Pdt. Ir. Suyapto Tandyawasesa, M.Th
Gubernur DKI Jakarta Harus Gubernurnya Semua Rakyat

557 dibaca
Pdt. Ir. Suyapto Tandyawasesa, M.Th. Nasionalis dan religius.

                BERITANARWASTU,COM. Kita berharap agar Gubernur DKI Jakarta terpilih adalah gubernurnya semua rakyat. Dan kita harapkan supaya PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta harus terus memiliki jiwa atau karakter antikorupsi, jujur dan pekerja keras. Orang-orang yang kapabel dan punya integritas harus pula terus dipertahankan, seperti yang ditempatkan Ahok (Ir. Basuki Tjahaya Purnama, M.M.) selama ini. Gubernur DKI Jakarta itu bukan gubernurnya konglomerat, namun gubernurnya rakyat, yang mengutamakan kepentingan rakyat. Itulah idaman kita.

                Demikian ditegaskan tokoh Kristiani, pendiri Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) dan Bendahara Umum BPS GBI (Gereja Bethel Indonesia), Pdt. Ir. Suyapto Tandyawasesa, M.Th kepada Majalah NARWASTU baru-baru ini. Menurut mantan Bendahara Umum DPP PARKINDO di era Sabam Sirat itu, Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2017 ini pun mesti bisa menggunakan anggaran di DKI Jakarta dengan baik dan benar demi kesejahteraan rakyat. “Penggunaan dana Pemprov DKI Jakarta atau APBD yang begitu besar mesti dipakai dengan bijaksana. Karena kalau tidak, akan besar kerugian rakyat,” pungkas pria yang termasuk dalam “21 Tokoh Kristiani 2012 Pilihan NARWASTU” ini.

                Menurut mantan Bendahara Umum Pengurus Pusat PGLII dan mantan staf pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, ini ketika Ahok baru dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta manfaat APBD sangat dirasakan masyarakat. Misalnya, ada perbaikan jalan, pembersihan kali (sungai-sungai), serta ada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang dirasakan warga. “Kalau Pilkada DKI Jakarta begitu menarik perhatian, selain karena ada tokoh fenomenal Ahok, juga karena di situ ada tokoh-tokoh penting yang berada di belakang para calon yang tampil,” ujar Gembala Sidang GBI Victoria Park, Kota Tangerang, Banten, ini.

                Mantan Bendahara Umum PGI yang tak pernah berhenti bersuara dan menyikapi persoalan gereja, masyarakat dan bangsa lewat diskusi dan seminar bersama tokoh-tokoh Kristiani ini menuturkan, “Di belakang figur-figur yang tampil di Pilkada DKI Jakarta ada Megawati Soekarnoputri yang mendukung Ahok-Djarot, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvi, dan Prabowo Soebianto yang mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Masing-masing punya motivasi atau tujuan. Seperti Megawati tentu ingin terus menancapkan kuku agar kader-kader PDIP yang menang di setiap pilkada di daerah,” terangnya.

                Sedangkan SBY yang pernah berkuasa selama 10 tahun, tentu dengan kelompoknya ingin pula kembali berkuasa melalui Pilkada DKI Jakarta. Dan SBY ngotot menampilkan putranya sendiri di Pilkada DKI Jakarta. Sementara Prabowo masih ingin tampil sebagai Capres RI di Pilpres 2019 dengan memajukan Anies Baswedan. “Makanya pertarungan begitu ketat dan menarik kalau kita cermati. Sedangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meskipun ia berasal dari PDIP, saya lihat dia punya kepentingan sendiri, yakni meneruskan jargon Revolusi Mental, yang salah satunya memberantas korupsi dan mensejahterakan rakyat. Dan Jokowi sangat cocok dengan Ahok dalam menjalankan Revolusi Mental, makanya ia sering disebut-sebut punya pengaruh di Pilkada DKI Jakarta,” terang mantan Ketua DPP PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia) ini.

                “Jokowi tentu punya kepentingan di Pilkada DKI Jakarta, karena dilihat Ahok sebahasa dengan dia dalam menjalankan Revolusi Mental ataupun Nawacita. Meskipun Jokowi sering dikritik dan dihantam dalam berbagai kebijakannya, namun dia tetap konsisten. Meskipun SBY mengatakan bahwa kebijakan ekonomi di era Jokowi mengarah pada liberal, itu kurang tepat. Pasti Jokowi sudah memikirkan dampak dan manfaat dari segala kebijakannya. Jokowi selalu berupaya memikirkan rakyat, menguntungkan rakyat dan tidak membebani rakyat,” terangnya.

                Menurut Pdt. Suyapto Tandyawasesa yang juga mengamati perkembangan sosial, politik, ekonomi dan kemasyarakatan di dalam dan luar negeri, kalau negeri ini ingin benar dan makin maju, maka figur seperti Jokowi dan Ahok sangat dibutuhkan bangsa ini. “Seperti kebijakan Ahok dalam memimpin DKI Jakarta, nyatanya ditiru sejumlah daerah karena dianggap bagus. Ahok dengan gagasan-gagasannya pun berupaya memberi percontohan di DKI Jakarta. Ahok punya keberanian mendobrak sistem yang selama ini salah. Dia kita dukung bukan karena dia Kristen dan Tionghoa, tapi karena karakternya. Namun dia punya kelemahan dalam hal berkomunikasi, perlu ucapannya ditata agar lebih bijaksana,” paparnya.

                Pdt. Suyapto menambahkan, kelebihan Ahok lainnya, ia berani mengatakan iya di atas iya. “Dan dia nampaknya sangat terinspirasi dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Kita lihat tokoh di Alkitab Daniel, itu sangat teguh imannya. Ahok pun pernah diminta agar pindah agama supaya ia didukung menjadi calon gubernur, namun Ahok tetap teguh imannya. Tokoh Alkitab seperti Daniel dan Yusuf kita perhatikan teguh imannya, bisa mengatur negara dengan baik, dan bertanggung jawab bekerja. Dan dia bekerja dengan pimpinan Tuhan. Keduanya baik untuk rakyat dan negara. Perbedaan kedua tokoh Alkitab itu dengan Ahok, Ahok perlu mengontrol ucapannya,” pungkasnya.

               

Peran Pemimpin Gereja dalam Politik atau Pilkada

                Menurut Pdt. Suyapto, memang para pemimpin gereja atau gembala jemaat sering dikatakan agar bersikap netral dalam menyikapi pilkada atau perhelatan politik. Namun seharusnya kita mesti punya sikap yang tepat dan berjalan di dalam kebenaran. “Statement pemimpin gereja mesti jelas agar umat bisa mengikutinya. Namun yang perlu diperhatikan agar gaya komunikasinya bijaksana, jangan vulgar dan tidak menyulut konflik. Memang sudah menjadi kewajiban para pemimpin gereja untuk mendoakan para calon pemimpin bangsa atau calon kepala daerah. Seperti di Pilkada DKI Jakarta, itu ketiga pasangan calon memang harus didoakan agar kehendak Tuhan yang terjadi kepada mereka. Dan tetap kita harus punya sikap untuk memilih yang terbaik,” paparnya.

                Berbicara soal aksi-aksi sekelompok massa intoleran sejak akhir 2016 lalu, Pdt. Suyapto menuturkan, kalau ada pelarangan memakai atribut-atribut Natal dan membubarkan ibadah Natal, itu sesungguhnya menodai nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan kita. “Pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika tak dihargai lagi kalau ada aksi-aksi intoleran yang merendahkan agama lainnya. Negara kita ini, kan, negara kesatuan dan demokrasi, jadi tidak bisa dipaksakan dengan ideologi tertentu,” tukasnya.

            “Kita bersyukur karena Polri tegas di dalam mengatasi masalah itu. Cita-cita para founding fathers, kan, mendirikan bangsa ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara berdasarkan agama,” cetusnya. Menurutnya, kita berharap agar keberadaan umat Kristiani di negeri ini jangan dianggap minoritas, karena kita pun ikut mendirikan bangsa ini.

                Tak lupa pula Pdt. Suyapto berbicara tentang figur Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian yang dinilainya seorang tokoh yang cerdas, nasionalis, wawasan kebangsaannya jelas dan cinta NKRI. “Kita harus dukung dan doakan terus Pak Kapolri ini agar dia disertai Tuhan, dan bersama jajaran Polri agar dia bisa menjaga keadaan dan kedamaian negeri ini. Kalau bukan Tito Karnavian yang menjadi Kapolri, bisa kita bayangkan apa yang bakal terjadi saat ada aksi-aksi intoleran,” pungkasnya.

             Sedangkan kepada Menkopolhukam RI, Jenderal TNI (Purn.) Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, ia juga berharap agar kedua tokoh nasional itu terus berkomitmen untuk menjaga Pancasila dan NKRI, supaya bangsa ini tidak tercabik-cabik. “TNI punya peran penting dalam menjaga masa depan bangsa ini,” tukasnya.

 

  

 

               

PGI Mesti Tegas Menyikapi LGBT

                Tak hanya berbicara soal persoalan bangsa, Pdt. Suyapto Tandyawasesa pun diminta NARWASTU berkomentar soal keberadaan LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) yang kini masih ramai digunjingkan di tengah warga gereja di Indonesia, apalagi pernah disikapi PGI. Menurut Pdt. Suyapto, Sinode GBI sudah sangat jelas sikapnya dalam hal LGBT. Dan pimpinan PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) kalau mau konsisten harus menyadari betul masalah itu, tak bisa menyeragamkan pandangan doktrinal hermeniutika gereja-gereja di Indonesia, sekalipun itu di bawah organisasi PGI.

                “Soal pandangan PGI ke LGBT, itu tidak bisa dipaksakan pandangannya ke gereja-gereja atau sinode-sinode anggota PGI. Yang bisa dilakukan pimpinan PGI adalah sampaikan seruan agar melakukan pelayanan pastoral secara bertanggung jawab pada kaum LGBT. Jadi kita harapkan agar PGI tidak mentoleransi tindakan seks bebas, terutama seks bebas heteroseksual, karena itu sangat bertentangan dengan Firman Tuhan,” papar Pdt. Suyapto.

                Menurut Pdt. Suyapto, pimpinan PGI harusnya sadar bahwa perkawinan itu ranah pelayanan liturgis, bukan ranah pelayanan organisasi. Jadi PGI harusnya jangan menyetujui pernikahan sejenis. Karena itu sangat bertentangan dengan Firman Tuhan. “Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Firman Tuhan juga tegas mengatakan, bahwa hubungan seksual sejenis adalah dosa,” pungkasnya. KS

 

Berita Terkait