Jokowi Temui MPH PGI dan Pimpinan Sinode Gereja

340 dibaca
Presiden RI Joko Widodo diabadikan bersama MPH-PGI, para pendeta dan tokoh ormas Kristen di Graha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat.

Beritanarwastu.com. Presiden RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan MPH PGI (Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) serta para pimpinan sinode gereja anggota PGI, pimpinan aras nasional, dan ormas Kristen di Grha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 Agustus 2018 lalu. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Henrietta Hutabarat-Lebang dalam  sambutannya menyampaikan komitmen gereja-gereja di Indonesia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ikut membangun bangsa sebagai bagian dari panggilan iman. Umat Kristen sejak awal ikut berjuang bagi kemerdekaan, ikut membentuk republik ini dan ikut membangun demi kesejahteraam bersama. 

Dia juga menyampaikan empat masalah yang digumuli oleh Sidang Raya (SR) PGI dan menjadi concern PGI selama ini, yakni kemiskinan, ketidakadilan, makin maraknya radikalisme dan kerusakan lingkungan. “Akar dari semua ini adalah kerakusan. Dan gereja-gereja mengkampanyekan spiritualitas keugaharian sebagai kontras terhadap kerakusan tersebut,” katanya.

Keprihatinan gereja-gereja dengan berbagai perkembangan yang sedang terjadi di tengah masyarakat juga disampaikan Ketua Umum PGI.  Menurutnya, masih ada berbagai pelanggaran HAM yang belum terselesaikan termasuk di Papua, masalah penegakan hukum yang adil masih menjadi pergumulan, perdagangan manusia semakin marak serta eksploitasi anak dan perempuan yang meningkat, kebebasan beragama belum sepenuhnya terwujud, radikalisme dan politisasi agama semakin marak yang dapat memecahbelah bangsa.

 “Kami berharap bahwa fatwa agama yang diterbitkan menciptakan kesejukan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dan tidak justru menimbulkan keresahan, bahkan menegasikan kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Misalnya lewat UU 1/PNPS/1965 yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok marginal, seperti kasus yang dialami oleh Ibu Meiliana,” tegasnya.  Selain itu, soal lapangan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia.

Sementara itu, Presiden RI Jokowi dalam paparannya menyampaikan capaian-capaian pembangunan selama hampir lima tahun terakhir ini. Menurutnya, pembangunan di Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, meski sebagian besar penduduknya memang berada di Pulau Jawa. Secara politik dan ekonomi, memusatkan pembangunan di Jawa akan lebih menguntungkan. “Tapi saya tidak lakukan itu, karena itu tidak adil,” tukasnya.   

Besar dan luasnya Indonesia, lanjut Jokowi, membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memungkinkan keterhubungan satu sam lain daerah menjadi mudah, efektif dan efisian. Hal ini akan menghindari biaya tinggi yang pada gilirannya menguntungkan rakyat semua.  Di sisi lain,  sulit membangun Indonesia kalau semua hal dikerjakan sekaligus. “Saya perlu fokus untuk sektor tertentu, agar kita selesaikan satu per satu,” ujarnya.

Salah satu masalah yang kita hadapi saat ini, menurutnya, adalah penyalahgunaan media sosial (medsos). Kita diperhadapkan pada daya rusak hoax yang begitu besar. Dan olehnya, Jokowi mengajak para pendeta untuk lebih serius mencerdaskan umat dalam menggunakan medsos. KT

Berita Terkait