Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H.
Bagi Vox Point Indonesia (VPI) Pancasila Harus Tegak dan NKRI Harga Mati

525 dibaca
Ketua Umum VPI, Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H.

BERITANARWASTU.COM. Hampir semua negara tergoncang saat ini, baik karena masalah teroris maupun korupsi, dan tak terkecuali Indonesia. Suhu politik yang masih memanas, ditambah kasus korupsi dengan tertangkapnya politisi dan pejabat negara semakin menegaskan kalau Indonesia mengalami krisis moral. Kita sebagai warga negara tentu saja prihatin melihat kondisi tersebut. Kita sebagai warga negara dituntut agar tidak hanya menjadi penonton melihat kondisi negara ini. Akan tetapi idealnya kita harus memiliki tindakan yang konkret.

Seperti yang dilakukan oleh tokoh Kristiani yang peduli pada persoalan negeri ini, Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H. melalui Vox Point Indonesia (VPI) yang didirikannya. Yohanes Handoyo selama ini giat berpartisipasi menjaga penegakan Pancasila dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) agar tetap utuh dan kokoh. Menurut pria yang juga Ketua I Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Keuskupan Agung Jakarta, dan salah satu anggota FORKOM NARWASTU ini, apa yang sedang terjadi pada bangsa ini, katanya, "Banyak ormas atau organisasi-organisasi yang ingin memaksakan kehendaknya."

Mereka ingin mengingkari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ideologi dan alat pemersatu bangsa. Ada yang mau melakukan tindakan yang bertentangan dengan dua hal itu, katanya, dengan berupaya membuat sebagian masyarakat Indonesia agar mudah dipecah belah. Alhasil, imbuhnya, tindakan pelecehan ideologi negara kerap dilakukan, baik secara verbal maupun dengan postingan di media sosial (medsos) oleh oknum atau kelompok tertentu dengan bebasnya.

Dalam sebuah kesempatan, Yohanes Handoyo Budhisedjati menerangkan, hari-hari ini kita disuguhkan oleh berbagai peristiwa yang berdampak negatif bagi anak bangsa. “Baru saja ada pergantian pimpinan DPD-RI yang diwarnai kericuhan, lalu mungkin terdapat kelemahan dalam hukum akibat kelalaian atau kecerobohan personalia MA. Tapi bagaimana pun kericuhan seharusnya tidak dipertontonkan secara vulgar,” cetusnya.

Itu masih sebagian kecil dari sikap serta perilaku pejabat dan tokoh masyarakat yang seharusnya memperhatikan tata krama sesuai adat istiadat bangsa Indonesia. Sekarang seolah hilang dan sebagai gantinya muncul gerakan yang menonjolkan sifat egois, frontal dan permisif.  Adanya perubahan tata nilai dalam peradaban bangsa yang cenderung ke arah negatif, imbuhnya, merupakan keprihatinan kita bersama. Apakah ini semua pengaruh budaya asing atau ada yang salah dalam pendidikan kita. Budaya bangsa yang sangat terkenal pada waktu lalu sebagai bangsa yang dikenal ramah, santun, menjunjung etika, pemaaf dan gotong royong. Dan kini sebahagiannya telah hilang entah ke mana.

Menurut Yohanes Handoyo, di lain pihak, agama di Indonesia tumbuh berkembang dengan cukup baik. Namun mestinya semua ajaran agama memberikan pengajaran hal-hal yang baik, dan sesuai ajaran Sang Pencipta. Terjadi juga pergeseran peradaban di masyarakat Indonesia. Wajah Indonesia, imbuhnya, menjadi berbeda pasca reformasi. Masyarakat cenderung lebih berani, vokal dan frontal terhadap sesuatu. Kita bisa lihat baru-baru ini dalam persaingan Pilkada DKI Jakarta lalu, di mana persaingan yang merupakan persaudaraan, dan persaingan merupakan adat istiadatjustru cenderung tidak menghormati sesama anak bangsa. Pada dasarnya upaya tersebut digunakan untuk kepentingan politik.

Perjuangan rakyat belum tuntas, tapi coba dipaksakan untuk memperoleh hasil, karena tekanan era Orde Baru sudah mengendur. Masyarakat lebih bebas mengemukakan pendapat, dan itu dilindungi undang-undang. Akibatnya yang dirasakan dari Pilkada DKI Jakarta adalah sejauh yang kita rasakan, bahwa upaya pemaksaan kehendak untuk NKRI bersyariah sudah sangat jelas. Terlepas ada pasangan calon yang beda agama tapi kualitas pilkada ini menjadi jatuh,” ujarnya.

Dan pada titik pemaksaan kehendak dan bangkitnya kaum intoleran tidak ditindak secara tegas, maka NKRI harga mati hanyalah slogan kosong belaka. Kebhinnekaan yang merupakan anugerah Sang Pencipta, menjadi terancam bukan oleh bangsa lain, melainkan oleh bangsa sendiri. Maka apabila dibiarkan bangsa Indonesia mengalami kemunduran jauh dari tahun 1945. Dan akan muncul suku-suku dan etnis yang terpecah-belah dan Indonesia akan mundur jauh sampai sebelum 1928,” terangnya.

Menurutnya, sudahkah kita siap terhadap persoalan ini. Darah yang tercurah di bumi pertiwi dalam merebut perjuangan kemerdekaan terasa sia-sia tanpa makna. VPI hadir di tengah suasana bangsa yang galau ini bersama umat Katolik di seluruh Indonesia berjuang berdasarkan 4 konsensus dasar, yang oleh founding fathers telah ditebus dengan darah, air mata dan pengorbanan, sehingga tetap eksis dan tetap merupakan nilai-nilai kebangsaan kita semua.

Yohanes Handoyo menerangkan, Pancasila harus tetap menjadi dasar dan falsafah hidup bangsa. UUD 1945 tetap menjadi landasan dan menjadi sumber hukum positif bangsa. Dan ini dibingkai oleh NKRI dengan keberagaman sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang diwujudkan dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu. Vox Populi Institute atau populer disebut Vox Point Indonesia akan senantiasa berjuang mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dengan tegaknya Pancasila. Dengan banyaknya permasalahan bangsa, VPI hadir untuk menjadi problem solving, menjadi oase di tengah teriknya matahari dan garam serta terang di dalam perjuangan kebangsaan.

Melihat situasi akhir, apabila tidak diwaspadai akan menempatkan Indonesia dalam persimpangan. Segala perjuangan kita sia-sia, apabila gerakan intoleransi dan kaum radikal di negeri ini berhasil membawa negara ini berazaskan agama atau sering disebut NKRI bersyariah. Atau sebaliknya, Indonesia tetap kokoh sebagai NKRI yang berazaskan Pancasila dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi. Bhinneka Tunggal Ika sebagai ikatan yang mengakui banyaknya suku, ras, etnik, bahasa, adat-istiadat adalah sebuah keniscayaan. Dan sebuah  anugerah Tuhan yang selalu harus dirawat dan dipelihara oleh kita semua anak bangsa,” terangnya.

              Vox Point Indonesia (VPI) yang baru berusia satu tahun, selain telah berdiri di DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Barat juga menyusul di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Dan di Sumatera Utara pada 1 Juli 2017 lalu telah dilantik pengurus VPI, dan dihadiri para tokoh Katolik di Medan, Sumut. Dan saat itu hadir sejumlah tokoh, seperti Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Uskup Agung Medan Mgr. Dr. Anicetus B. Sinaga, anggota DPD-RI Parlindungan Purba, S.H., M.M., Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Eusabius Binsasi, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama.

                Pangkostrad Edy Rahmayadi saat berbicara soal keberadaan VPI, ia berharap VPI bisa ikut menjaga kerukunan dan toleransi di Indonesia, dan VPI pun agar semakin berkembang di seluruh Tanah Air. Dan Uskup Agung Medan Mgr. Anicetus Sinaga juga mengharapkan agar umat Katolik yang tergabung di VPI jangan jadi persoalan bangsa, namun ikut memberikan solusi atas persoalan bangsa. Ia mengatakan, ada lima sikap dasar gereja, yakni pembawa damai, menjadi bagian dari solusi, mengampuni semua orang berdosa, membawa persaudaraan sejati dan mendukung Bhinneka Tunggal Ika.            

                 Adapun pengurus DPD VPI Sumut (Sumatera Utara), yakni Remigo Y. Berutu (Ketua), Benyamin Winata (Sekretaris), Binaman Kasan (Bendahara), Nikous S. Sihombing (Koordinator Program dan Edukasi), Jenny Berutu (Koordinator Dana dan Internal Affair), Joan Berlin Damanik (Koordinator Kebangsaan dan Kebudayaan), Frans Bangun (Koordinator Penelitian Daerah), Gregorius Marbun (Koordinator Humas/Publikasi dan Kerjasama Antar Lembaga), Made Tirta Kusuma Dewi (Koordinator Pemberdayaan Wanita dalam Politik), Job Rahmad Purba (Koordinator Hukum dan Ekonomi), dan Petrus H. Saragih (Koordinator Kajian Seni Budaya).

            Sekaitan dengan itu, sebagaimana visi dan misinya, VPI diharapkan menjadi titik temu bagi para awam Katolik untuk memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan sosial politik di tengah masyarakat. Meskipun para anggota VPI berasal dari berbagai latar belakang profesi, namun organisasi itu bebas dari conflict interest.  “Kita dilandasi oleh satu iman Katolik, dan walaupun di dalam VPI banyak anggota dari berbagai partai politik, tapi kita tetap berlandaskan iman Katolik dengan visi sama. Dan kita berjuang di partai kita masing-masing untuk memperjuangkan visi dan misi yang ada,” ujar pengusaha yang juga anggota FORKOM NARWASTU ini.

Baru-baru ini, Yohanes Handoyo juga menggelar acara pelantikan pengurus VPI Wilayah Bekasi di Jakarta. Dan diadakan acara buka puasa bersama dengan mengundang Majelis Taklim Kampung Gedong, Pasar Rebo, dan Majelis Taklim Saung Timur, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dua rombongan itu di bawah bendera PBNU, dan masing-masing berjumlah 20 orang, serta mendapat sambutan cukup hangat dari VPI.  Yohanes Handoyo Budhisedjati menuturkan, di sini kita ingin menyapa teman-teman seperjuangan yang konsisten dan setia, yakni teman dari NU (Anshor dan Banser) dalam menjaga kebhinnekaan. Dan, katanya, VPI membuka diri dan menjalin kerjasama untuk memperkokoh Indonesia sesuai dengan amanat founder father kita.

Acara itu dihadiri pula oleh sejumlah pengurus NU dan undangan, seperti Gus Muhammad Sodri, Haji Lukman Abidin, William Yani dan pengurus VPI. “Sesuai dengan makna dari PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUDasar 1945, maka selaras dengan prinsip NU bahwa mayoritas harus melindungi minoritas,” tegas Gus Muhammad Sodri di hadapan hadirin. Menurutnya, teroris sesungguhnya tidak memiliki agama, karena di dalam Islam tak diajarkan untuk membunuh sesama manusia. Melainkan, dipercaya sebagai agama damai.

Mengenai ormas radikalisme, Yohanes Handoyo Budhisedjati pun angkat bicara, bahwa siapapun harus menjaga Pancasila dan NKRI. Sebab akhir-akhir ini jika dilihat ada ormas atau organisasi yang ingin memaksakan kehendak. Tentu saja, imbuhnya, VPI sebagai penjaga NKRI dalam visi dan misinya harus mempertahankan empat konsensus dasar itu dengan segala cara.

 

  

 Ketua Umum VPI, Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H. tampak bersama tokoh-tokoh.

Untuk menyikapi aksi-aksi yang ingin merongrong Pancasila, Pemerintah Pusat (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), baru-baru ini, telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP). "Saya sangat setuju  dengan UKPPIP, karena Pancasila seolah-olah dilupakan sejak Orde Reformasi, dan seolah-olah orang menjadi alergi. Padahal itu menjadi dasar falsafah bangsa kita. Nah, ini yang harus dibumikan atau disadarkan kembali pada setiap anak bangsa," terang pria yang juga pemerhati masalah politik dan perburuhan serta pria yang termasuk dalam “21 Tokoh Kristiani 2013 Pilihan Majalah NARWASTU” ini.

Diharapkan melalui terbentuknya UKPPIP dapat merumuskan hal yang perlu dilakukan oleh UKPPIP agar pengamalan Pancasila bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, Yohanes Handoyo yang juga pengusaha yang produktif menulis menegaskan, semua bisa berjalan dengan baik asalkan tiap elemen bangsa ini bahu membahu. “Atau bersedia bekerjasama satu dengan yang lain dalam menjaga dan mempertahankan empat konsensus dasar, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI,” ujar Yohanes Handoyo yang dikenal cerdas dan bernas dalam menulis masalah sosial, politik dan kemasyarakatan.

Dalam menjaga empat konsensus dasar tersebut, tukas Yohanes Handoyo, salah satu langkahnya adalah melalui pembentukan forum komunikasi, seperti FORKOM NARWASTU. Forum komunikasi yang menaruh perhatian atas segala hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa ini melalui kajian, buah pikiran dan kontribusi bagi negara menjadikan FORKOM NARWASTU yang baru menginjak usia satu tahun pada 2017 ini, adalah juga sebagai alat pemersatu bangsa.

"Bagus itu FORKOM NARWASTU. Ini adalah sebuah forum yang diharapkan mampu melahirkan ide dan kritik-kritik yang secara intelektual bisa dipertanggungjawabkan. Saya melihat FORKOM NARWASTU arahnya sudah benar dan proaktif, karena masalah bangsa ini sangat dinamis," katanya memberikan apresiasi tentang berdirinya FORKOM NARWASTU yang dibentuk tokoh-tokoh Kristiani pilihan Majalah NARWASTU itu. Di ujung wawancara kepada Majalah NARWASTU, Ketua Umum Vox Point Indonesia (VPI) ini menyampaikan harapannya. "Kami ingin pemerintah agar semakin prorakyat dan prodemokrasi yang benar dan mengamalkan Pancasila. Serta menjaga pemerintahan selaras dengan gereja yang inginkan," tukasnya. TK/BTY

 

Berita Terkait