Wiranto dan Ahok
Menkopolhukam Baru Bakal Ringankan Langkah Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017

682 dibaca
Wiranto dan Ahok

Beritanarwastu.com. Terpilihnya Jenderal TNI (Purn.) Wiranto sebagai Menkopolhukam baru, secara tak langsung menguntungkan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaya Purnama, M.M. (Ahok) dalam pertarungan di Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Soalnya, jauh-jauh hari Wiranto sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura sudah tegas menyatakan dukungan partainya terhadap Ahok, sekalipun lelaki berdarah Tionghoa itu sempat menyatakan maju lewat jalur independen. Namun akhirnya Ahok memilih jalur parpol, dan disokong Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Golkar.

              Wiranto yang mantan Panglima TNI dan pernah Menkopolkam di era Presiden Gus Dur, memang figur nasionalis yang disegani di negeri ini. Ia pernah maju sebagai Capres dan Wapres RI di pilpres yang lalu. Meski demikian aktivis HAM, seperti Harry Azhar dari Kontras mengkritik Presiden Jokowi, karena memilih Wiranto sebagai Menkopolhukam, lantaran mantan ajudan Presiden Soeharto ini dianggap terkait dalam kasus HAM di era yang lalu (Warta Kota, 28 Juli 2016). Juga pakar politik LIPI, Prof. Siti Zuhro menuturkan, mestinya pimpinan parpol seperti Wiranto kurang etis diminta jadi Menkopolhukam.

                Terlepas dari adanya kritik tajam atas terpilihnya Wiranto menggantikan Jenderal TNI (Purn.) Luhut Panjaitan, yang kini digeser jadi Menko Kemaritiman menggantikan Dr. Rizal “kepret” Ramli yang dikenal kritis, Luhut, seperti ditulis pengamat politik Prof. Tjipta Lesmana di harian Rakyat Merdeka (28 Juli 2016) sesungguhnya sangat tidak happy dengan pergeseran posisi itu. Soalnya, siapapun tahu bahwa Menkopolhukam itu sebuah jabatan prestisius, strategis dan Luhut selama ini dikenal powerfull. Dan disebut-sebut ia bisa mengendalikan Partai Golkar dengan jabatannya.

                Ada sumber menyebut, elite PDIP (Megawati Soekarnoputri), Jusuf Kalla dan Surya Paloh kurang menyukai Luhut, sehingga ada tekanan kuat kepada Jokowi untuk menggantinya. Sementara salah satu figur kepercayaan Jokowi di lingkaran kekuasaannya adalah Luhut. Dan Luhut tetap dipercaya sebagai Menko Kemaritiman. Di era Wiranto ini kita tetap berharap kiranya bahaya teroris dan aksi-aksi anarkis yang kerap dilakukan sekelompok ormas bisa diatasinya, termasuk agar aktivitas ibadah warga gereja bisa terjamin lebih nyaman, aman dan baik serta tidak melulu dilanda teror penutupan.

                Kita juga berharap dan berdoa agar Wiranto bisa memperhatikan warga Karo di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), yang kini resah, lantaran pengelola rumah makan (lapo) babi panggang Karo (BPK) di sana didemo sebuah ormas. Ormas itu menuding, makanan seperti BPK meresahkan umat Islam. Padahal keberadaan warung-warung makan BPK sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Sumut. Inilah salah satu bukti bahwa di negeri ini masih ada ormas atau elemen anak bangsa yang tidak menghargai kebhinnekaan.

               Demo oleh ormas atas keberadaan warung makan BPK di Sumut, mirip-mirip dengan kasus penggusuran sejumlah tempat ibadah umat Kristiani di Aceh Singkil setahun lalu. Di sana ormas pun ada yang mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar menutup sejumlah tempat ibadah (gereja) yang sesusungguhnya sudah berdiri puluhan tahun, karena dianggap tak punya izin.

             Sehingga kasus atau kondisi yang mencederai pluralisme dan nilai-nilai Pancasila ini mesti diperhatikan Presiden Jokowi, yang dalam hal ini kondisi keamanan, penegakan hukum dan ketertiban di negeri ini dipercayakannya kepada Menkopolhukam. Termasuk kasus GKI Yasmin Bogor pun hingga kini belum tuntas. Padahal Mahkamah Agung (MA) RI sudah memutuskan bahwa GKI Yasmin itu sudah seharusnya dibuka agar bisa dipakai kembali sebagai tempat beribadah.

           Kembali ke Ahok. Wiranto pasti meringankan langkah Ahok yang akan tampil sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017, apalagi jabatannya sebagai Menkopolhukam memudahkannya untuk menyokong agar Ahok tak “digebuki” elite-elite politik yang tak menyukainya. Terlebih Presiden Jokowi adalah sahabat Ahok. Lawan Ahok yang kemungkinan tampil di Pilkada DKI Jakarta adalah Letjen TNI (Purn.) Syafrie Syamsuddin, mantan Wakil Menteri Pertahanan yang didukung Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKS.

             Syafrie Syamsuddin yang mantan Pangdam Jaya adalah anak buah Wiranto saat ia menjabat Panglima TNI. Dan di belakang Syafrie ada tokoh nasional, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Soebianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang saat di ABRI (kini: TNI) dikenal rival Wiranto. Namun siapapun yang kelak terpilih sebagai gubernur di DKI Jakarta, kita doakan kiranya yang bersangkutan adalah figur nasionalis, Pancasilais, berani berkorban untuk kesejahteraan rakyat, bisa memberi kenyamanan bagi setiap warga negara untuk beribadah, mencari kehidupan yang layak dan berserikat. Kiranya pula Pak Wiranto sukses sebagai Menkopolhukam yang baru, dan semoga selalu dilindungi Tuhan yang maha rahmat. TS   

Berita Terkait