Keberagaman dan Kebersamaan

Oleh: Togap Balduin Silalahi, S.H. 542 dibaca


BERITANARWASTU.COM. Saat bangsa Eropa menginjak wilayah Nusantara sejumlah kerajaan umumnya tengah dirundung konflik internal, konflik antarwilayah atau pun konflik antar kerajaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan konflik itu untuk kemudian melakukan politik pecah belah, hingga akhirnya satu persatu kerajaan itu runtuh. Misal Kerajaan di Tidore, Kerajaan Goa versus (vs) Bone, Sultan Haji vs Sultan Ageng di Banten. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bersedia terus belajar dari sejarah. Kisah ini masih sangat relevan untuk dijadikan pembelajaran dan apa yang tertanam saat masa kolonial berpotensi terus terulang.

            Warisan masa lalu tentang rapuhnya semangat kebangsaan dan persatuan masih memori kolektif bangsa. Jika ada pemicu sedikit saja dan mudah muncul konflik dan kalau sudah berkonflik, negara semakin lemah menghadapi tantangan jaman. Keberagaman ini justru makin mendapat percobaan di sejumlah tempat, sementara itu elite politik relatif disibukkan dengan perebutan kursi kekuasaan demi memuluskan jalan menuju Pemilu 2019. Rasanya memang terlalu cepat bangsa ini kembali masuk ke pertarungan politik. Pertarungan Pilkada Jakarta 2017 terasa seperti Pemilu Presiden atau ancang-ancang Pemilu Presiden 2019.

           Jika pemerintah dan masyarakat tidak hati-hati, gejolak yang muncul belakangan ini bisa mengancam bangsa. Hal ini makanan empuk untuk kelompok garis keras yang sepaham dengan kelompok teroris. Ditambah pada saat yang sama, kaum Muslim arus utama pemimpin dan politisi perlu bersuara lantang melawan terorisme, bukan sebaliknya mengeluarkan pernyataan bernada merestui terorisme semisal bahwa pemberantasan terorisme sekadar pengalihan isu atau konspirasi Barat.

            Di dunia sekarang kelihatan ada tiga kekuatan, kekuatan ideologi proteksionis sekuler oleh Amerika Serikat, kekuatan ideologi Islam transnasional dan kekuatan ideologi pasar bebas oleh Tiongkok. Indonesia akan jadi ajang perebutan pengaruh bagi ke tiga kekuatan diatas. Salah merumuskan langkah yang tepat, ke Indonesiaan sebagai wujud dari mimpi persatuan atas keberagaman akan berada dalam titik yang kian kritis. Mampukah Indonesia menghadapi perubahan? Tampaknya perlu kerja keras dari semua pihak terutama pemerintah dan semua golongan.

            Tanpa itu keretakan yang semula bersifat elistis akan menambah menjadi perpecahan yang mengalir makin deras kebawah. Kejadian diawal masuknya imperialisme ke Nusantara menjadi pelajaran bagi pemangku kepentingan di Indonesia saat ini karena kita memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan siapa saja yang menguntungkan Indonesia, tetapi kalau tidak waspada peristiwa masa lalu bisa terulang kembali dan sebaiknya semua kebijakan harus kembali kepada kepentingan Nasional Indonesia.

            Persatuan dan keadilan yang menjadi penyokong utama demokrasi Indonesia tengah menghadapi persoalan serius. Lebarnya kesenjangan sosial ekonomi dan masyarakat yang merasa demokrasi hanya menguntungkan segelintir elite menjadi masalah dan dibutuhkan solusi cepat dan tepat atasi kondisi ini, fondasi demokrasi Indonesia goyah. Jejak dari dahulu yang terjadi di era kolonial masih bisa ditemui sekarang, namun tidak lagi elite penguasa dengan kolonialis, tetapi elite dengan pemodal asing ataupun lokal dan dimungkinkan pola ini berujung pada korupsi.

            Politik dinasti bisa menimbulkan ekses feodalisme dalam manajemen daerah. Semua kekuasaan di daerah dianggap bisa dipegang, sehingga muncul pola korupsi. Masyarakat masih jadi objek pembangunan  bukan subjek pembangunan yang perlu di sejahterakan. Elite politik pengambil kebijakan butuh modal besar, disisi lain pemodal juga butuh lisensi dan kepastian bahwa usahanya dilanggengkan oleh pemerintah. Praktik-praktik seperti itu sampai sekarang masih menjadi akar masalah mengingat ketidak optimalan kita mengelola potensi sumber daya yang ada.

             Untuk mengatasinya pemerintah harus terbangun dari kesalahan, berhenti bermain mata dan memegang kendali. Elite pimpinan tetap tegap, percaya atas diri sendiri dan jujur terhadap rakyat jelata yang hidup dengan alam yang didudukinya. Dalam alam demokrasi, media masa semestinya tak akan terpengaruh tekanan siapapun termasuk tekanan kelompok yang mengaku dirinya sebagai mayoritas. Jangan-jangan mayoritas atau minoritas menjadi ukuran pertimbangan dalam menentukan sikap pemberitaan. Fungsi media sebaiknya membuat orang tidak takut berbicara dikarenakan bayang-bayang opini mayoritas melainkan justru membuat semua orang berani berbicara dalam forum komunikasi yang bebas tanpa tekanan dan dilandasi sikap saling menghargai serta memiliki kesempatan yang setara membangun opini publik.

               Pemerintah diminta untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengancam keberagaman dan kebersamaan dengan jalan kekerasan. Masyarakat mengalami situasi darurat ke Indonesiaan karena rasa persatuan sebagai bangsa terus-menerus digerus. Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk merawat keberagaman, kebersamaan dan masyarakat awam dapat berkontribusi dengan cara tidak menyebarluaskan kabar dan pendapat yang menyudutkan warga, kelompok atau golongan lain melalui media sosial.

Maraknya sikap intoleransi mencerminkan pendangkalan berfikir dan makin jauhnya kesadaran warga bangsa pada nilai-nilai konstitusi dan hukum. Adanya usaha tokoh lintas agama membacakan ikrar damai umat beragama saat peringatan tujuh tahun wafatnya KH Abdurrahman Wahid di kediamannya Ciganjur, Jakarta, pada Jumat 23 Desember 2016, menunjukkan pesan dan kiprahnya terus menjadi lentera yang tidak pernah padam bagi semangat kebangsaan dan persaudaraan bangsa ini. Kata Jokowi, Gus Dur pasti gemes, gregetan kalau melihat ada kelompok atau orang-orang yang meremehkan konstitusi, yang mengabaikan keberagaman kebersamaan dan kemajemukan kita dengan aksi kekerasan. Gitu saja kok repot, ucapan itu adalah sebuah kaidah fikih, Yassiru Wala Tuassirru, permudahlah dan jangan dipersulit Gus Dur itu orang yang kebal, sekalipun dia banyak ditentang tetapi  hal itu tidak menyurutkan langkahnya dan dia maju terus.

Jadilah air, jangan jadi batu karena batu “inner beauty”-nya mandeg hanya demikian sekilas nampak gagah dan kokoh, sedangkan air mempunyai sifat dasariah kelembutan dan rendah hati. Ia menyapa lembut siapa saja yang dijumpainya dengan mengusap kebasahan kesegaran, ia selalu mengalir kebawah, tak pernah berlagak meninggi. Air tidak pernah menolak kebersamaan dan keberagaman. Tetes-tetes air menyatu membentuk sungai yang mengalir, di tampungnya pula air sampai air comberan tanpa memilah dan memilih.

Sementara ia tetap mengalir menembus batas-batas tebing yang kadang menghalanginya untuk selalu menggagas kelak akan sampai kemuara tujuan akhir. Jika bernegara artinya mempertahankan harga mati negara kesatuan Republik Indonesia dengan lambang garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Jokowi, di Sulawesi Utara pada 27 Desember 2016 hal-hal tersebut di atas pasti dapat tercapai jika musuh sesungguhnya dari bangsa kita adalah kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan penduduk dan daerah serta korupsi selayaknya ketiga persoalan itu harus dilawan oleh semua warga bangsa.

 

*   Penulis adalah pensiunan Jaksa Utama Golongan IVE Kejagung RI. Mantan Inspektur Polisi Golongan IIIB Polda Metro, mantan Asisten Golongan IIIA FH & IPK UI. Juga penatua GMIT (1988) di Larantuka, Flores Timur, dan anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

Berita Terkait