Menyoal Undang-undang Mengenai Penodaan Agama

414 dibaca
Nara sumber dalam diskusi seputar penodaan agama di Kantor LBH Jakarta.

BERITANARWASTU.COM. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan, bahwa polisi resmi menghentikan penyelidikan pelaporan terhadap Kaesang Pangarep yang dilaporkan di antaranya dengan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Tetapi pada kasus lainnya, Polri tetap melanjutkan 156a yang menjerat Aking Saputra yang terus bergulir.

Selain itu, Ahok dibui dua tahun. Dokter Otto Rajasa ditahan dan Senin lalu (10 Juli 2017) Jaksa Penuntut Umum Rahmad Isnaini menuntut tiga tahun penjara dan denda 50 juta subsider 3 tahun penjara. Lalu tiga mantan petinggi eks Gafatar masih dipenjara sampai lima tahun. Mengapa pasal karet ini terus dibiarkan menindas hak dasar warga untuk berpendapat dan berekspresi. Bagaimana negara mudah sekali memenjarakan warga yang berpikir kritis tentang agama atau pemuka agama di media social (medsos).

Hal inilah yang menjadi latar belakang dari diskusi bertajuk Jerat Pasal Penodaan Agama: Dari Kaesang, Aking, sampai Dokter Otto yang dilaksanakan oleh Koalisi Anti-Persekusi di Kantor LBH Jakarta, Jalan  Diponegoro 74, Jakarta Pusat, pada Kamis, 13 Juli 2017 lalu.  Pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut, antara lain Dr. Rumadi Ahmad (Dosen Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Damar Juniarto dari SAFEnet, Sigit Widodo dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Asfinawati (Ketua YLBHI) dan KH Imam Nakha’i M.Ag, dan dari Komisioner Komnas Perempuan.

Pada kesempatan itu, Rumadi Ahmad menuturkan, penerapan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama semakin memperkuat aksi intoleransi dan mempersempit ruang toleransi. Ini juga bertentangan dengan konstitusi. “Argumen pengaduan penodaan agama berdasarkan perasaan tersinggung dan keresahan, yang tadinya tidak dipersoalkan, bahkan sering dijadikan guyonan ringan, sekarang sudah menjadi persoalan hukum yang serius,” katanya.

Rumadi menambahkan, ruang toleransi harus diperlebar kembali. Sebab itu, l pasal penodaan agama harus dilawan dan jangan dibiarkan. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia yang demokratif, menjadi semakin tergerus. Sementara itu, Damar Juniarto melihat internet yang adalah tambahan ruang untuk berekspresi, kini telah bergeser menjadi ruang untuk mengkriminalisasikan orang lain. Sedangkan Asfinawati mempertanyakan, melalui pasal penodaan agama, bagaimana agama yang ternoda. Menurutnya, pasal ini menjadi ancaman bagi umat beragama, karena di mana negara yang hanya bisa menentukan benar atau salah dalam menganut agama.

Sigit Widodo sependapat dengan Asfinawati. Menurut Sigit, pasal tersebut sangat menindas hak masyarakat untuk berpendapat. Dan negara dinilai terlalu mudah memenjarakan warganya yang berpikir kritis mengenai agama di internet/media sosial.  Sebab itu, semua nara sumber mengimbau supaya negara lebih cermat dan bijak dalam menangani kasus-kasus penodaan agama agar tidak terus menerus berjatuhan korban dari persekusi. TD

Berita Terkait