Jose T.P. Silitonga, S.H., M.A., M.PdK
Calon Doktor Ilmu Pemerintahan Bicara Korupsi dan Peran Gereja

387 dibaca
Jose T.P. Silitonga, S.H., M.A., M.PdK.

 

           BERITANARWASTU.COM. Mantan Ketua DPD PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia) DKI Jakarta, Jose T.P. Silitonga, S.H., M.A., M.PdK, di tengah kesibukannya sekarang sebagai advokat/pengacara senior, ternyata ia kini sibuk mempersiapkan disertasinya untuk meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan. Penasihat Hukum Majalah NARWASTU ini kini menekuni kuliah program S3 di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Cilandak, Jakarta Selatan.
           Peraih award sebagai "Pahlawan Bumi 2003" dari WALHI dan figur yang termasuk dalam "20 Tokoh Kristiani 2007 Pilihan Majalah NARWASTU" ini pun dosen di sejumlah perguruan tinggi. Pejuang HAM yang juga anggota Dewan Penasihat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Indonesia kini sudah punya ilmu yang cukup komplit, yakni: Ilmu hukum, ilmu teologia, dan kini sedang menuntaskan ilmu pemerintahan serta ilmu politik.

 

             Ia bahkan sudah studi banding sampai ke Seoul, Korea Selatan, tahun lalu. Dan di media sosial (medsos) di akun Jose Silitonga, banyak yang mendoakan agar kiranya Pak Jose yang juga mantan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDS (Partai Damai Sejahtera), Ketua Forum Peduli Jemaat HKBP dan Ketua DPC AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) Kota Depok, ini selalu sehat, sukses, semangat dan terus diberkati Tuhan Yang Maha Rahmat.

               

KPK dan Sumbangan Buat Gereja

Berbicara tentang wacana yang kini muncul, bahwa negara atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bisa mengaudit gereja, menurut Jose Silitonga, memang pemerintah atau negara harus kita hormati. Karena pemerintah berasal dari Allah. Namun, kata Jose, kalau kita melihat latar belakang sejarah berdirinya KPK, lembaga antirasuah ini sesungguhnya berfungsi mengawasi kasus korupsi yang merugikan negara. Dan KPK bisa mengembalikan uang negara yang dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu.

                Jose Silitonga yang berjemaat di Gereja HKBP Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan kerap membantu warga gereja yang hak-hak beribadahnya dilanggar, menuturkan, gereja bisa saja diperiksa, kalau misalnya, ada pejabat yang mengalirkan uang hasil korupsinya miliaran rupiah untuk membantu gereja. “Kalau ada temuan penggelapan atau money laundry atau pencucian uang, maka gereja sebagai lembaga moral harus tegas mengembalikan hasil korupsi itu ke negara,” pungkas Jose.

                Jose Silitonga menerangkan, seandainya gereja melihat ada sumbangan besar, misalnya, Rp 5 miliar dari seseorang masuk ke gereja, maka tidak salah kalau pihak pendeta atau majelis jemaat mempertanyakan dari mana sumbangan tersebut diperoleh. Ini penting dipertanyakan supaya di kemudian hari tidak muncul masalah. “Jangan lagi gereja disibukkan dengan uang hasil korupsi. Gereja saja sudah sibuk untuk mengurus pelayanan atau iman jemaat. Gereja mesti menjadi berkat di tengah sesama, termasuk menyuarakan kepada jemaat agar jangan korupsi atau mencuri uang negara,” pungkas pria Batak yang pernah disebut-sebut sebagai bakal Calon Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di tahun-tahun lalu itu. KS

Berita Terkait