Golkar Bersatu, Golkar Baru, Kemasan Lama, Aroma Baru?

* Oleh: Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H. 386 dibaca


Beritanarwastu.com. Pagi  17 Mei 2016 Akom (Ade Komaruddin) salah satu caketum Partai Golkar, memutuskan mundur dari putaran kedua pemilihan Ketua Umum Golkar setelah mendapatkan lebih dari 30% suara. Pesaingnya, Setya Novanto yang berhasil meraih 277 suara dirasakan terlalu berat oleh Akom yang memperoleh 173 suara. Akhirnya diputuskan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar sampai tahun 2019.
Sebuah tugas besar menanti untuk ketum baru dalam menata Golkar kembali. Perseteruan lebih dari 17 bulan memberikan dampak negatif sampai ke akar rumput di daerah-daerah. Dualisme yang lama dirasakan oleh kader-kadernya membuat Golkar mengalami kemunduran sesaat. Golkar harus dapat membuktikan bahwa eksistensinya masih diakui oleh rakyat adalah hal terpenting dalam pembenahan sekarang. Dan tolok ukurnya adalah pada Pemilu 2019.
Dalam sejarah Golkar, pernah mengalami pasang surut dan badai yang sangat berat dihadapi oleh Golkar adalah saat terjadi pergantian rezim Orde Baru ke masa Reformasi pada 1998. Transformasi Golkar yang dengan mulus menjadi partai yang terlepas dari imbas lengsernya pemerintahan Soeharto, yang tidak dapat dipungkiri karena kepiawaian dari sosok Akbar Tanjung. Golkar masih mempunyai 120 perwakilan di DPR pada 1999 setahun pasca transformasi Golkar. Setelah itu Golkar sempat mempunyai 128 perwakilan di DPR  pada 2004 yang membuktikan Golkar tetap eksis dan tidak mengalami keterpurukan sebagaimana diperkirakan beberapa pengamat politik saat itu.
Namun rupanya nasib baik tidak selalu berpihak pada partai yang sarat pengalaman ini. Pemilu 2014 secara tidak diduga Golkar yang terbiasa menjadi pemenang di peringkat dua besar itu harus mengalami kekalahan dalam mengusung calon presiden.  Dan itu berlanjut dengan keputusan kontroversial versi Golkar, yakni menjadi oposisi. Selama kurun waktu kelahiran Golkar sampai tahun 2014 belum pernah Golkar menjadi oposisi, namun karena solidaritas ataupun kesetiakawanan membuat Golkar memposisikan diri sebagai oposisi terhadap Pemerintah. Momentum ini menjadikan Golkar terpecah dan terpuruk.
Golkar adalah partai yang piawai mengelola kekuasaan dan belum punya pengalaman sama sekali untuk menjadi oposisi. Kader Golkar dipersiapkan untuk berkuasa atau bekerja sama dengan penguasa. Pengalaman oposisi 18 bulan itu berakhir dengan kesepakatan pihak yang berseteru, ARB versus Agung Laksono, untuk mengembalikan Golkar pada habitatnya, yakni bersama penguasa. Berakhirlah “petualangan” Golkar sebagai partai penyeimbang dan dengan Munaslub, resmilah Golkar bersama Pemerintahan Jokowi-JK.
Sang nahkoda baru tapi muka lama, Setya Novanto mempunyai tugas  maha berat, pertama adalah konsolidasi partai, persatukan kader yang terbelah akibat konflik yang berkepanjangan.  Terciptanya rekonsiliasi seutuhnya merupakan target ketua umum yang baru terpilih.  Karena tanpa konsolidasi internal, maka Golkar akan sangat berat untuk dapat memenuhi target Pilkada 2017.
Sudah bukan rahasia lagi kalau di Golkar terdiri dari banyak faksi, banyak kepentingan di belakang organisasi di dalam tubuh Golkar itu sendiri yang perlu dikelola secara benar. Tugas berat yang menghadang ketua umum baru ini adalah Pilkada 2017 dan sekaligus mempersiapkan Pemilu serentak 2019. Pengkaderan bukan hal baru bagi Golkar, tetapi tantangan Golkar adalah banyaknya angkatan muda Golkar yang tentunya memerlukan penanganan khusus, dan pengelolaan yang berbeda daripada sistem yang selama ini diterapkan dalam pola manajemen lama.
Untuk tugas yang kedua adalah Golkar masih menghadapi tantangan berat, yakni meyakinkan Pemerintah sumbangsih apa yang bisa diberikan Golkar. Dan bukti konkretnya akan dilihat oleh Pemerintah dalam waktu dekat. Ini merupakan beban kerja Sang Ketua Umum baru dalam meyakinkan Pemerintah.
Yang tidak kalah pentingnya adalah beban ketiga, agar Golkar kembali dipercaya rakyat.  Para konstituen Golkar dapat kembali percaya pada Golkar adalah bagian yang paling mendasar. Dan ini harus benar-benar sebuah kerja keras karena para simpatisan atau rakyat tidak terikat apapun. Rakyat makin pandai dalam memberikan penilaian dan juga dengan semakin terbukanya informasi maka rakyat makin mengetahui kwalitas pemimpinnya.
Bisa saja Golkar mengatur semua hal di internal partainya, namun rakyat pemilih tidak akan dapat ditipu lagi. Semua serba transparan, menjadi partai yang memperjuangkan rakyat atau menjadi partai sarang koruptor tidak akan luput dari pengamatan masyarakat. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi pengurus baru dengan gerbongnya dalam pembenahan Golkar.
Beberapa pengamat memberikan kesan pesimis terhadap keberhasilan mengelola beban ketiga tersebut di atas, disebabkan oleh beban masa lalu Sang Ketua Umum dengan sejumlah persoalan yang belum berujung. Namun, apabila dalam beberapa bulan ke depan Golkar dapat meyakinkan bahwa program prorakyat dapat berjalan dan tidak terjadi kasus korupsi, atau sejenisnya, maka dapat diharapkan Golkar akan mendapatkan kepercayaan masyarakat terutama para simpatisannya, para pemilihnya. Tanpa bukti, maka akan berat bagi Golkar untuk tetap di peringkat papan atas partai pada Pemilu 2019 dan kehancuran akan terjadi.
* Penulis adalah pemerhati sosial, politik, kemasyarakatan & perburuhan,
Ketua I Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) KAJ dan
Ketua Umum VOX POINT INDONESIA (VPI).

Berita Terkait