Keberagaman Dalam Ancaman

• Oleh: Yohanes Handoyo Budhi Sedjati, S.H. 479 dibaca


            BERITANARWASTU.COM. Kalau kita bertanya pada pakar atau pengamat politik, ataupun bahkan tokoh politik tentang situasi Pilkada DKI Jakarta saat ini, akan banyak jawaban bahwa situasi hiruk pikuk politik yang menjurus pada SARA hanyalah sesaat. Begitu selesai pilkada, pasti akan reda sendiri dan bahkan hilang. Politik akan stabil kembali. Tidak ada yang perlu dicemaskan apalagi dikhawatirkan. Semua akan normal kembali. Business as usual.

            Apakah benar demikian? Saya harus mengatakan, belum tentu demikian. Bahkan, analisa saya, Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih ekstrem dari dalam. Beberapa hal yang membuktikan perkiraan bahwa benar NKRI sedang diperlemah untuk munculnya negara Islam Indonesia, antara lain adalah munculnya gerakan 411 dan 212 di pengujung tahun 2016 lalu. Gerakan yang massif, terstruktur dan mempunyai daya “ledak” yang dahsyat itu bukan hanya spontanitas biasa akibat seorang Ahok (Ir. Basuki Tjahaya Purnama, M.M.). Hanya dalam hitungan hari, lebih dari 500 ribu orang dapat berkumpul bersama. Bahkan, ada yang mengklaim lebih dari 7 juta manusia yang meramaikan gerakan 411 dan 212 tersebut.

Berkumpulnya manusia menjadi sebuah gerakan tidak akan terjadi secara spontan, pasti ada yang mengorganisir, ada yang menggerakkan. Ada garis komando sehingga kumpulan manusia tersebut dapat teratur, mempunyai tujuan yang sama, dan lain-lain. Sebuah alasan penistaan agama tidak akan langsung, spontan menyulut situasi panas. Pasti harus didahului oleh “gerakan” pemberian pemahaman yang dapat menimbulkan sikap yang sama, yakni kemarahan, sikap antipati, sikap bela agama. Dan ini yang akan menghasilkan gerakan massif dan terstruktur.

Siapa yang melakukan? Ada banyak kecurigaan bahwa organisasi formal religius telah banyak disusupi oleh kelompok yang radikal, fundamentalis yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara Islam. Lebih mudahnya kita sebut kelompok yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Pengikut paham itu tetap masih eksis, bahkan kelompok ini sudah masuk dalam birokrasi, ormas, TNI/Polri, dan masih banyak lagi di area kekuasaan.
Di samping itu, beberapa ormas yang mempunyai basis massa dari kelompok intoleran juga makin berani menunjukkan jati dirinya. Militansi kelompok ini terbukti dengan makin bertambah banyaknya pengikut mereka.

Sinyalemen dari kelompok Islam moderat bahwa makin banyak mesjid yang “diambil alih" oleh kelompok yang menginginkan NKRI menjadi negara  Islam, perlu diwaspadai. Kalau ada sementara orang beranggapan  bahwa ormas tertentu yang cuma ingin uang saja  hendaknya perlu  berpikir ulang. Pasti ada sebuah perjuangan, ada ideologi yang melandasi orang-orang tersebut berkumpul menjadi satu kelompok, satu organisasi, satu komunitas. Kewaspadaan sangat diperlukan manakala manuver-manuver kelompok tersebut sudah meresahkan sebagian lain dari masyarakat.

Era setelah Orde Baru yang sekarang kita sebut era Reformasi punya andil mengenai merosotnya pemahaman ideologi, falsafah, dasar NKRI, yakni Pancasila. Bukan berita yang mengejutkan kalau generasi muda sekarang tidak bisa menyebutkan sila-sila dalam Pancasila. Kalau menyebutkan saja tidak bisa, apa yang kita harapkan orang untuk menghayati, memahami.

Tidak mengherankan kalau timbul ajaran lain yang menyesatkan. Ajaran agama yang diplintir dan lain-lain.
Bertumbuh suburlah kelompok intoleran di Indonesia. Maka menjadi wajar, tidak berlebihan kalau gerakan kelompok intoleran menjadi massif dan terstruktur. Gejolak yang minim pun bisa membangkitkan gerakan yang cepat karena persamaan persepsi telah selesai dilakukan di lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.
             Dari hal yang saya uraikan di atas, maka seharusnya kita sepakat bahwa gerakan intoleran tidak akan reda selaras dengan usainya Pilkada DKI. Momentum baru terus dicari untuk dapat terus memperjuangkan NKRI bersyariah sesuai dengan tujuan mereka. Pemerintah harus cepat tanggap dalam menghadapi gerakan yang cukup mengganggu kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai komitmen kebangsaan kita yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

  • Penulis adalah pemerhati masalah politik dan perburuhan serta Ketua Umum VOX POINT INDONESIA (VPI).

 

 

 

 

Berita Terkait