FUKRI Menyoal Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

590 dibaca
Saat pengurus FUKRI menggelar jumpa pers seusai berdiskusi seputar radikalisme dan terorisme di Grha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat.

BERITANARWASTU.COM. Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia ialah munculnya fundamentalisme agama yang mengarah kepada gerakan radikal dan terorisme. Kondisi ini tentunya menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran semua, termasuk komunitas agama-agama, yang seakan-akan tercoreng oleh aksi-aksi radikal dengan mengatasnamakan agama itu.

Aksi terorisme yang terjadi belakangan ini di Indonesia, ternyata tidak lepas dari keberadaan pendukung  Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Seperti disampaikan Solahudin, peneliti dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI) Jakarta, dalam diskusi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia yang digelar oleh Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) beberapa waktu lalu di Grha Oikoumene, Jakarta. FUKRI adalah sebuah forum yang beranggotakan lembaga-lembaga gerejawi aras nasional, seperti PGI, KWI, PGLII, PGPI, GOI, Bala Keselamatan dan Bala Keselamatan.

Selain Solahudin, diskusi yang dihadiri sejumlah pendeta, tokoh, dan pimpinan gereja ini, juga menghadirkan  Direktur Kamneg Baintelkam Polri, Kombes Pol. Joko Mulyono, M.Si. sebagai nara sumber. “Sejak tahun 2014 hingga sekarang mayoritas serangan terorisme di Indonesia dilakukan oleh para pendukung ISIS di Indonesia. Pada tahun 2016, ada 2 serangan teror yang dilakukan oleh ISIS, yaitu bom Thamrin dan Solo. Sebenarnya, banyak rencana serangan yang akan dilakukan, namun beberapa serangan teror berhasil digagalkan Densus 88,” katanya.

Lebih jauh Solahudin menjelaskan, ada pergeseran aksi teror di Indonesia yang dilakukan oleh ISIS, yaitu dari far enemy (musuh yang jauh/Amerika) menjadi near enemy (musuh yang dekat). Salah satu aksi teror far enemy, yaitu bom di Bali. Sedangkan yang near enemy, yaitu kasus bom Thamrin dan Solo. “Near enemy itu sekarang musuhnya adalah pemerintah yang dianggap murtad, terutama kepolisian. Akibatnya sekarang polisi banyak menjadi korban dari aksi teror. Mereka kesal karena banyak tersangka teroris yang ditangkap dan ditembak mati,” tukasnya.

Sementara menyangkut sumber dana dari pelaku teror juga mengalami perubahan. Sebelumnya dana bersumber dari luar negeri, namun sejak tahun 2010-2015 bersumber dari dalam negeri dan dari aksi perampokan. Namun di tahun 2016 mengalami perubahan di mana ada sumber dana yang masuk dari luar (Syria). Solahudin juga melihat belakangan ini kualitas serangan teror di Indonesia masih sangat lemah berbeda dengan peristiwa bom Bali dengan banyak korban pada 2002 lalu.

Sehingga secara kapasitas boleh dikatakan, teroris di Indonesia masih lemah. Namun ke depan tampaknya ancaman terorisme masih mengancam Indonesia. Sebab tidak banyak pilihan buat para pendukung ISIS di Indonesia selain  hijrah ke Syria atau melakukan teror di Indonesia. Sekarang ini sekitar 500-an orang Indonesia bergabung dengan ISIS di Syria dan Irak.

Sementara itu, Kombes Pol. Joko Mulyono, menegaskan, faktor penyebab radikalisme dan terorisme tumbuh di Indonesia, pertama, tafsir keagamaan yang sempit sebagai benihnya, disemai oleh para ulama radikal fundamentalis yang memiliki motif tertentu dengan mengatasnamakan agama. Kedua, kemiskinan dan keterbelakangan umat, sebagai media pertumbuhannya, terjadi karena kondisi perpolitikan dan kebijakan pemerintah.

Ketiga, ketidakadilan struktural-global sebagai air dan pupuknya, merupakan “ulah” negara adi-kuasa yang menjadikan faktor munculnya para mujahid/militan dalam yang sangat instant. Secara khusus fenomena ISIS di Indonesia, memang ada upaya mencari dukungan dari berbagai pihak agar mereka (ISIS) dapat eksis di Indonesia. Dukungan pertama kali terhadap ISIS dilakukan saat deklarasi di Bundaran HI (Hotel Indonesia) oleh massa cair dan kristalisasi di LP Nusakambangan oleh amir gerakan (Abb dan Oman Abdurrahman), yang menyatakan perang terhadap NKRI melalui maklumat ancaman yang disampaikan Salim Mubarok at-Tamimi, Mujahid asal Malang, Jatim yang diduga kuat mengkoordinir para teroris Surabaya untuk mengulangi kasus Thamrin di Jawa Timur.

“Namun terjadi perpecahan internal kelompok teror, baik di tingkat global maupun lokal, sebagian mendukung ISIS sebagian menentang. Dulu mereka berkawan sekarang berlawanan, karena ISIS dianggap membabi-buta. Nah, ke depan akan menciptakan instabilitas keamanan nasional setelah bebasnya para napi teroris atau kembalinya para pejuang ISIS dari Irak dan Siria ke bumi pertiwi Indonesia,” jelas Joko.

Joko melihat banyak hal yang perlu diwaspadai, seperti media sosial yang semakin tak terbendung, sehingga memicu munculnya komunitas radikal di dunia maya yang akan berlanjut dengan perjumpaan di  darat dan konsolidasi untuk soliditas gerakan, kelompok yang mengalami kegagalan dalam operasi  sebelumnya akan dijadikan bahan pembelajaran berharga agar ke depan harus jauh lebih canggih dalam  perencanaan, rekrutmen, pelatihan, dan penyiapan logistik.

Selain itu, kurangnya sinergitas antara aparat keamanan dengan lembaga terkait dan stake holder lainnya serta belum terciptanya kesamaan persepsi dalam penanganan dan penanggulangan kelompok radikal dan teror, doktrinasi ideologi radikal dilaksanakan  secara kontiniu dan sistemik oleh para tokoh perekrut tanpa ada pamrih selain keyakinan hidup setelah mati.

“Juga kondisi ekonomi global yang berimplikasi pada lemahnya ekonomi dalam negeri, menjadikan sebagian rakyat kecil yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dimanfaatkan oleh kelompok perekrut untuk diberikan ‘solusi pintas’ radikal dari masalah duniawi yang tidak sebanding dengan kekalnya kehidupan setelah mati, dan  dinamika sosial-politik dalam negeri yang dirasa telah memarjinalkan kelompok ‘radikal-fundamentalis’, yang dijadikan motif untuk merekrut jaringan baru dalam rangka memaksakan perubahan atau revolusi ideologi bangsa,” paparnya.

Mantan Kasat Intel Polres Merauke ini menambahkan, ekses fenomena radikalisme atau teroris ISIS di Indonesia dapat diketahui dengan adanya gelombang migrasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi simpatisan atau pendukung aktif ISIS dari dalam negeri ke wilayah Syria. Sementara ini teridentifikasi 483 orang telah bergabung menjadi  foreigner terrorist fighters (FTF) yang didominasi oleh orang dari Jawa, di mana lebih dari 65 orang di antaranya telah tewas.

Sedangkan yang berhasil dicegah via negara ke-3 dan deportasi kembali teridentifikasi sebanyak 191 orang. Dan yang berencana bergabung via negara ke-3 teridentifikasi 75 orang. “Jadi rekapitulasi keseluruhan WNI yang terpengaruh paham ISIS di dalam negeri, yaitu kelompok inti 471 orang, kelompok pendukung 297 orang dan kelompok simpatisan 434 orang. Jumlah  yang terdata sampai saat ini totalnya 1.202 orang di seluruh wilayah Indonesia,” tukasnya.

Sejumlah rentetan peristiwa teror di seluruh dunia, menurut Joko, juga mempengaruhi pola perekrutan kelompok radikal dan teror di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut, seperti serangan bom di Bandara Attaturk, Istanbul, Turki (28 Juni 2016), bom di Punchong, Malaysia (28 Juni 2016),  serangan bom di restoran, Dhaka, Spanyol (1 Juli 2016), serangan bom mobil di Konsulat Amerika Serikat di Erbil, Irak (4 Juli 2016), serangan teror serentak di Arab Saudi, yakni Jeddah, Qatif, dan kota suci Madinah  (4 Juli 2016), bom bunuh diri di Mapolres Surakarta (5 Juli 2016), dan serangan teror di Prancis Selatan (15 Juli 2016).

Sedangkan potensi ancaman dampak ISIS di Indonesia, menurutnya, berasal dari, nara pidana kasus teror dan afiliasinya yang keluar dari lapas (bebas murni dan percobaan) dalam 2-3 tahun terakhir. 15-20 % di antaranya dimungkinkan “bermain” kembali, gelombang kembalinya mujahid Daulah Islamiyah (DI) yang ditugaskan maupun deportasi, akan merekrut sekaligus melatih dan melaksanakan amaliyah di dalam negeri, seperti kasus Thamrin dan Solo, balas dendam mantan pelaku akibat represif dan bijak preventif yang berlebihan, munculnya kamp militer baru selain Poso, yang menyatakan sebagai under-bow DI, propaganda DI melalui media website/cyber yang makin tak terbendung, serta sel jaringan baru DI akan terus tumbuh dan bergerak secara massif menimbulkan instabilitas keamanan, politik, ekonomi dan disintegrasi di dalam negeri.

Berdasarkan hukum internasional, yaitu Resolusi PBB No. 1267, ISIS merupakan organisasi teroris, dan pemerintah Suriah juga menyebutkan bahwa ISIS sebagai organisasi teroris. Di Indonesia, secara formil pelarangan ISIS belum ada, namun di dalam penanganan kelompok radikal ISIS kita dapat gunakan undang-undang yang ada, seperti UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan pasal-pasal tertentu dalam KUHP,” papar mantan Direktur Intelkam Polda Bali ini.

                 Namun, menurutnya, belum adanya UU secara khusus yang mengatur terhadap kelompok radikal ISIS, membuat gamang petugas di lapangan, karena takut menyalahi hukum. Sebab itu, menyikapi perkembangan ISIS di Indonesia perlu adanya payung hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar penindakan terhadap kelompok radikal ISIS dan kelompok lainnya.

Pemaparan kedua nara sumber mendapat respons luar biasa dari seluruh peserta. Ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam sesi tanya jawab.  Di akhir diskusi, FUKRI mengeluarkan pernyataan sikap sebagai kesimpulan dari diskusi tersebut. Dalam pernyataan sikapnya FUKRI mengajak seluruh warga masyarakat untuk waspada terhadap paham radikal dan gerakannya yang mengarah dan bahkan mewujud pada tindakan terorisme.

  Hal itu akan mengacaukan suasana dan mengganggu kepercayaan banyak pihak terutama mengganggu sektor invetasi dan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi kita. FUKRI juga memandang saat ini radikalisme dan terorisme menjadi ancaman serius bagi kemanusiaan. Dalam konteks dan realitas Indonesia akhir-akhir ini, kelompok radikal dan aksi-aksi teror harus menjadi keprihatinan serius bagi semua pihak. Sebab itu, FUKRI mendorong pemerintah untuk menempuh langkah-langkah yang strategis, komprehensif dan integral.

FUKRI memandang penting peran serta masyarakat dalam bentuk sikap yang tidak permisif atau acuh tak acuh terhadap situasi sekitarnya. Masyarakat harus siap sedia dan proaktif dengan aparat dalam rangka mencegah gerakan radikalisme dan terorisme. Umat Kristiani Indonesia adalah bagian sepenuhnya dari bangsa ini. Oleh sebab itu, umat Kristen berkomitmen untuk berupaya bersama pemerintah mencari solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan  bangsa tercinta ini. Dasar keikutsertaan tersebut adalah komitmen umat Kristen yang tetap dan akan selalu memegang teguh eksistensi empat konsensus bangsa yakni Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. TS

Berita Terkait