Said Damanik, S.H., M.H.
Pemerintah Mesti Tegas Terhadap Kelompok Anarkis

658 dibaca
Said Damanik, S.H., M.H.

Beritanarwastu.com. Pemilihan Presiden (Pilpres) RI pada 9 Juli 2014 lalu, ternyata berpengaruh pula pada hubungan atau tali persaudaraan di kalangan tokoh-tokoh Kristen. Ada tokoh Kristen yang mati-matian mendukung capres nomor 1, kemudian tak mau lagi menyapa atau berkomunikasi sebagaimana layaknya saudara dengan kawannya yang memilih mendukung capres nomor 2. Ini merupakan set back, dalam kehidupan berdemokrasi. Seharusnya kalau sudah usai pilpres, lalu muncul Presiden RI baru, maka kita harus menerimanya dengan baik, dan persaudaraan dirajut kembali. Jangan jadi bermusuhan karena berbeda pilihan di pilpres yang lalu.

                “Kita memang masih belajar berdemokrasi. Padahal berbeda pilihan di pilkada atau pileg (pemilihan legislatif) atau pilpres, itu wajar. Di Indonesia yang terjadi, kalau berbeda pilihan, yang berbeda dengan kita  dianggap musuh. Itu tak benar. Adalah hak setiap orang berbeda pendapat, dan itu dilindungi undang-undang. Terlebih tokoh-tokoh Kristen atau pemimpin gereja, bukan rahasia umum lagi, hubungannya jadi retak lantaran ada yang mendukung Prabowo, lalu yang satunya mendukung Jokowi di Pilpres 2014 lalu,” tukas advokat/pengacara senior, Said Damanik, S.H., M.H.

            “Kedua capres itu putra terbaik bangsa, kita hargai mereka. Siapapun pemenang, maka harus kita terima dong. Ingat, Pilpres 2014 yang lalu tak akan bisa memuaskan semua pihak, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Itulah demokrasi, harus kita dewasa berdemokrasi. Kalau bertarung di politik, maka harus siap kalah dan siap menang,” ujar Said Damanik menyikapi fenomena “perpecahan” di kalangan pemuka gereja akibat Pilpres 2014 lalu dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, baru-baru ini.

                Menurut mantan Plt. Sekjen DPN PERADI dan Wakil Ketua Gereja, Masyarakat dan Agama-agama (Germasa) di GPIB Gloria, Kota Bekasi, Jawa Barat, ini             ketika Pilpres 2014 berlangsung baik, aman dan damai, mulai dari Aceh sampai Papua, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini, karena tidak terjadi chaos. “Kita bersyukur Pemerintah dan KPU bisa menjalankan agenda Pilpres 2014 dengan baik. Sehingga tokoh-tokoh gereja harus melihat ini dengan kaca mata iman, bahwa Indonesia disertai Tuhan dalam memilih pemimpinnya. Sekarang saatnya kita bersatu dan bekerja, serta mari kita doakan dan kawal pemerintahan baru. Bukan saatnya berdebat atau saling menuding,” terang Sekretaris Dewan Kehormatan DPN PERADI ini.

                Menurut Said, sekarang masih ada kelompok-kelompok radikal di negeri ini, yang sering mengganggu umat Kristen beribadah, bahkan menutup tempat ibadah, “Mari kita minta pemerintah baru agar tegas dalam menegakkan hukum. Kita minta agar tempat ibadah, seperti HKBP Filadelfia, HKBP Ciketing di Bekasi dan GKI Yasmin Bogor agar dibuka, supaya umat kita bisa beribadah lagi. Dan kepada Presiden RI baru kita minta komitmennya agar di negeri ini jangan terjadi lagi diskriminasi, dan harus ada penghargaan terhadap minoritas, terutama dalam hal beribadah.”

                Pakar hukum yang juga pengajar calon advokat di sejumlah perguruan tinggi ternama itu, sekarang dalam masyarakat kita ada ketidakpercayaan publik yang tinggi terhadap elite parpol, dan ini mesti diperhatikan serius. “Untuk membangun parpol agar dipercaya rakyat dan tak bersikap pragmatis, maka harus ada konsolidasi politik untuk kaderisasi, organisasi dan administrasi agar lebih baik. Kalau parpol mau memilih caleg atau calon kepala daerah harus dipilih yang benar-benar berkualitas, dan punya wawasan soal politik, hukum, etika dan kemasyarakatan. Sebab apa yang dihasilkan parpol, itu mempengaruhi sistem politik dan hukum di negeri ini ke depan. Sedangkan yang menentukan di dunia ini adalah sistem hukum, sistem politik dan sistem ekonomi,” papar Ketua Umum Keluarga Besar Damanik se-Jabodetabek ini.

                 “Karena parpol perlu menyiapkan SDM berkualitas, maka di sini perlu peran dari agamawan atau lembaga keagamaan, seperti tokoh Kristen untuk menggarami dan jadi terang bagi elite-elite politik. Gereja-gereja atau umat Kristen harus terus bersaksi untuk bangsa dan negara ini. PGI, PGLII, KWI dan yang lainnya harus terus menggumuli persoalan bangsa ini. Sidang Raya XVI PGI 2014 di Nias, harus ikut membahas dan memutuskan apa sikap gereja-gereja terhadap kondisi bangsa dan negara ini,” papar mantan Wakil Sekjen DPN PERADI ini.

                Suara nabiah untuk tegaknya keadilan, kebenaran dan kedamaian di Indonesia, ujarnya, harus terus disuarakan PGI. “Sehingga pemimpin PGI berikutnya kita harapkan harus punya wawasan nasional dan internasional, tahu mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika serta tahu persoalan politik di negeri ini. Pemimpin PGI mendatang harus bisa memberikan masukan atau pemikiran yang berguna bagi Pemerintah dan DPR di dalam membuat sebuah keputusan. Pdt. A.A. Yewangoe (Ketua Umum PGI periode 2004-2014) itu seorang yang berani dan cerdas, perlu figur seperti dia untuk memimpin PGI,” ujarnya.

                Persoalan radikalisme, gangguan beribadah, kemajemukan, kemiskinan dan penyakit sosial yang melanda negeri ini, harus ikut dipikirkan PGI, dan diberi solusinya. Sidang Raya XVI PGI di Nias harus peka akan hal itu. “Gereja-gereja di Indonesia memang sangat penting untuk berdoa bagi bangsa ini, namun kita juga harus terus bekerja dan membenahi kekurangan yang ada di tengah gereja, masyarakat dan bangsa. Kita doakan dan kita kawal agar pemerintahan Jokowi-JK bisa membuat rakyat semakin sejahtera, termasuk warga gereja agar semakin nyaman dan aman beribadah. Dan gereja-gereja harus terus mengingatkan elite politik agar peka terhadap suara rakyat,” tegasnya.

Berita Terkait