Anggota DPD-RI, Parlindungan Purba, S.H., M.M.
Kerja Yang Pro-Rakyat

517 dibaca
Parlindungan Purba, S.H., M.M. saat diwawancarai wartawan.

Mendedikasikan dirinya untuk rakyat adalah komitmen  dari Parlindungan Purba, S.H., M.M., anggota DPD RI-Komisi II (2014-2019). Suami dari dr. Maria Betty Sitanggang (Alm.) yang tercatat telah tiga kali duduk sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ini bersama Pemerintah Pusat bahu membahu untuk terus melakukan pembenahan dan pembangunan guna menjawab kebutuhan konstituennya. Kendati apa yang dilakukannya itu masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi ia percaya bahwa yang dikerjakannya tidak akan berbuah sia-sia.

 Sosoknya yang tinggi besar dan bugar di usianya yang menginjak kepala lima itu, sepertinya tak ada kata lelah jika menyimak beragam aktivitasnya. Sebagaimana kita ketahui di bawah kepemimpinan Presiden RI H. Joko Widodo pembangunan tidak berpusat hanya di sekitar Pulau Jawa, melainkan di Sumatera, Kalimantan, serta bagian Timur Indonesia.

Tentu dengan kondisi tersebut pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tapi membutuhkan partner kerja, yakni para utusan daerah yang duduk di kursi parlemen. Sehingga pemerataan pembangunan di nusantara tercinta ini dapat berimbas pada kesejahteraan rakyat. Berbicara mengenai kebutuhan masyarakat Indonesia, itu dimulai dari pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di tengah giat-giatnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan lini hajat hidup orang banyak.

“Sesuai dengan bidang saya dalam kelistrikan tengah menangani padamnya lampu Nias yang terdiri dari empat kabupaten dan satu wali kota dengan jumlah penduduk hampir 800 ribu orang, tapi lokasi energi  yang diberikan kepada masyarakat tidak sampai 50 megawatt. Padahal kita lihat kebutuhannya sudah sedemikian rupa. Kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta, Monas saja sudah 100-an megawatt. Jadi ada daerah-daearah tertinggal yang perlu kita back-up dengan adanya tenaga listrik,” jelas mantan Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR-RI pada 2009 ini.

Di samping soal kebutuhan listrik di bidang perkebunan, yakni karet, Wakil Ketua Panitian Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD-RI 2010 ini juga mendampingi dan membantu masyarakat di bidang tersebut dengan menggandeng badan usaha milik swasta dan pemerintah untuk pelatihan-pelatihan dan pengembangan hasil usahanya. “Masyarakat dengan mata pencariannya karet bekerjasama dengan PT. Brigestone dan Jobindo.Co untuk mengadakan pelatihan,” kata Parlindungan.

 Terkait matinya 1.800 ton ikan, karena sesak nafas dan bukan disebabkan oleh virus di daerah Danau Toba di Haranggaol, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang terjadi beberapa waktu lalu, ia pun bersama anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, Janfiar Paulus Simarmata dan Marsiaman Saragih langsung turun ke tengah masyarakat untuk memberikan solusi yang tepat.  Peraih gelar Magister Managemen dari Universitas Sumatera Utara (USU) ini mengusulkan kepada pemerintah supaya penataan Haranggaol bisa dilakukan secara terpadu sehingga masyarakat tidak hanya fokus pada ikan sistem Kerambah Jaring Apung (KJA).

 Yang dimaksudkan oleh Penasihat Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara periode 2013-2016 ini ialah pengembangan pertanian, misalnya, bawang. “Nahternyata BI dan BPPT sudah mengembangkan tapi masih dalam skala kecil. Kita minta pemerintah memberi dukungan. Direktur Pak Sarwo Edi memberikan arahan mengenai itu. Untuk daerah Kabupaten Karo yang terkenal dengan florist (penanaman bunga) kita juga harus memberikan perhatian, penyuluhan dan pertemuan kepada para petani. Dan ini didukung sepenuhnya oleh Bupati Karo serta beberapa Bank Sumut, BI serta Koperasi, sehingga pemasaran bisa dilakukan dengan baik (terpadu),” ujar peraih Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI 2008 ini.

 Di sektor kelautan dan perikanan, mantan Ketua Umum Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Bencana Indonesia (FRPKBI) Sumatera Utara periode 2013-2015 ini juga ikut terjun langung untuk pemulangan para nelayan yang ditangkap di Malaysia, karena melewati perbatasan. Saat ditanya tentang pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo, anggota DPD Komisi II yang juga duduk sebagai Ketua Umum Pengda Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Sumatera Utara itu mengemukakan, Presiden Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar yang arahnya semakin jelas. Keberadaan NAWACITA bahwa pemerintah ada dalam segala aspek kehidupan. “Sewaktu saya berkesempatan ikut beliau ke Medan, saya melihat bagaimana cara berpikirnya, kesederhanaan dan ketulusannya,” terangnya kagum.

 

Memperhatikan Amanat Rakyat

 Bagi pria yang tengah mengikuti program S-3 Perencanaan Wilayah USU, Medan, itu, duduk sebagai utusan daerah bukan sekadar jabatan. Memberikan yang terbaik bagi kemakmuran rakyat adalah amanat sekaligus kepercayaan dari rakyat yang harus ia lakukan sebaik-baiknya. Ia berpendapat, siapapun mereka yang duduk dalam parlemen harus mampu menjalankan apa yang diamanatkan oleh rakyat. “Keberadaan DPD sangat kuat dan fungsi utamanya adalah legislasi, fungsi pengawasan dan ini jembatan NKRI. Semoga selama ada DPD, nggak ada provinsi yang minta merdeka,” tukasnya sembari tersenyum.

Menjabat tiga periode sebagai wakil rakyat tentulah merupakan prestasi yang luar biasa. Ia pun mengatakan, “Untuk menjadi anggota DPD nggak usah pinter-pinter amat. Yang penting dipilih rakyat, mau mendengar, bicara dan banyak kawan. Kalau jalan ke daerah saya sendirian tapi banyak teman, seperti wartawan, pengamat dan mereka selalu memberikan informasi kepada saya.”

 Mengingat kecakapannya sebagai abdi negara, tentu saja bisa menjadi modal untuk menjadi seorang kepala daerah. Mantan Ketua Komite II DPD-RI membidangi Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada  2015 ini ketika ditanya, apakah ke depannya ia akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut), ia menjawab, “Belum terpikirkan. Pertama, saya masih enjoy untuk menjadi anggota DPD. Mengapa? Jadi anggota DPD itu bisa gerak ke mana saja, ke bupati, gubernur, menteri, wakil presiden dan presiden. Kedua, saya tidak terikat pada satu partai tapi pada semua partai. Ketiga, yang menjadi ketua partai adalah saya sendiri, jadi pertanggungjawaban saya hanya dua, yaitu kepada Tuhan dan masyarakat. Jadi kalau masyarakat nggak happy saya nggak terpilih lagi,” jawab penganut Kristiani ini menutup percakapannya dengan Majalah NARWASTU. ROS

Berita Terkait