ELHAM dan PGLII Gelar Diklat Hukum dan HAM di Jakarta

343 dibaca
Suasana acara “Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)” yang diadakan ELHAM dan PGLII di Hotel Pitagiri, Jakarta Barat, pada 3-4 November 2017 lalu.

BERITANARWASTU.COM. Sebagai salah satu lembaga gereja aras nasional yang cukup terkemuka, sudah barang tentu menjadi hal yang pokok jika Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) memperlengkapi diri dengan beragam wawasan dan keahlian untuk menjawab kebutuhan umatnya. Terutama dalam persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-sehari dan menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Semua itu dijawab dalam acara “Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) yang diadakan di Hotel Pitagiri Jalan Palmerah Barat No. 110, Jakarta, pada Jumat sampai Sabtu, 3-4 November 2017 lalu.

Ketua Umum PGLII, Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th yang didapuk sebagai pembicara pertama menerangkan, di Tanah Papua masih terdapat 14 suku yang belum tersentuh oleh Injil. Dan Papua kini tengah menggeliat, karena ketegangan politik, urbanisasi, pemekaran, transmigrasi, yang menyertakan juga masalah dan penyakit sosial. “Di tengah situasi ini, sejarah 500 Tahun Reformasi dan sejarah penginjil 162 tahun di Papua menyadarkan kita bahwa hanya dengan kembali kepada Injil kita menemukan harapan, kekuatan dan daya pembaharu yang mengubah tantangan menjadi peluang keselamatan,” kata Pdt. Ronny Mandang memaparkan kepada para peserta yang datang dari beragam profesi itu.

Terkait dengan keberadaan Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI), Pdt. Ronny menuturkan, umat Kristiani di Indonesia agar dapat semakin berperan aktif dalam mensejahterakan bangsa, khususnya dalam  pemberitaan kabar baik di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, persoalan keadilan dan HAM. “Termasuk di dalamnya advokasi terhadap kelompok-kelompok yang termarjinal, persoalan kemiskinan dan pendidikan, persoalan demokratisasi serta krisis lingkungan hidup,” cetus pendeta yang termasuk dalam “21 Tokoh Kristiani 2015 Pilihan Majalah NARWASTU” ini.

Sedangkan pembicara lainnya, aktivis hukum dan HAM, Posma S.M. Rajagukguk, S.H., MA. bicara situasi hukum dan politik terkini di Indonesia. Posma berpendapat, situasi dan kondisi politik saat ini usai Pilkada DKI Jakarta 2017 kental dengan “politik agama”, dan ikut mempengaruhi situasi politik di Pilkada 2018 dan Pileg-Pilpres 2019. “Suhu politik pasti memanas. Karenanya dibutuhkan pribadi-pribadi tangguh guna mempengaruhi situasi politik di mana kita berada. Sebab, kepemimpinan adalah pengaruh. Artinya, di mana kita bisa memimpin, maka di situ kita bisa mempengaruhi,” jelas Posma Rajagukguk.

 

 

Diklat yang membahas masalah kebangsaan, yang diadakan hasil kerjasama dengan ELHAM, PGLII, MDC dan PPHI itu, menurut Ketua III PGLII, Y. Deddy A. Madong, S.H., M.A., bertujuan untuk memperlengkapi para pemimpin dan aktivis gereja dengan pengetahuan hukum dan HAM. “Juga mempersiapkan pemimpin dan aktivis gereja dalam menyikapi tantangan ke depan, terkait dengan permasalahan hukum, politik dan HAM,” ujar advokat dan pengurus DPN PERADI ini.

Deddy Madong pun memberikan contoh, bagaimana RUU Perlindungan Umat Beragama yang direncanakan diberlakukan saat situasi politik menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. “Jadi semua warga gereja dan pemimpinnya mesti mempersiapkan diri, dan jangan sampai tidak mengerti akan situasi yang ada di depan kita. Dan Tuhan selalu memberikan jawaban kepada umat yang dikasihiNya sehingga siap, dan tidak terpengaruh, melainkan harus mempengaruhi. Jadi gereja harus berpikir ke depan,” kata Deddy Madong kepada Majalah NARWASTU di sela-sela acara tersebut.

Berbagai topik aktual dibahas dalam acara ini, dan menghadirkan para pembicara yang kompeten di bidangnya, baik masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia oleh Syaiful  Arif. Juga topik Pancasila versus Ideologi lainnya disampaikan Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe. Sementara masalah persekusi, hoax, dan ujaran kebencian bernuansa SARA ditinjau dari UU ITE dibahas AKBP Roberto Pasaribu (Cyber Polri) dan Albert Aries, S.H., M.H. Dan Hasudungan Manurung, S.H., M.H. mengupas tentang strategi, pembentukan advokasi hukum dan HAM. BTY

Berita Terkait