Wakil Ketua Dewan Penasihat Laskar Merah Putih, Ir. Sahat P. Pasaribu, M.Pd.K
Bicara Teror Bom, Kasus Aceh Singkil dan Gagasan Pembentukan Provinsi Tapanuli

659 dibaca
Ir. Sahat P. Pasaribu, M.Pd.K. Nasionalis dan religius.

Beritanarwastu.com. Masalah atau teror bom yang terjadi di kawasan Sarinah (Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat) pada Kamis, 14 Januari 2016 itu, sering dianggap kalangan tertentu agak sensitif. Soalnya, dikaitkan dengan orang yang pemahaman agamanya menyimpang. Pelakunya adalah teroris yang melakukan aksi mengerikan, yaitu bunuh diri, lalu membom tempat-tempat publik, dan membahayakan nyawa orang banyak. Teroris itu kalau beragama tak mungkin membunuh orang tak berdosa. Kalau mereka beragama pasti punya sifat mengasihi sesama manusia. Semua agama mengajarkan kasih, bukan mengajarkan membunuh sesama.

Itulah ungkapan tokoh masyarakat dan pengusaha yang dikenal nasionalis dan religius, Ir. Sahat Parulian Pasaribu, M.Pd.K kepada Majalah NARWASTU baru-baru ini, sehari setelah terjadi teror bom di kawasan Sarinah, yang diklaim aparat keamanan dilakukan kelompok ISIS. Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Tapanuli Tengah dan Wakil Ketua Dewan Penasihat Laskar Merah Putih ini menegaskan, semua anak bangsa jangan sampai disandera ketakutan karena aksi teroris. “Selain kita mempercayakan masalah ini agar ditangani aparat keamanan, seperti Densus 88 Antiteror, kita juga harus tetap waspada dan tetap berdoa agar bangsa ini selalu dilindungi Tuhan,” ujar Penasihat Paduan Suara Kaum Bapak Gereja HKBP Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini.

             Teroris pun, kata Sahat yang juga Ketua Umum Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih, memusuhi polisi dan pemerintah. “Jadi teroris itu tak benar lagi. Pemerintah dan polisi, kan, alat negara untuk memberi pelayanan agar masyarakat hidup aman, tertib, sejahtera dan makmur. Kalau pemerintah dilawan, berarti mereka tidak tahu aturan dan tidak punya kasih. Teroris juga sering mengatakan orang Kristen dan Barat sebagai kafir. Itu tudingan yang tak benar dan tak tepat. Kristen ajarannya adalah kasih, dan kita mengasihi sesama. Teroris juga selalu memaksakan kehendaknya. Itu pun tak benar lagi,” ujar pemuka masyarakat Sumatera Utara yang termasuk dalam “21 Tokoh Kristiani 2014 Pilihan NARWASTU” itu.

                Dalam pandangan Sahat Pasaribu yang sudah punya cucu dan tiga anak itu, kasus bom Sarinah mirip dengan kasus bom seperti tahun-tahun lalu, baik tragedi bom Natal, bom Bali, bom di Kedubes Filipina, Kedubes Australia, J.W. Marriot dan kasus lainnya. “Tujuan teroris menciptakan teror atau rasa takut, kemudian melemahkan pemerintah dan aparat keamanan, lalu mereka berambisi menegakkan ideologi mereka yang menyimpang dari ajaran agama,” papar pria yang dikenal cerdas dan peduli terhadap persoalan sosial, politik, gereja dan bangsa itu.

                Menurut Sahat Pasaribu, kelompok ISIS yang kini ramai diperbincangkan publik, baik di media sosial maupun di media massa, “Setahu saya mereka awalnya adalah warga Arab Saudi yang menganut Islam Suni. Mereka kecewa karena dianggap hasil penjualan minyak tidak adil diberikan kepada mereka. Kemudian melalui tokohnya Muhammad Wahab, mereka mendirikan aliran Wahabiah, yang kabarnya kembali ke aliran Islam yang adil dan benar. Kemudian mereka mendapat perhatian dan bantuan dari kerajaan Arab Saudi atas gerakannya, apalagi pengikutnya semakin banyak.”

                Setelah itu, kelompok Wahabiah ini mendapat porsi besar dari hasil ekspor atau penjualan minyak. Termasuk Usamah Bin Laden, yang kemudian populer sebagai pimpinan kelompok Al Qaeda mendukung gerakan Wahabiah. Sepeninggal Muhammad Wahab, kelompok itu terus berkembang, dan bersamaan dengan itu lahir pula Al Qaeda. Selanjutnya pada 1980 sampai 1990-an Afganistan diserbu oleh Rusia, dan Amerika Serikat (AS) tidak menerima penyerangan itu. Di Afganistan ada pula eksis kelompok Taliban yang pahamnya Wahabiah, mereka berjuang untuk melawan Rusia. Taliban meminta tolong kepada AS untuk mengusir Rusia.

                Amerika kemudian mengontak Al Qaeda, lalu muncul kerjasama AS, Taliban dan Al Qaeda untuk mengusir Rusia. “Sejak itulah Taliban berkuasa di Afganistan. Dan saat itu banyak alat canggih perang Amerika yang dibawa ke Afganistan dipelajari kelompok Taliban. Karena Taliban sudah menganggap mereka kuat, mereka ingin mendirikan negara Islam ekstrem atau radikal. Saat itu semua patung agama Budha atau tempat ibadah Kristen dihabisi. Akhirnya Amerika berbalik menyerang Taliban. Sedangkan Al Qaeda pro kepada Taliban. Sejak itulah Taliban dan Al Qaeda bersatu, dan muncullah di kemudian hari gerakan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah). Namun Amerika sudah terlanjur melatih kelompok itu dengan senjata dan peralatan perang yang canggih, makanya mereka hebat dalam melakukan aksi teror,” paparnya.

                 Pada saat yang sama, katanya, Amerika juga menyerang rezim Saddam Husein di Irak. Dan banyak pengikut Saddam Husein yang kemudian bergabung ke ISIS. “Sumber dana ISIS itu, ada yang menyebut berasal dari emas peninggalan Saddam Husein dan Muammar Qadapi yang berhasil direbut, termasuk hasil penjarahan minyak bumi. Jadi aksi radikalisme itu muncul karena ketidakadilan yang mereka alami. Sehingga kita bangsa Indonesia patut bersyukur, karena kita punya Sila ke-5 Pancasila yang bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar pria yang sejak muda dikenal pejuang yang gigih dan motivator ini.

                Jadi teroris atau aksi radikal muncul karena ketidakadilan. Akibat teror yang mereka lakukan, maka nama agama pun dibawa-bawa. “Jadi tak ada alasan bagi putra putri Indonesia untuk bergabung dengan ISIS, lalu berangkat ke Timur Tengah atau ke Irak atau Suriah. Negara kita seperti ditegaskan Pancasila menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga bangsa ini jangan dihancurkan oleh teroris. Pemerintah harus tegas mencabut kewarganegaraan orang-orang yang terlibat aksi teroris. Orang Indonesia sejak dulu dikenal punya sifat kekeluargaan dan gotong royong, bukan melakukan teror untuk menghancurkan bangsanya,” tegas Sahat Pasaribu.

                Akibat teror yang terjadi terus menerus di kawasan Timur Tengah, berlanjut menjadi perang saudara, seperti yang terjadi di Irak, Suriah, Libia, Yaman dan Sudan. “Dan ini menimbulkan persoalan kemanusiaan yang luar biasa. Karena pengungsi akibat konflik itu sudah ada sebanyak 1,4 juta orang yang tersebar di belahan Asia, Eropa dan Afrika. Sehingga orang Indonesia jangan menambah masalah lagi dengan terjun menjadi pelaku teror atau masuk ISIS. Memangnya kalau sudah jadi teroris hidupnya makin nyaman dan sejahtera. Itu tidak ada,” tegas pria yang juga pengusaha tambang batu bara dan pemuka di keluarga besar marga Pasaribu se-Jabodetabek ini.

                Direktur Utama PT. Bona Mitra Property dan PT. Kotabara Mitratama serta suami tercinta Dr. drg. Tiurmina Tarigan, MARS ini menerangkan, mengenai gerakan bela negara seperti yang dicanangkan Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu itu sangat penting untuk mempertahankan bangsa dan negara ini dari serangan luar, seperti aksi teror. “Sebab itu Pemerintah mesti merangkul ormas-ormas yang peduli terhadap penegakan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, seperti yang dilakukan selama ini oleh Laskar Merah Putih. Selain TNI dan Polri ormas-ormas yang nasionalis harus dirangkul dan dilibatkan sebagai pasukan bela negara,” cetusnya.

                Pemerintah, ujarnya, harus merangkul elemen-elemen di tengah bangsa ini, seperti ormas-ormas nasionalis dan Pancasilais, serta yakinkan mereka bahwa kita berjuang bagi tegaknya NKRI dan demi keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. “Kita tidak mungkin mengharapkan bantuan dari negara lain. Di zaman penjajahan sudah kita alami, Belanda dan Jepang menjajah kita. Dan tak mungkin bangsa asing membela kita, dan tak mungkin pula ideologi bangsa asing kita ikuti,” tukasnya.

                Sahat Pasaribu yang sering diundang sebagai narasumber untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, termasuk pernah diundang memberikan kuliah motivasi di Universitas Indonesia (UI), Jakarta,  menegaskan, pemuka-pemuka agama di Indonesia harus terus memahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik agama, suku dan ras, sehingga harus saling menghargai. “Pemerintah harus ikut berkontribusi dengan gabungan negara-negara Barat yang kini ikut memerangi ISIS. Bom Sarinah itu, menurut saya, ingin memberikan pesan agar negara-negara besar seperti Indonesia lupa untuk melumpuhkan teroris di dalam negerinya sendiri,” paparnya.

                Ibarat teori semut, kata Sahat, kalau teroris ingin dilumpuhkan, maka induknya yang harus lebih dulu dihabisi. “Selama induknya masih ada, maka mereka (teroris) akan terus eksis. Sehingga pemerintah Indonesia penting sekali bergabung dengan Amerika Serikat untuk menumpas teroris. Seperti teori perang kuno, teroris itu menyerang lebih dulu agar mereka jangan diserang lagi. Sarang dari ISIS ada di perbatasan Irak dan Suriah, dan itu harus dilumpuhkan. Dan agar mereka lumpuh, maka jangan beli minyak dan emas batangan ke mereka, agar ekonominya lumpuh. Kalau kita mencintai negeri ini dan bangga dengan Indonesia, maka kita harus berani melawan teroris. Di sisi lain, keadilan harus ditegakkan dan kesejahteraan rakyat mesti diperhatikan,” paparnya.

 

Tidak Lupa Kasus Aceh Singkil

                Ketua Umum Keluarga Besar Punguan Pomparan Raja Ambosa Pasaribu se-Jabodetabek ini juga berbicara mengenai tragedi penutupan sejumlah tempat ibadah umat Kristen (gereja) di Aceh Singkil pada 2015 lalu. Menurutnya, semua kepala daerah di Indonesia harus menyadari dan memahami bahwa bangsa ini sejak negeri ini berdiri, kita sudah multietnis dan multiagama. “Ada bahasa, suku, agama dan ras yang berbeda, itu adalah rahmat Tuhan bagi Indonesia. Sehingga ketika seseorang sudah menjadi kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, dia bukan lagi kepala daerah agama tertentu, tapi kepala daerah dari semua agama yang diakui di Indonesia,” paparnya.

                Orang Kristen sejak lahir sudah diajarkan dari gereja agar mengasihi sesama. Sehingga mereka harus dirangkul agar bisa mengasihi sesama. Bahkan, orang Kristen harusnya diberi porsi untuk ikut di dalam mengelola pemerintahan agar bisa menerapkan kasih kepada masyarakat. “Gereja tidak semata-mata tempat berkumpul untuk  beribadah kepada Tuhan. Tapi gereja juga tempat orang Kristen berkomunikasi, tempat mengetahui siapa saudaranya yang sakit, yang hidupnya susah, yang berduka dan yang perlu pertolongan. Jadi di situlah kasih itu muncul. Sehingga jangan pembangunan gedung gereja dihambat,” tegasnya.

                “Sesungguhnya tak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk menutup tempat ibadah. Seharusnya dibaca ulang sejarah kehadiran penjajah ke negeri ini. Saat Belanda menjajah Indonesia, maka kita kehilangan hak berkumpul atau hak berserikat. Kalau orang Kristen saja tak bisa berkumpul di gedung gereja, itu sangat menyedihkan, padahal sekarang kita sudah menjadi bangsa yang merdeka yang lepas dari penjajahan,” katanya.

                Sementara saat Inggris menjajah Amerika Serikat, yang hilang adalah hak individu. Sehingga saat Indonesia merdeka, maka dipulihkan kembali hak berserikat atau hak berkumpul, seperti yang dimuat di Pasal 28 UUD 1945, dan dituangkan lagi ke dalam Sila ke-4 Pancasila. “Sehingga orang Kristen yang membangun gerejanya harus diakui haknya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tapi pemerintah di Aceh Singkil juga harus fair, kalau memang mereka tak bisa mengayomi umat Kristen di daerahnya, maka sebaiknya Aceh Singkil masuk ke Provinsi Sumatera Utara saja. Biarlah kasus Aceh Singkil menjadi sejarah di tengah bangsa ini, dan kita harapkan ke depan hak-hak umat minoritas harus dihargai di negara majemuk ini,” terangnya.

 

Gagasan Pembentukan Provinsi Tapanuli agar Tak Lupa Sejarah

                Sahat Pasaribu yang merupakan sahabat baik mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn.) Rudolf Kasenda (alm.) juga berbicara mengenai gagasan sejumlah tokoh masyarakat dan politisi asal Sumatera Utara yang beberapa tahun silam berbicara mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli. Menurutnya, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) jangan lepas dari sejarah. “Dulu Keresidenan saat masih zaman Belanda  berada di bawah Dr. Ferdinand Lumbantobing. Dan saat ini hanya Tapanuli yang belum menjadi provinsi,” katanya.

                Kalau kita mau adil dan sepakat untuk membangun kemakmuran di Tapanuli, satu-satunya cara adalah mewujudkan Provinsi Tapanuli. “Jadi mayoritas masyarakat Batak Kristen yang ada di Tapanuli nantinya akan bisa mengurus rumah tangganya. Harus diingat karakter Batak Kristen itu khas dan beda dengan karakter suku-suku yang ada di sekitarnya, sehingga ini patut dihargai. Dan masyarakat Tapanuli tentu mengharapkan ‘roti pembangunan’ untuk kesejahteraan  dan kemakmuran bersama. Kita harapkan agar daerah Tapanuli jangan sampai dianaktirikan, makanya pernah disebut Tapanuli peta kemiskinan,” terangnya.

                Kalau Provinsi Tapanuli (Protap) ingin dibangun, maka yang pertama diperhatikan adalah dibangun sebuah gedung atau lapangan olahraga berskala internasional di daerah Tapanuli Tengah, yang jaraknya tidak jauh dari lapangan terbang (Bandar udara) agar banyak wisatawan berkunjung. “Seperti yang saya perhatikan di Eropa, kalau ada kompetisi sepak bola, tenis dan bulutangkis yang berskala internasional, maka itu akan memancing wisatawan untuk berkunjung. Sehingga nanti hotel-hotel akan penuh, dan ini akan menggairahkan pergerakan ekonomi rakyat,” tukasnya.

                Entri poin untuk membangun Protap adalah membangun industri atau daerah tujuan wisata. Sehingga pembangunan di bidang pariwisata perlu dipacu. Alam Tapanuli luar biasa dan mempesona, itu adalah karunia Tuhan kepada kita. Dengan alam yang indah ditambah dengan pembangunan lapangan olahraga yang berskala internasional, maka pada akhirnya akan terwujud pencerdasan bangsa. Dan saya pikir Presiden RI Jokowi dan para pimpinan DPR-RI perlu mengetahui ini. Kalau pariwisata dan olahraga sudah maju di Sumut, maka Pemerintah Pusat tak perlu lagi memikirkan atau membantu Protap seperti selama ini. Kalau tak ada hak otonom, maka Tapanuli akan sulit berkembang dan sejahtera,” ujarnya.

                Selanjutnya, katanya, dengan menempatkan ibukota Protap di dekat Pinang Sori atau Huta Balung dengan radius 30 kilometer dari lapangan terbang, maka masyarakat akan lebih mudah merasakan kemakmuran. “Ada tokoh-tokoh masyarakat Tapanuli yang tidak sepakat bila ibukota Protap di kota Siborongborong, Tapanuli Utara, karena dianggap kurang tepat. Dan kita juga harus bijaksana di dalam melihat sejarah, karena cikal bakal kita dari Keresidenan Tapanuli. Kita harus kembali ke pola pikir awal, ingat sejarah bahwa yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat untuk jangka panjang,” cetusnya.

                Di Tapanuli Tengah, katanya, juga banyak hutan lindung, dan masyarakat di Tapanuli harus diperkokoh dengan hak ulayat. Selain itu, perlu diperhatikan untuk mengubah tata ruang dan mengembalikan hutan adat masyarakat. Dan sekaligus membentuk desa adat seperti di Sumatera Barat, apalagi dengan adanya Undang-Undang Desa sekarang. “Di Sumatera Barat, desa disebut: Nagari, di Tapanuli pun bisa disebut desa: Huria. Jadi ratusan tahun ke depan sudah harus kita pikirkan masa depan Protap,” katanya.

                Sahat Pasaribu menambahkan, dengan adanya Protap, maka kelak bisa dibentuk Dewan Adat yang bisa terlibat menata pengelolaan sumber daya alam, jadi itu bukan hanya tugas pemerintah daerah. “Dan ini sudah dilakukan di Sumatera Barat. Soal iuran atau royalti tetap harus diberikan ke kas negara, namun ada juga hak masyarakat adat. Sehingga pengelolaan sumber daya alam (SDA) nantinya akan lebih adil, dan ini akan mencegah ekstrimisme. Banyak persoalan di banyak negara, sesungguhnya karena ada ketidakadilan,” terangnya.

                Kalau Protap terbentuk, kata Sahat Pasaribu, itu juga akan mengembalikan budaya Batak yang sejuk, ramah, lembut dan bersahabat. “Dan ini akan meningkatkan citra Indonesia yang lebih baik. Sehingga ini penting untuk diperhatikan,” papar Sahat Pasaribu yang merupakan sahabat Menteri Hukum dan HAM RI, Dr. Yasonna Laoli saat masih kecil di Tapanuli Tengah, Sumut. Sahat merupakan lulusan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta, dan ia pernah bekerja sebagai Inspektorat Tambang di Dirjen Pertambangan Umum di Departemen Pertambangan dan Energi. KT      

Berita Terkait