Isu SARA Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017

1622 dibaca


Beritanarwastu.com. Atmosfer politik nasional menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah mulai memanas hingga sekarang. Sebenarnya kapan tahapan Pilgub (pemilihan gubernur) DKI Jakarta 2017 itu akan dimulai? Menurut Komisi Pemulihan Umum (KPU) tahapan Pilgub DKI Jakarta dimulai pada Mei 2016, sebagai masa persiapan meliputi penyusunan regulasi, perumusan program-program, hingga pembentukan panitia ad hoc berupa petugas pemilu. bimbingan teknis (Bimtek) kepada petugas pemilu akan dilaksanakan pada bulan Juni 2016. 
 
Tahapan persiapan kelar, barulah kemudian dimulai tahapan penyelenggaraan. Kemudian pada Agustus 2016, penyerahan dukungan dari bakal pasangan calon jalur independen. Calon yang menempuh jalur independen harus menyerahkan dukungannya ke KPU. Untuk konteks DKI, dukungan minimal berjumlah 532.213 KTP dan formulir pernyataan dukungan terhadap bakal pasangan calon independen. Selanjutnya, pada September 2016, pengumuman hasil verifikasi bakal pasangan calon. 
 
Sebelum mengumumkan hasil verifikasi ini, KPU memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon independen dan juga partai politik (parpol) untuk memperbaiki kekurangan hasil verifikasi sebelumnya, bila memang ditemukan ketidaksesuaian data.  Jadi, ada dua kali kesempatan verifikasi.
Kemudian pada  Oktober 2016, bakal calon independen dan bakal calon dari jalur parpol akan mendaftar sebagai cagub dan cawagub di Pilkada DKI 2017 dalam waktu bersamaan. Pada Oktober 2016 itu nanti juga akan dilakukan penetapan bakal calon menjadi calon, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017.
 
Isu SARA Menyeruak
Sebagai warga negara yang baik, maka warga gereja akan ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi di DKI Jakarta. Menurut Ketua PGLII (Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia) Wilayah DKI Jakarta, Pdt. Simson Pudjianto, S.Th, sebagai warga negara tentunya umat Kristen akan ikut berpartisipasi dalam pilkada ini, yang penting adalah berdoa untuk calon yang akan dipilih agar dia dibimbing Tuhan. 
Pilkada DKI Jakarta memang santer dengan isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Berbagai upaya dilakukan untuk menjatuhkan bakal calon dengan menggunakan isu yang memang kerap menjadi “jualan”.  Yang kerap diserang belakangan ini, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berlatar belakang Kristen dan Tionghoa, baik melalui media massa maupun media sosial.
 
Putri mendiang Gus Dur, Yenny Wahid, mengimbau janganlah isu seperti itu dipakai untuk menyerang para politisi yang akan bertarung di pilkada. “Saya ingin mengimbau, agar isu ras, isu agama, jangan dipakai untuk menyudutkan orang per orang dalam berbagai macam pemilihan, ini tidak untuk pilkada DKI saja, tapi semua pilkada seluruh Indonesia,” kata Yenny Wahid di acara sosialisasi pelatihan internet tunanetra, Rumah Internet Atmanto, Jalan Pengadegan Utara Nomor 14, Cikoko, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Yenny mengingatkan menyudutkan seseorang dengan isu SARA merupakan bentuk kemunduran berpikir. “Jadi kalau mikirnya soal ras, soal agama, itu langkah mundur ke belakang, cara berpikirnya tidak maju. Isu seperti itu sudah tidak mempan untuk mempengaruhi masyarakat, sebaliknya bisa kontraproduktif. Saya rasa masyarakat kita, seharusnya sudah melampaui batasan-batasan seperti itu, seperti isu-isu ras,” kata mantan Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik di era Presiden SBY itu. 
 
Yang penting, menurut Yenny, pilihlah tokoh yang siap membawa perubahan dan pro masyarakat, apapun latar belakangnya.  Sementaara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika, Dr. Yunarto Wijaya mengatakan, isu SARA hampir selalu ada dalam pentas pemilihan kepala daerah. Namun, isu itu akan mati sendiri di kalangan pemilih yang jauh lebih rasional.
“Isu SARA hampir selalu ada. Di Amerika ada isu Negro dan anti-Katolik. Begitu juga di Jakarta tahun 2012 tapi tidak mempan,” kata Yunarto kepada merdeka.com di Jakarta, baru-baru ini.   Menurut dia, isu SARA dari segi komunikasi politik bisa efektif demi mendulang dukungan. Namun bahaya, jelas dia, isu SARA hanya akan menjadi bumerang bagi calon yang memainkannya.  “Secara komunikasi politik, iya, untuk marketingnya. Mungkin ada yang terpengaruh. Tapi akan jadi bumerang karena pemilih yang rasional justru tidak akan percaya kepadanya,” jelas dia. 
 
Di sisi lain, Yunarto menyarankan agar para calon lebih mengedepankan strategi yang bisa mencuri hati masyarakat DKI Jakarta yang menjadi isu-isu strategis. “Lebih etis kalau jual program daripada isu SARA, karena itu yang mau dilihat dan dinilai masyarakat DKI saat ini,” pungkas dia. Masyarakat ibu kota yang tergabung dalam Forum Warga Jakarta untuk Pilkada Damai (FAKTA Pilkada Damai)‎ mengimbau kepada para bakal calon Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye yang positif. Kampanye bakal calon Gubernur DKI Jakarta itu hendaknya lebih mengedepankan program-program pembangunan jika kelak terpilih, ketimbang mengumbar sentimen bernada SARA yang dapat memancing emosi para pendukungnya.
“Kami meminta kepada bakal calon Gubernur DKI Jakarta untuk mengajak pendukungnya melakukan kampanye yang mencerdaskan ketimbang kampanye yang menimbulkan sikap permusuhan,” kata Koordinator FAKTA, Abdullah dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini. 
 
Menurut Abdullah, persaingan menuju kursi DKI-1 kian memanas. Bahkan, menurutnya, saling “berbalas pantun” antarkandidat turut memanaskan situasi. Apalagi yang terjadi di media sosial, “perang” opini” antarpendukung hingga saling hujat, menjadi lebih mudah ditemukan ketimbang adu program untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta. Pasalnya, sebagai calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat penantang serius, seperti Prof. Yusril Ihza Mahendra (mantan Mensesneg), Sandiaga Uno (pengusaha nasional), Adhyaksa Dault (mantan Menpora) dan Ahmad Dani (seniman).
Sedangkan pakar hukum dan aktivis gereja, Said Damanik, S.H., M.H. mengatakan, memang belakangan ini serangan terhadap Ahok sebagai petahana yang akan maju lagi di Pilkada DKI Jakarta cukup kencang. Bahkan, ada isu deparpolisasi atau isu pelemahan parpol, karena Ahok maju lewat jalur independen. “Kita harus melihat bahwa Ahok itu seorang anak bangsa yang kebetulan Kristen dan Tionghoa yang peduli terhadap kondisi bangsa dan negaranya,” ujarnya. 
 
“Kita lihat dia tegas dan berani bicara soal korupsi. Itu kita hargai. Masalah DKI Jakarta pelan-pelan sudah dibenahinya, dan mari kita doakan dia agar berhasil memimpin DKI Jakarta,” ujar pengacara senior ini. Said Damanik yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan DPN PERADI dan mantan Plt. Sekjen DPN PERADI menuturkan, saat ini masalah di negeri ini banyak yang harus diperhatikan masyarakat dan pemerintah. 
“Misalnya, bahaya narkoba, bahaya teknologi komunikasi informasi dan persoalan ekonomi, moral dan pendidikan. Masalah narkoba itu sudah amat serius menyerang kaum muda, jadi pemerintah bersama masyarakat harus bisa ikut memberantas bahaya narkoba. Demikian juga generasi muda, banyak yang hobi melihat HP (gadget), dan yang dilihat gambar-gambar porno yang menyeramkan. Ini perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya masalah suku dan agama dipersoalkan,” paparnya di sebuah acara yang dihadiri tokoh-tokoh Kristiani pilihan NARWASTU, baru-baru ini. 
 
Sedangkan mantan Sekretaris Umum DPP PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia) dan bekas anggota DPR-RI dari PDI Perjuangan, Sterra Pietersz, S.H., M.H. menerangkan, Ahok itu adalah sebuah fenomena dan mukjizat dari Tuhan untuk Indonesia. “Mana pernah kita berpikir bahwa suatu saat DKI Jakarta akan dipimpin oleh Jokowi dan Ahok. Kemudian Jokowi naik jadi Presiden RI dan Ahok yang wakil gubernur naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok sangat tahu akan Firman Tuhan, dan dia memimpin berdasarkan nilai-nilai Kristen. Kita doakan agar Ahok berhasil memimpin DKI Jakarta, sekalipun banyak tantangan yang dihadapinya, karena dia Tionghoa dan Kristen,” papar mantan Sekretaris Dewan Penasihat DPP PARKINDO di era Sabam Sirait dan mantan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR/MPR-RI itu. 
Sedangkan tokoh gereja dari PGPI, Pdt. DR. Mulyadi Sulaeman kepada majalah ini pernah menuturkan, Ahok itu dipakai Tuhan untuk membangun dan memimpin masyarakat terutama di DKI Jakarta, sehingga bangsa ini ke depan diharapkan semakin baik dan mentaati konstitusi. “Ahok itu berani dan tegas dalam berbicara soal korupsi. Kita tentu mendukung para pemimpin yang tegas terhadap korupsi. Banyak orang di negeri ini yang mengharapkan pemimpin yang tegas memberantas korupsi. Namun kita harus doakan Ahok agar dilindungi Tuhan, serta dia juga kita ingatkan agar tetap hati-hati di dalam memimpin,” ujar pria yang termasuk dalam “Tokoh Kristiani 2014 Pilihan NARWASTU” itu. 
 
Sementara Ketua Sinode GEKINDO (Gereja Keesaan Injili Indonesia), Pdt. DR. Anna B. Nenoharan, M.Th, menerangkan Gubernur Ahok yang kini memimpin DKI Jakarta adalah Hamba Tuhan yang dipakaiNya sebagai alat untuk mensejahterakan dan menyatakan keadilan serta kebenaran untuk negeri ini, terutama DKI Jakarta. Sehingga tidak ada alasan bagi warga DKI Jakarta untuk mengadang Ahok untuk menjabat gubernur berikutnya.  “Bangsa ini perlu Revolusi Mental. Ahok harus kita dukung untuk membasmi para koruptor dan menegakkan hukum agar bangsa ini semakin sejahtera, adil dan bermartabat,” ujarnya. 
 
“Kita harus berdoa buat Ahok agar dia terus dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Saya juga amat bangga kepada Majalah NARWASTU yang kita cintai ini, karena di saat yang tepat Ahok mendapat penghargaan sebagai Tokoh Kristiani Pilihan NARWASTU. Sebagai pengikut Kristus Ahok pun perlu dapat dukungan dari kita agar dia semangat di tengah banyaknya tantangan yang dihadapinya,” ujar pejuang kebebasan beribadah yang berani dan pernah diminta Kongres Amerika Serikat (AS) untuk bersaksi soal kebebasan beribadah di Indonesia itu.                                                   
KS


Berita Terkait