dr. Ampera Matippana, S.Ked., M.H.
Dokter yang Ingin Jadi Berkat Bagi Sesama

1006 dibaca
dr. Ampera Matippana, S.Ked., M.H. bersama anak yang diwisuda.

               BERITANARWASTU.COM. Kiprahnya sebagai seorang dokter yang sarat dengan kesibukan, tak menghentikan langkahnya untuk melayani di ladang Tuhan melalui Yayasan Karmel Ministry Indonesia (YKMI).  Bagi dr. Ampera Matippana, S. Ked., M.H., bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk setiap hal, adalah sebuah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkannya kelak, seperti keluarga, pelayanan dan pekerjaan.

 Hidup berkecukupan yang dinikmati oleh Ampera Matippana beserta keluarga disadarinya bukan didapat dari hasil kerja kerasnya semata. Melainkan campur tangan Tuhan serta dukungan doa dari istri dan keenam anaknya tercinta. Dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang perguruan tinggi adalah satu di antara kebahagiaannya yang tiada tara.

 Sebagai kepala keluarga sedapat mungkin suami dari Mery Maiti Rombe ini  selalu memberikan keteladanan bagi putra dan putrinya. Ia mengaku belajar banyak hal dari orangtuanya yang dulu kerap mengajarinya mengenai nilai-nilai kehidupan. Seperti bekerja keras, ketekunan, kejujuran dan takut akan Tuhan. “Tidak ada hal yang akan saya wariskan selain mendidik dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan,” kata Ampera mengenang pesan sang ayah.

 Kendati menyadari bahwa dirinya bukanlah suami dan ayah yang sempurna, namun pria kelahiran Watampone, 12 Agustus 1966 ini selalu berusaha untuk meluangkan waktu bersama dengan keluarganya di tengah kesibukannya sebagai Kepala Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, tidak heran jika anaknya sangat mengagumi dirinya. “Saat anak saya tes wawancara untuk sebuah pekerjaan, ketika itu ditanya siapakah sosok yang dikaguminya? Ia menjawab, ayah saya,” terangnya sembari tersenyum bangga.

 

Dokter Tidak Kebal Hukum

 Dukungan keluarga adalah salah satu faktor utama dalam sukses yang diraihnya sampai saat ini. Mantan Kepala Puskesmas Sa’ dan Balusu Kabupaten Toraja Utara tahun 2006-2008 ini, juga kandidat Doktor Ilmu Hukum. Tentang hukum kesehatan di negeri ini, sudah jauh berkembang, khususnya mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan,  jelas mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Bina Napsa dan HIV-AIDS Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2011-2013 ini.

 Ia menambahkan, dengan perkembangan hukum kesehatan  yang sangat pesat ini, sudah sepatutnya rakyat Indonesia merasa bangga dan lega, karena pemerintah telah memberi ruang yang cukup luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan tentang hak-hak pasien yang harus dilindungi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Walaupun jika dikaitkan dengan nilai kepuasan tentu sangat relatif.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bukit Ajaib Lemo Tana Toraja ini, bahwa upaya-upaya pelayanan kesehatan kita tengah  berproses ke arah yang lebih baik agar dapat setara dengan negara-negara yang telah maju kesehatannya. Salah satu bukti kepedulian pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dengan menggelontorkan dana yang cukup besar setiap tahunnya.

 “Cuma masalahnya, bagaimana kita bisa mengolah dan memanfaatkan dana tersebut dengan baik. Sehingga apa yang menjadi program dari Nawacita Presiden Jokowi ini bisa terwujud, khususnya dalam kaitannya dengan reformasi mental para health provider dalam menjalankan setiap upaya-upaya kesehatan,” tukasnya.

 Visi dan misi profesi yang digelutinya itu adalah, bagaimana memberi pelayanan kesehatan sebaik mungkin berdasarkan indikasi medis dan berdasarkan standar operasional prosedur yang baku. Mengenai anggapan bahwa pelayan kesehatan itu kebal hukum, menurut dokter yang pernah tercatat sebagai anggota Badan Perlindungan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan pada 2006-2009 ini, dokter dan tenaga kesehatan lainnya bukanlah orang yang kebal hukum.  

 Dalam dunia hukum pada dasarnya setiap tindakan dokter kepada pasiennya adalah sebuah perbuatan hukum, yang akan berakibat hukum pula. Jika perbuatan hukum tersebut di dalamnya terdapat kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien, tentunya dokter tersebut dapat digugat atau dituntut di muka hukum. Untuk menghindari terjadinya sengketa medis antara dokter dan pasien, maka salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh dokter adalah menghargai hak-hak pasien, khususnya dalam hal informed consent (persetujuan tindakan medis ) dan hak atas informasi medis yang baik dan benar tentang kondisi atau status kesehatan pasiennya. Dan tindakan apa yang harus dilakukan, termasuk berapa kemungkinan besaran jumlah biasa yang harus disediakan oleh pasien dalam sebuah tindakan medis yang akan diterimanya.

 Dan jika pasien yang bersangkutan menolak untuk menerima tindakan tersebut, dokter tidak boleh memaksakan ataupun menyuruh pasiennya pulang, setidaknya ada tindakan alternatif lain yang disarankan kepada pasien. Sehingga pasien dapat menerima pelayanan untuk kesehatannya menjadi lebih baik. “Nah, persoalannya adalah masih ada dokter yang terkungkung dengan paradigma lama, bahwa apa yang dikatakan oleh dokter itu harus dipenuhi dan disetujui. Padahal belum tentu pasien setuju.  Paradigma lama ini sering dikenal dengan istilah  fathernalistik paradigm,” paparnya.

“Di mana masyarakat selalu menganggap  apa yang dokter katakan, pasti baik. Sehingga jika terjadi kesalahan yang merugikan pasien, maka mereka hanya pasrah.  Tapi sekarang dalam era kontraktual, dokter tidak boleh serta merta melakukan tindakan medis kepada pasien tanpa izin terlebih dari si pasien dan atau keluarganya. Di sini hak asasi harus dijunjung tinggi dan dokter juga harus memberikan pilihan alternatifnya juga,” imbuhnya.

 Mantan Ketua Bidang Pembelaan dan Perlindungan Anggota pada Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada 2009-2010 ini memiliki alasan kuat, mengapa ia mengambil Magister Hukum Pidana. Menurut pengakuannya, ia ingin membela hak-hak masyarakat terkait dengan praktik-praktik pelayanan kesehatan  yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

Ia yang juga terdaftar sebagai anggota Pengurus Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Provinsi Sulawesi Selatan.   Ia menyarankan kepada setiap tenaga kesehatan yang bekerja demi kemanusiaan untuk tetap bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, bekerja sesuai dengan SOP dan standar sarana dan prasarana. Sehingga sedapat mungkin terhindar dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan dirinya berhadapan dengan gugatan ataupun tuntutan hukum di kemudian hari. 

 

Melayani Warga Binaan

 Sebagai mahluk sosial ia pun menyadari bahwa tidak semua orang beruntung dalam hidupnya. Sebagai orang yang merasakan kasih Tuhan bersama tim sepelayanannya mendirikan Yayasan Karmel Ministri Indonesia. Pelayanan yang menitikberatkan kepada kaum terpenjara agar memiliki pengharapan dalam Kristus, sehingga jiwa mereka diselamatkan. “Ada sebuah visi besar yang tertanam di Karmel Ministry, yaitu kebun anggur Allah yang sedemikian  luasnya, sehingga  semua orang mau datang mencicipinya. Di sini YKMI bersama-sama bagaimana berpikir dan berkiprah dalam nuansa tuntutan ilahi. Sehingga memberikan manfaat bagi gereja, orang-orang yang terpenjara dan terlupakan,” ujar Pembina YKMI ini.

 Kesatuan hati antara pengurus dan anggota YKMI dapat dirasakan kekompakannya. Kendati yayasan tersebut masih terbilang muda usia dan tidak besar, untuk pendanaannya bisa dikatakan sangat mandiri. Selain tetap mengandalkan tangan Tuhan Sang Sumber Berkat, YKMI memiliki usaha konveksi untuk bisa melakukan berbagai pelayanan yang menjadi bagian dari program YKMI. Dan pada Desember 2016 nanti akan mengadakan seminar bahaya narkoba dan Natal 2016.

“Sebuah langkah panjang di dalam YKMI memulai satu loncatan kepedulian kepada masyakat. Banyak orang yang belum mengerti apa itu narkotika dan mengapa sampai ada orang kecanduan, sehingga jadi pengguna dan pengedar, lalu masuk bui. Ini menjadi tugas YKMI bagaimana menjangkau dan mengubah hidup mereka menjadi berarti. Bahwa mereka tidak sendiri dan Tuhan menyertai, kemudian bagaimana mereka supaya tidak terjerumus ke dalam penjara akibat narkotika itu,” tegasnya.

 Narkoba yang kini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa juga menjadi tugas bersama dalam memeranginya termasuk gereja. Tapi di sisi lain, seolah-olah gereja enggan untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Dalam hal ini Ampera Matippana berpandangan, pertama, sebetulnya gereja tidak paham, sehingga mereka tidak bersuara. Seharusnya gereja memperkaya diri dengan isu-isu sosial di masyarakat.

Sehingga ada kesempatan bagian-bagian tertentu yang di-share kepada jemaat, seperti bahaya narkoba, HIV-AIDS dan sebagainya. Kedua, orang narkoba dan penderita HIV-AIDS bukan dijauhkan, akan tetapi dirangkul. Ini pola pandang yang masih banyak tertutup di kalangan ham-hamba Tuhan, ketika diungkapkan itu menjadi aib dan persoalan besar. Harusnya gereja bangkit sebagai pembela.

 Oleh sebab itu, selain akan membuka konseling bagi pecandu narkoba, rencana ke depan YKMI akan mengembangkan sejumlah program pelayanan lain secara bertahap. Seperti membuka lembaga pendidikan, lembaga bantuan hukum dan konseling bagi pecandu narkoba. Menurutnya, walaupun masih secara sporadis dalam perintisannya, namun diharapkan dapat memberikan manfaat berarti bagi sesama, gereja dan bangsa. BTY

Berita Terkait