Prof. Magnis Soeseno dan Sandiaga Uno
Menyoal Isu SARA Jelang Pilkada DKI Jakarta di PGI

1186 dibaca
Nara sumber dalam diskusi “DKI Jakarta Menuju Pemilihan Gubernur yang Bermartabat. Emang Siapa Calon yang Rasis?" yang diadakan DPD GAMKI DKI Jakarta di Gedung PGI, Jakarta Pusat.

beritanarwastu.com. Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, berbagai isu mulai dilontarkan, termasuk isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), baik oleh tim sukses dari masing-masing calon maupun oknum. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai persepsi yang akan membingungkan masyarakat.  Menyikapi hal itu, DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) DKI Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “DKI Jakarta Menuju Pemilihan Gubernur yang Bermartabat. Emang Siapa Calon yang Rasis?" di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Diskusi yang dihadiri para tokoh, aktivis dan mahasiswa ini menghadirkan pembicara Sandiaga Uno (Cagub dari Partai Gerindra), Petrus Selestinus (Tim Ahok), Pdt. Henrek Lokra, S.Th (PGI), dan Prof. Franz Magnis Soeseno (Budayawan Katolik). Romo Franz Magnis Soeseno, dosen filsafat dari STF Driyarkara, Jakarta, menegaskan, menjelang Pilkada DKI Jakarta seluruh masyarakat harus sepakat, bahwa siapapun, dan dari latar belakang apapun, berhak diajukan menjadi calon gubernur. Mereka (calon gubernur) dilihat atas dasar nilai yang dimiliki, martabat, dan tidak ada kaitannya dengan suku, agama, ras, dan golongan.

“Di Indonesia tidak sama dengan Jerman, yang dulu sangat kuat melihat perbedaan ras. Jadi dalam rangka Pilkada DKI Jakarta kita harus menerima siapa saja sebagai calon, termasuk Ahok,” ujarnya.  Lanjut Magnis, wajar jika kampanye jelang Pilkada DKI Jakarta memanas, karena Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia, namun hendaknya isu SARA jangan dibawa-bawa di kampanye. “Kritik atau nilailah para calon dengan apa yang sudah dibuat, semisal untuk incumbent, atau bagaimana rekam jejaknya,” ujarnya.

Menurut Magnis, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam memilih, yaitu kualitas, kompeten, dan memiliki komitmen pada hak asasi manusia.  Sementara itu, Pdt. Henrek Lokra menjelaskan, generasi yang hidup hari ini tidak lagi mempermasalahkan SARA. Hendrik menyatakan, banyak tokoh yang sangat agamis dan nasionalis tetapi akhirnya korupsi. "Agama syiar kebaikan tapi agama dieksploitasi dalam panggung politik untuk memecah masyarakat," kata Hendrik.

Salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pada kesempatan itu menyampaikan visi dan misinya. Sandiaga mengatakan, baginya, isu SARA sudah tak layak diungkapkan, karena masyarakat Jakarta sudah cerdas. Ia pun menyebut sejumlah kawan dekat dan tim suksesnya yang memiliki latar belakang bermacam-macam. "Buat saya SARA sudah selesai, tidak relevan lagi. Makanya, saya bingung kenapa waktu saya ke Balai Kota, kok, Pak Ahok bilang kita main SARA," kata Sandiaga.

 

Tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah merampungkan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Untuk pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, KPU DKI menjadwalkan masa pendaftaran pada 19-21 September 2016, baik untuk calon perseorangan maupun dari parpol. Pada masa pendaftaran itu, calon perseorangan harus menyertakan salinan rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU DKI sebelum masa pendaftaran.

Salinan rekapitulasi itu untuk mengetahui apakah jumlah dukungan terhadap bakal calon telah memenuhi syarat minimal dukungan. Sementara itu, untuk bakal calon yang diusung parpol atau gabungan parpol, selain pendaftaran yang ditandatangani ketua dan sekretaris parpol di tingkat daerah, mereka harus menyertakan surat keputusan persetujuan dari pengurus partai politik di tingkat pusat.

Setelah masa pendaftaran, KPU DKI Jakarta akan melakukan verifikasi calon pada 19 September-9 Oktober 2016. Pada masa verifikasi tersebut, KPU DKI Jakarta memberikan satu kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan calon, baik untuk perseorangan maupun parpol, jika syarat dukungan belum terpenuhi. Perbaikan syarat dukungan itu dilakukan pada 29 September-1 Oktober 2016.

              Adapun urutan jadwal Pilkada 2017 DKI Jakarta yang telah disusun KPU DKI Jakarta: 3 Agustus-7 Agustus 2016: penyerahan syarat dukungan perseorangan, 19 September-21 September 2016: pendaftaran calon,

19 September-9 Oktober 2016: verifikasi calon, 22 Oktober 2016: penetapan calon, 23 Oktober 2016: pengundian dan pengumuman nomor urut, 26 Oktober 2016-11 Februari 2017: masa kampanye dan debat publik, 12 Februari-14 Februari 2017: masa tenang.

              Lalu pada 15 Februari 2017: pemungutan dan penghitungan suara, 16 Februari-27 Februari 2017: rekapitulasi suara, 8 Maret-10 Maret 2017: penetapan calon terpilih tanpa sengketa. Jika Pilkada DKI Jakarta 2017 dilakukan dua putaran, maka pemungutan dan penghitungan suara putaran kedua rencananya dilaksanakan pada 19 April 2017. Berikut adalah jadwal pelaksanaannya: 4 Maret 2017: penetapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran ke-2.

             Kemudian pada 5 Maret-19 April 2017: rekapitulasi daftar pemilih, 4 Maret-15 April 2017: sosialisasi, 6 April-15 April 2017: kampanye serta penajaman visi dan misi, 16 April-18 April 2017: masa tenang, 19 April 2017: pemungutan dan penghitungan suara, 20 April-1 Mei 2017: rekapitulasi suara, 5 Mei-6 Mei 2017: penetapan calon tanpa sengketa KPU DKI Jakarta juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2017 nanti. Sebab, target partisipasi masyarakat untuk pilkada serentak pada 2017 mencapai 77,5 persen. Angka tersebut meningkat 5,2 persen dari tingkat partisipasi masyarakat DKI pada Pilpres 2014, yakni sebanyak 72,3 persen. TK

Berita Terkait