, kata anggota PERADI ini, dalam proses pelaksanaan suatu pilkada, sengketa administrasi kerap muncul akibat KPU di daerah mengeluarkan berbagai keputusan tata usaha pemilihan yang menimbulkan akibat hukum bagi pasangan calon maupun pemilih. Maka buku ini mencoba dituliskan berdasarkan studi konkret dan pengalaman mengenai sengketa pilkada serentak. Buku sederhana ini merupakan pengembangan dari tesis penulis yang dicoba dipublikasikan agar banyak pihak mengetahui proses pilkada, sengketa administrasi dan sistem penyelesaiannya.

Selain itu, imbuh Hardi, dalam sistem pilkada saat ini, diperkenalkan adanya lembaga pemutus sengketa administrasi (adjudicator) sehingga perlu dipahami fungsi dan peran lembaga pengawas pemilihan sebagai ajudikasi atau banding administrasi sengketa pemilihan. Apa rasionalisasi lembaga pengawas diberikan wewenang menyelesaikan sengketa administrasi, sifat putusan dan bagaimana metode untuk memperkuat fungsi adjudikasi penyelesaian sengketa ke depan juga dicoba ditawarkan dalam buku ini. Inti buku ini adalah apa dan bagaimana model penyelesaian sengketa administrasi pilkada saat ini. TY

Berita Terkait