Komnas Perempuan dan Aktivis Lintas Agama Sikapi Tragedi Rohingya

388 dibaca
Acara doa lintas agama untuk Rohingya bertajuk “Solidarity For Rohingya” yang dipelopori anggota DPR-RI dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta.

              BERITANARWASTU.COM. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap warga sipil Rohingya dalam konflik bersenjata di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang semakin memburuk sejak 25 Agustus 2017 lalu.  Sebab itu, pemerintah Myanmar harus segera menghentikan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dan melindungi seluruh warga sipil dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Demikian pernyataan sikap Komnas Perempuan terkait konflik di Myanmar yang dikeluarkan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Komnas Perempuan mengkhawatirkan perlindungan dan keamanan kaum perempuan etnis Rohingya dalam konflik bersenjata ini, karena kerentanan mereka menjadi korban  kekerasan seksual dan target antara dari pihak-pihak yang berkonflik. Dalam konteks ini, Komnas Perempuan mengingatkan Pemerintah Myanmar tentang pentingnya mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, khususnya perkosaan dan segala bentuk penyiksaan seksual, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.

Menurut data, hingga saat ini ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara  tetangga, seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dari pemantauan Komnas Perempuan di kamp pengungsian Rohingya di Aceh pada Juli sampai dengan September 2015 lalu, ditemukan kerentanan pengungsi menjadi korban sindikasi trafficking dan people smuggling dalam perjalanan mereka mencari perlindungan, dan juga sejumlah persoalan baru terkait relasi dengan warga setempat di daerah pengungsian.

“Perempuan memiliki kerentanan mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual dari sesama pengungsi, ini juga terlihat di lokasi pengungsian. Pemerintah Myanmar berkewajiban untuk segera menghentikan konflik bersenjata dan menciptakan perdamaian di Rakhine State untuk mencegah meningkatnya gelombang pengungsian,” demikian pernyataan sikap tersebut.

Untuk menangani krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya ini, menurut Komnas Perempuan, seharusnya pemerintah Myanmar segera menindaklanjuti rekomendasi dari Advisory Commission on Rakhine State (Maret 2017) terkait dengan akses bantuan kemanusiaan, akses buat jurnalis dan media (lokal dan internasional), penegakan hukum dan memutus impunitas, kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan seperti Bangladesh, kewarganegaraan dan kebebasan bermobilitas bagi orang-orang Rohingya, serta memperbanyak ruang-ruang dialog komunal.

Dalam situasi seperti sekarang, Komnas Perempuan memandang, menjalankan rekomendasi Advisory Commission on Rakhine State adalah sebuah langkah yang kondusif untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut. Apresiasi disampaikan Komnas Perempuan terhadap inisiatif  Pemerintah Indonesia, dan sejumlah langkah strategis yang telah diambil dalam menyikapi krisis kemanusiaan Rakhine State, Myanmar dengan mendorong mekanisme regional HAM, seperti AICHR dan ACWC untuk turut mengambil langkah-langkah strategis mendorong negara-negara anggota ASEAN menjalankan kewajibannya menghormati, melindungi dan memenuhi HAM

Dan secara khusus dalam hal ini, pertama, mendesak Pemerintah Myanmar agar menghentikan segala bentuk kekerasan di negara bagian Rakhine, untuk mencegah terjadinya genosida dan kemungkinan ethnic cleansing terhadap warga sipil Rohingya. Kedua, mendorong negara-negara penerima pengungsi memberikan perlindungan komprehensif bagi perempuan dan anak-anak di wilayah konflik bersenjata dan di kamp pengungsian. Ketiga, mendorong negara-negara ASEAN untuk segera mencari solusi terbaik untuk krisis Rohingya dan menjalankan Rencana Aksi Regional untuk menangani VAWG (Violence Against Women and Girls).

Pada Selasa, 12 September 2017 lalu, di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, diadakan juga acara doa lintas agama dan deklarasi solidaritas untuk Rohingya bertajuk “Solidarity For Rohingya” yang dipelopori anggota DPR-RI dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Aksi ini mengajak Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, rasa, agama dan golongan untuk terlibat dalam penyelesaian konflik secara damai dan menjaga kekuatan untuk membangun peradaban manusia yang menjunjungi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam acara itu hadir sejumlah rohaniwan untuk berdoa, seperti Pdt. Sapta B. Siagian, M.Th dari Kristen yang juga lulusan LEMHANNAS. TK

 

Berita Terkait