KPPPA RI Luncurkan Survei Nasional Pengalaman Nasional Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018

93 dibaca
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI meluncurkan sekaligus mensosialisasikan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018.

Beritanarwastu.com. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI meluncurkan sekaligus mensosialisasikan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018, di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Mei 2019 lalu. Peluncuran  dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof. Dr. Yohana Susana Yembise.

SNPHAR 2018 adalah Survei Rumah Tangga Nasional yang menggunakan desain survei kluster empat tahap yang terstratifikasi di Indonesia yang bertujuan untuk mengukur prevalensi tindak kekerasan emosi dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, mengidentifikasi faktor risiko dan faktor perlindungan dari tindak kekerasan serta mendokumentasikan dampak dari tindak kekerasan agar dapat dimanfaatkan untuk upaya-upaya pencegahan. Survei ini mencakup 11.410 rumah tangga yang tersebar di 1.390 blok sensus di 232 kecamatan yang berada di 150 kabupaten/kota dari 32 provinsi di Indonesia.

Hasilnya antara lain, tiga dari lima anak perempuan, dan satu dari dua anak laki-laki mengalami kekerasan emosional, sebagian besar oleh teman atau sebaya mereka. Satu dari lima anak perempuan dan satu dari tiga3 anak laki-laki mengalami kekerasan fisik yang juga lebih banyak dilakukan oleh rekan atau sebayanya serta 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan oleh teman atau sebaya serta pacar.

Ketua Komisi VIII DPR-RI Ali Taher yang turut hadir dalam acara tersebut mengajak semua pihak untuk bersyukur atas peluncuran hasil survei ini. Menurutnya, selama ini Komisi VIII DPR-RI pun selalu mengangkat isu tentang perempuan dan anak dalam program-program mereka, karena hasil riset selama ini menunjukkan bahwa hak-hak hukum perempuan dan anak belum sepenuhnya diterima oleh mereka, sehingga semua pihak harus mengupayakan terwujudnya hal tersebut. “Stop kekerasan adalah ibadah,” tukasnya menutup sambutan.

Sementara itu, Prof.  Yohana Susana Yembise menyatakan rasa syukur dan kebanggaannya atas kerja keras tim survei dan semua pihak yang selama 5 tahun ini telah berjuang secara luar biasa untuk memperoleh hasil yang akan disosialisakan pada hari ini. Menurutnya, dari hasil survei yang telah hadir ini masih terdapat “Extraordinary Crime” yang perlu menjadi perhatian kita semua. Hasil survei ini juga ke depannya diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipakai pemerintah hingga masyarakat untuk melakukan proses sosialiasi secara luas serta untuk menjadi masukan dalam menyusun kebijakan-kebijakan maupun peraturan atau apapun yang dapat mendukung berkurangnya kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Dia pun menyampaikan permohonan kepada DPR-RI agar RUU PKS dapat secepatnya disahkan menjadi undang-undang, karena adanya sinkronisasi antara rancangan undang-undang tersebut dan hasil SNPHAR 2018 ini. Menurutnya, terlihat bahwa data kekerasan yang terjadi semakin meningkat karena masyarakat semakin sadar untuk melaporkan mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada diri mereka atau yang mereka lihat terjadi di sekitar mereka. Diharapkan bahwa semakin hari persentase kekerasan yang terjadi akan semakin berkurang hingga pada tahun 2030 benar-benar diharapkan tidak ada lagi violence terhadap anak di Indonesia.

Menteri PPPA juga menyerahkan secara simbolis Mock Up Poster Hasil SNPHAR 2018 kepada Bappenas, BPS dan Kemenko PMK serta tanda terima kasih kepada Tim SNPHAR 2018. Dalam acara tersebut juga kembali disosialisakan lagu Three Ends yang dalam salah satu bagiannya mengajak semua elemen masyarakat untuk: Stop… kekerasan pada perempuan. Stop… kekerasan pada anak kita. Stopketidakadilan untuk mereka. Acara ditutup dengan sosialisasi mengenai program SNPHAR 2018 di akun Instagram Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DF

Berita Terkait