DPN KERMAHUDATARA
Akan Adakan Seminar Nasional Bersama Ketua MPR-RI

790 dibaca
Ketua Harian DPN KERMAHUDATARA dan Ketua Panitia Brigjen TNI (Purn.) Junias L. Tobing yang juga mantan Kepala Pusat Kajian dan Strategi TNI.

Beritanarwastu.com. DPP Kerukunan Masyarakat Batak (KERABAT) pada akhir November 2015 lalu telah sukses menggelar seminar nasional bersama pimpinan MPR/DPD-RI seputar Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI (empat pilar persatuan bangsa) dan Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT). Saat itu hadir pula ratusan pemuka dari berbagai suku di Gedung PGI, Jakarta, dan menuai pujian dari banyak kalangan.

             Dan baru-baru ini, pengurus DPP KERABAT telah diminta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh etnis untuk membentuk organisasi yang sifatnya lebih luas bernama DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA).  Seperti disampaikan Ketua Umum DPP KERABAT, Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. yang juga dipercaya sebagai Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA, baru-baru ini di Jakarta, karena ada usulan dan dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai daerah, maka muncul KERMAHUDATARA.

               Menurutnya, ada pemuka masyarakat dari Aceh, Minang, Jawa, Papua, Manado, Palembang, Batak, Tionghoa dan Ambon yang mengusulkan agar ada sebuah forum yang bisa mewadahi tokoh-tokoh adat budaya nusantara untuk menyuarakan persoalan masyarakat kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah. Mantan Hakim Agung RI ini menerangkan, dialog bersama tokoh-tokoh dari berbagai suku di Graha Oikoumene PGI bersama pimpinan MPR-RI menyimpulkan, persoalan masyarakat desa harus ikut diurus oleh pemuka adat agar tak terjadi penyimpangan. “Misalnya, kalau ada bantuan pemerintah ke desa-desa, sering hilang karena ulah preman. Sehingga tak ada dana itu untuk pembangunan desa,” tegasnya.

Tokoh-tokoh masyarakat dari desa pun harus diberdayakan agar mengetahui persoalan bangsa ini. “Sekarang bahaya radikalisme, anarkisme dan terorisme (RAT) serta korupsi sangat membahayakan persatuan bangsa ini. Sehingga tokoh adat harus dilibatkan oleh pemerintah untuk mengatasi bahaya itu. Jadi bersama tokoh agama, pimpinan partai politik, dan pemerintah, tokoh-tokoh suku harus diajak untuk mengatasi persoalan bangsa,” ujar H.P. Panggabean.

Pada Kamis, 25 Agustus 2016 mendatang di Gedung Nusantara V Gedung MPR-RI, Jakarta, DPN KERMAHUDATARA akan kembali mengadakan seminar nasional bersama Badan Pengkajian MPR/DPD-RI dengan tajuk “Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa Adat dalam Peraturan Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dengan pembicara, Dr. H.P. Panggabean, Brigjen TNI (Purn.) Junias L. Tobing (mantan Kepala Pusat Kajian dan Strategi TNI), Prof. Dr. Wayan Windya, S.H., M.Si (Akademisi dan tokoh masyarakat adat Bali) serta moderator aktor senior, Slamet Rahardjo.

Ketua panitia acara seminar ini yang juga Ketua Harian DPN KERMAHUDATARA, Brigjen TNI (Purn.) Junias L. Tobing menerangkan kepada NARWASTU, seminar ini akan dibuka oleh Ketua MPR-RI dan akan dihadiri sekitar 250 lebih tokoh masyarakat, tokoh etnis, pemimpin agama, cendekiawan, wartawan dan tokoh-tokoh politik. Dan akan diadakan mulai pukul 8.00 WIB sampai 16.00 WIB. KS

Berita Terkait