Indonesia di Persimpangan

• Oleh: Yohanes Handojo Budhisedjati, S.H. 357 dibaca


             BERITANARWASTU.COM. Beberapa minggu ini mendadak banyak seminar membahas tentang bangkitnya kaum intoleran. Kemudian tiba-tiba seolah masyarakat tersadar bahwa ternyata kaum intoleran sudah sangat banyak dalam jumlah ketika berbagai media meliputnya. Berbagai aksi yang diadakan di Jakarta 411, 212, 313 telah banyak menyadarkan kita bahwa betapa cukup seriusnya masyarakat yang menghendaki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Syariat Islam. Istilah populer sekarang Indonesia Bersyariah.

          Bahkan, walaupun kabarnya hoax, salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada DKI Jakarta telah menandatangani kontrak politik untuk, apabila paslon berhasil, memberlakukan Perda Syariah di ibukota. Istilah yang dipakai adalah Quanun Jinayat. Minimal ada 9 Perda yang akan dilahirkan di ibukota, yakni Perda Wilayatul Hisbah, Perda Ikhtilat, Perda Khalwat, Perda Liwath, Perda Musahaqoh, Perda Uqubat Cambuk, Perda Maisir, Perda Khamar dan Perda Zina. Tidak mustahil bahwa ini semua merupakan cita-cita yang menunggu momentum tepat untuk diwujudkan.

            Ini menunjukkan bahwa kekuatan untuk memperjuangkan Indonesia Bersyariah telah cukup besar, sehingga tidak lagi dilakukan  secara diam-diam. Di pihak lain, terdengar bahwa perjuangan untuk mendirikan negara Indonesia berdasarkan agama (Islam) telah selesai. Selesai dalam arti bahwa perjuangan tersebut telah kandas saat para pejuang di tahun 1945 telah duduk satu meja dan membahas hal tersebut berulang-ulang yang diakhiri dengan pengambilan suara (voting). 

           Ternyata kaum nasionalis menang atas kaum yang menghendaki Piagam Jakarta berlaku di  Indonesia. Itulah akhir dari perjuangan dan saat ini Piagam Jakarta harus sudah bukan merupakan hal yang dapat diterapkan. Bentuk negara dan Indonesia berdasar Pancasila adalah final yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Fakta yang terlihat jelas, perjuangan untuk mendirikan Indonesia berdasarkan agama nampaknya belum selesai. Bahkan, makin menguat setelah kita mendapatkan  adanya perlakuan istimewa di Nanggroe Aceh Darussalam.  Munculnya Perda Syariah di beberapa kota di Jawa Barat, dan daerah lain di Indonesia merupakan bukti bahwa perjuangan untuk menjadikan NKRI Bersyariah  belum selesai.

Upaya menjadikan Indonesia Bersyariah, seperti mendapatkan banyak dukungan setelah beberapa dekade ini rakyat Indonesia merasakan makin menjadi tamu di negeri sendiri. Jurang antara si kaya dan si miskin menjadi makin dalam. Rakyat mengalami banyak penderitaan, pengangguran ada di mana-mana. Banyaknya perusahaan asing yang mengakibatkan perusahaan Indonesia tutup karena kalah bersaing.

Pemerintah dalam hal ini harus dapat meyakinkan tentang finalnya Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bukan cuma retorika semata. Pemerintah wajib memberikan bukti dengan memperhatikan kehidupan warganya. Perjuangan mengatasi jurang kemiskinan, pengentasan pengangguran dan mensosialisasikan Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah program prioritas untuk menangkal radikalisasi yang sudah cukup besar perkembangannya dan sangat memprihatinkan.

  Program Pemerintah dengan Tax Amnesti-nya adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin. Tetapi program ini juga mengandung risiko yang dapat membawa Pemerintah gagal. Tidak semua pengusaha setuju dengan program tersebut. Pengusaha ada juga yang merasa terusik harta yang disimpannya di luar negeri. Dan apabila akumulasi ketidakpuasan makin besar, akan memungkinkan situasi  perekonomian akan goyah. Dan itu bahaya untuk sebuah pemerintahan.

              Ada banyak faktor yang mesti diwaspadai oleh Pemerintahan Jokowi saat ini. Dari sisi perekonomian dalam negeri adalah masalah Tax Amnesty ke depan. Dari sisi politik adalah kasus Ahok yang merupakan pintu masuk bangkitnya kaum intoleran yang dengan rapi membungkus alasan yuridis untuk menciptakan revolusi menumbangkan Pemerintah yang sah. Dari sisi hukum, masalah hukum yang di kepolisian maupun KPK dirasakan masih ada tebang pilih dan meminjam istilah sekarang, tumpul ke atas tajam ke bawah. Kalau masalah di atas tidak dapat di atasi maka NKRI akan menghadapi sebuah tantangan yang tidak mustahil akan menggerus nama Indonesia dalam belantara alam semesta.



* Penulis adalah pengamat politik
dan pemerhati perburuhan dan
Ketua Umum VOX POINT INDONESIA (VPI).

Berita Terkait