Kondisi Warga Gereja di Aceh Singkil Masih Memprihatinkan

969 dibaca
Sebuah potret tempat ibadah saat dibakar massa di Aceh Singkil.

Beritanarwastu.com. Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (FORCIDAS), Boas Tumangger dan tokoh masyarakat Muslim Kecamatan Suro, Ramli Manik, melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat, 22 April 2016 lalu, bahwa kondisi Aceh Singkil pasca peristiwa pembakaran Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) pada 13 Oktober 2015 lalu tidak semakin membaik, bahkan izin pembangunan gereja dipersulit, meski seluruh persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur tahun 2007 tentang izin pendirian rumah ibadah telah dipenuhi.
“Berdasarkan data yang kami miliki, tercatat ada satu gereja yang sudah mengajukan izin pembangunan gereja sejak 28 Juni 1994 lalu. Namun, sampai saat ini izin tersebut tidak pernah keluar,” tukas Boas. Pascaperistiwa pembakaran gereja pada 13 Oktober 2015 lalu itu, lanjut Boas, Pemerintah Daerah sudah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan dan jemaat rumah ibadah yang belum memiliki izin agar mengurusnya dengan segera. 
Dari 24 gereja yang ada, Pemerintah Daerah merekomendasikan pemberian izin kepada 13 gereja yang telah lolos verifikasi persyaratan. Namun, pada Rabu 20 April 2016, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) menyampaikan bahwa 13 gereja tersebut proses perizinannya tidak berlaku lagi dan harus mengulang dari awal. “Sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan kapan pemerintah daerah akan menerbitkan surat izin pembangunan tersebut,” katanya.
“Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, pihak FKUB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berubah-ubah kebijakannya. Itu mempersulit panitia pendirian gereja dalam mengurus perizinan,” ujarnya kepada Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat. 
Ketentuan lain yang dinilai mempersulit adalah mengenai syarat perizinan dalam peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan adanya 150 KTP pengguna rumah ibadah dan 120 KTP dukungan dari masyarakat setempat. Sementara dalam Peraturan Bersama (PERBER) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat, mensyaratkan 90 KTP pengguna rumah ibadah dan 60 KTP dukungan.
“Dari aturan soal KTP, pemerintah daerah punya tafsir yang berbeda. Menurut mereka, KTP dukungan harus dari warga yang beragama Islam. Padahal dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri) tidak diatur seperti itu,” kata Boas.
Pada kesempatan itu, Boas juga menyampaikan keluhan terkait pendidikan di Aceh Singkil yang belum bebas dari praktik diskriminasi. Meski sudah berpuluh-puluh tahun semua Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki guru agama Nasrani. Sedangkan pelajaran agama menjadi satu syarat bagi kelulusan siswa. 
“Karena itu, siswa non-Muslim harus mengikuti pelajaran agama Islam, termasuk baca tulis Arab dan Al-Quran supaya bisa naik kelas atau lulus sekolah. Ada 23 persen umat Nasrani di sana, tapi tidak ada guru agama Kristen di Kabupaten Aceh Singkil. Padahal, persyaratan naik kelas adalah pendidikan agama. Jadi agar lulus ujian harus mengikuti pelajaran agama Islam,” paparnya. 
Sebelumnya Boas juga menyampaikan kekecewaannya atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Singkil pada Kamis, 21 April 2016 yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Hotma Uli Natanael Tumangger alias Wahid Tumangger atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Kendati dalam persidangan tidak pernah dihadirkan satu pun alat bukti, seperti senjata atau proyektil peluru yang membuktikan Wahid Tumangger melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya. 
Sementara itu, Ramli Malik menampik kabar bahwa telah terjadi perang agama yang menjadi penyebab pembakaran gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) pada 13 Oktober 2015 lalu di Aceh Singkil. Sebab hubungan antara umat beragama, terutama Islam dengan Kristen, secara umum tidak ada masalah. Dan sebelum terjadi peristiwa yang disertai terbakarnya gereja, tidak pernah ada konflik antara umat Islam dengan Kristen. “Semuanya baik-baik saja. Sebelum peristiwa pembakaran gereja, tidak ada konflik antara Islam dengan Kristen di Aceh Singkil,” ujar Ramli.
Menurutnya, peristiwa pembakaran gereja pada 13 Oktober 2015 itu terjadi, karena pemerintah kabupaten kurang tegas dan tidak cepat memberikan izin pembangunan gereja kepada umat Nasrani (Kristen). Tuntutan dalam demo yang terjadi pada 6 Oktober 2015 lalu itu, kata Ramli, menuntut pemerintah daerah agar menertibkan rumah ibadah yang tidak memiliki izin, bukan menuntut pengusiran umat Kristen. “Jadi asumsinya kalau pemerintah daerah memberikan izin tidak akan ada konflik di sana. Intinya Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil itu menuntut pemerintah menertibkan rumah ibadah yang tidak memiliki izin,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, bukti bahwa tidak pernah ada peristiwa intoleransi di Aceh Singkil. Setelah ada arus pengungsian pasca pembakaran gereja, banyak rumah-rumah orang Kristen yang ditinggalkan oleh seluruh penghuninya. Kalau memang benar ada konflik antarumat beragama, seharusnya ada upaya perusakan atau pembakaran. Namun, faktanya rumah-rumah orang Kristen tersebut tidak disentuh sama sekali. 
“Pemerintah daerah dan media terlalu cepat mengatakan, ada konflik agama di Aceh Singkil. Aceh Singkil dibilang mencekam. Kalau pemerintah daerah benar-benar ingin melindungi masyarakatnya maka segeralah memberikan izin pembangunan rumah ibadah di Aceh Singkil,” tegas Ramli.
Ia pun berharap Pemerintah Pusat harus terlibat dalam menyelesaikan persoalan tersebut dan Kepolisian RI serta Badan Intelijen Negara (BIN) diminta mencari aktor intelektual peristiwa pembakaran gereja pada Oktober 2015 lalu. Sebelumnya, di NARWASTU edisi lalu telah ditulis bahwa sejumlah pemuka masyarakat asal Sumatera Utara (Sumut) sudah meminta Presiden RI, Menkopolhukam, tokoh-tokoh agama dan anggota DPR-RI agar ikut memperhatikan keberadaan umat Kristiani di Aceh Singkil.
“Kalau Pemerintah Daerah Aceh Singkil tak bisa membuat kenyamanan bagi umat Kristen untuk beribadah, sebaiknya mereka pindah saja ke Sumatera Utara agar jangan sulit beribadah. Negara ini bukan milik kelompok tertentu. Indonesia ini adalah berdasarkan Pancasila yang mengakui hak agama Kristen,” ujar Ir. Sahat P. Pasaribu, M.Pd.K, tokoh masyarakat asal Sumut di Jakarta yang juga Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Tapanuli Tengah.
Sedangkan mantan Hakim Agung RI, Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. yang juga Ketua Umum DPP Kerukunan Masyarakat Batak (KERABAT) menegaskan, selain pendekatan secara hukum, perlu diperhatikan untuk melakukan pendekatan secara adat dan budaya atas kasus di Aceh Singkil. “Masyarakat harus kita beri pemahaman agar bisa hidup rukun dan damai sekalipun berbeda agama. Ada masalah sosial, ekonomi dan budaya yang perlu diperhatikan secara bijaksana di sini. Pemerintah juga harus turun tangan,” papar anggota jemaat Gereja HKBP itu. KT





Berita Terkait