Komnas Perempuan: Bebaskan Meiliana dari Tuntutan Hukum!

203 dibaca
Perkara hukum Meiliana, yang divonis 1 tahun 6 bulan jadi isu nasional.

Beritanarwastu.com. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pernyataan sikapnya yang dikeluarkan pada 24 Agustus 2018 lalu, menyesalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Medan pada 21 Agustus 2018 atas perkara hukum Meiliana, yang divonis 1 tahun 6 bulan, atas tuduhan melakukan penodaan agama, karena mengomentari volume suara azan di Masjid Al-Maksum Tanjung Balai, Sumatera Utara. Yang kemudian disebarkan dan memicu kemarahan hingga berdampak kerusuhan massa yang merusak rumah terdakwa, perusakan dan atau pembakaran 12 vihara/ kelenteng dan 2 bangunan yayasan sosial di Kota Tanjung Balai, yang terjadi pada 29 Juli 2016 lalu.

Komnas Perempuan memandang kasus hukum yang menimpa Meiliana bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Sejak tahun 2010-2017, Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan secara intensif utamanya konflik bernuansa agama dan potensi konflik sosial di Tanjung Balai, salah satunya karena ada laporan pada tahun 2010 tentang potensi ketegangan atas nama agama. Temuan kunci Komnas Perempuan bahwa, Tanjung Balai adalah masyarakat multikultur, baik dari ragam suku, etnis, maupun agama. Ketegangan antaragama dan etnik terjadi, karena tidak berjalannya dialog yang mendamaikan, rasa curiga dan prejudice antaretnis yang diperkuat dengan kesenjangan sosial ekonomi antara komunitas Tionghoa yang dianggap kaya dan dihadap-hadapkan dengan etnis lain yang banyak menjadi buruh dan miskin.

Selain itu, rule of law yang tidak berjalan dan memicu impunitas bagi mereka yang punya kuasa ekonomi maupun politik. Hal lain, adalah masyarakat yang frustrasi, karena tinggal di wilayah perbatasan yang rentan jadi wilayah trafficking maupun peredaran zat adiktif. Seluruh akumulasi masalah ini tidak berimbang dengan sikap tegas dan tindakan intensif penyelenggara negara di level daerah untuk mencegah dan mengelola konflik serta penegakan hukum yang menjadi “sekam” di Tanjung Balai. Kondisi ini sudah menjadi “bara”, yang mudah dipicu oleh masalah apapun. Isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) menjadi pencetus konflik di mana kasus Meiliana adalah pintu masuk untuk memicu dan meluapkan kemarahan massa.

Komnas Perempuan meminta agar Meiliana dibebaskan dari tuntutan hukum, karena bukan kasus tindak pidana, dan meminta pihak-pihak terkait di bawah ini, pertama, Pemerintah dan DPR agar menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi (MK RI) untuk melakukan revisi terhadap UU No. 1/PNPS/1965 agar tidak menjadi “bola liar” yang digunakan untuk memberangus kelompok-kelompok minoritas. Kedua, Mahkamah Agung (MA RI) agar melakukan pengawasan dan pembinaan kepada hakim dalam menjalankan proses peradilan yang fair atas proses hukum Meiliana dan kasus lain yang serupa.

            Ketiga, Komisi Yudisial agar melakukan pengawasan terhadap proses peradilan dan perilaku hakim pada perkara Meiliana. Keempat, Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai agar melakukan langkah-langkah strategis untuk rekonsiliasi konflik yang terjadi, dengan melibatkan perempuan sebagai pihak yang dipertimbangkan suara dan partisipasinya. Kelima, Pemerintah Daerah agar memberikan jaminan keamanan, perlindungan dan pemulihan komprehensif  kepada Meiliana dan keluarga akibat tuduhan penodaan agama. Keenam, lembaga dan tokoh agama di Tanjung Balai khususnya, agar membangun ruang dialog antara kelompok untuk menghentikan kebencian, prasangka dan permusuhan yang berdampak pada konflik destruktif dan kekerasan. KS

Berita Terkait