Seminar PGLII dan Fakultas Hukum UKI Jakarta
Negara Harus Menjamin Kebebasan Beribadah

626 dibaca
Seminar PGLII dan Fakultas Hukum UKI Jakarta

Beritanarwastu.com.  Kebebasan beribadah di negeri ini masih belum sepenuhnya bisa dijalankan oleh warga negaranya. Padahal, kebebasan untuk beribadah merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hal itu bisa dilihat dari masih maraknya perizinan dalam membangun rumah ibadah, seperti kasus Gereja Katolik Santa Clara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Atau pembakaran gereja yang terjadi di Singkil Aceh dan kasus GKI Yasmin yang sampai hari ini masih belum jelas akan nasibnya. 

 Dengan keadaan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi setiap kita yang sadar akan arti penting dari sebuah toleransi. Terkait dengan itu, sebagai lembaga keumatan dan salah satu lembaga gereja aras nasional, Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, menggelar seminar “Tinjauan Yuridis atas Hukum Pembangunan Rumah Ibadah: Mencari Solusi” di Graha William Surjadjaja FK UKI, Jakarta Timur, pada Jumat, 20 Mei 2016 lalu.

 Rektor UKI, Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang juga pakar hukum didapuk sebagai pembicara pertama yang menguraikan perihal kebebasan beragama di Indonesia yang belum sepenuhnya diwujudkan. "Negara harus menjamin kebebasan beragama atau beribadah. Kalau sampai terjadi penindasan dan itu dibiarkan, maka bisa dikatakan negara lalai," tegas Maruarar yang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI.

 Ia menambahkan bahwa di Indonesia isu agama masih kerap digunakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).  "Bukan berarti negara tidak peduli, tapi ada saja oknum yang menggunakan isu tersebut. Negara harus bertindak tegas,” tegasnya.

 Sedangkan dari Komisi Advokasi, Hukum dan HAM PP PGLII, Rhesa N. Sigarlaki, S.H. menyinggung mengenai kasus penutupan rumah ibadah yang kerap terjadi. Dan selaku perwakilan PGLII ia menolak Peraturan Bersama Menteri (PBM), yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri direvisi dengan tiga alasan, yakni dasar hukum, tertib hukum dan segi implementasi. “Kami mengusulkan format peraturan perundang-undangan untuk mengurus izin pembangunan rumah ibadah adalah Peraturan Presiden dengan segi yuridis teknis, segi historis dan segi politis,” kata Rhesa.

 Namun menurutnya, persoalan teoritik yang mengemuka adalah bagaimana mekanisme kontrol Pemerintah Pusat atas pemerintah kabupaten kota, karena pengawasan mereka dimediasi oleh gubernur. Pengawasan Pemerintah Pusat hanya bersifat tak langsung. Apakah ini suatu konseptual atau bagian alami dari otonomi daerah, itu pertanyaan kita ke depan.

 Selanjutnya pengamat hukum tata negara, Viona Wijaya, S.H. berpendapat, PBM 2 Menteri tergolong sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) secara formil tidak bermasalah, yaitu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kesesuaian antara materi muatan dengan jenis peraturan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan lahir melalui prosedur pembentukan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

 Isi PBM 2 menteri secara umum mencakup tiga hal, yaitu pemeliharaan kerukunan, umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah. Namun orang kerap salah mengira isi PBM 2 Menteri semata-mata mengatur persoalan pendirian rumah ibadah semata. “Bagaimana pun Indonesia adalah negara dengan tiga dimensi teokrasi, demokrasi dan nomokrasi,” katanya.

“Penghormatan dan pemenuhan negara terhadap hak warga untuk beribadah adalah mutlak. Keterbukaan, saluran partisipasi yang demokratis, jaminan terhadap hak asasi manusia harus senantiasa tersedia. Dan semua hal itu tetap harus berada dalam sebuah kerangka hukum yang baik, yang dijalankan secara konsisten dan adil,” jelas Viona. Sekadar tahu, seminar bersama PGLII dan Kampus UKI, Jakarta, ini juga dihadiri tokoh-tokoh PGLII, seperti Pdt. Ronny Mandang, M.Th (Ketua Umum PGLII) dan Y. Deddy A. Madong, S.H. (Ketua III PGLII). Deddy Madong yang dikenal aktivis HAM dan advokat senior adalah salah satu penggagas acara ini. BTY

Berita Terkait