PGLII Tolak RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

245 dibaca
Jumpa pers bersama pemuka PGLII di Jakarta.

Beritanarwastu.com. Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) menolak RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (RUU PPK) diberlakukan di kalangan umat Kristen. RUU PPK sangat bertentangan dengan nilai-nilai, pendidikan, peribadatan dan tata kelola kehidupan umat Kristen. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th, saat jumpa pers di Gereja GKRI Karmel, Jakarta, pada Selasa, 30 Oktober 2018 lalu.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) pada Rapat Paripurna, 16 Oktober 2018 lalu, telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai usul inisiatif DPR-RI dan akan segera menjadi pembahasan dalam proses legislasi nasional. Menurutnya, naskah akademik RUU PPK tidak melalui percakapan dengan lembaga-lembaga Kristen.

“Seperti dalam Bab 2 Pasal 69 dan 70 jelas sekali pembuat RUU ini tidak paham apa yang dimaksud dengan Sekolah Minggu dan Katekisasi. Kita sudah memiliki PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, seharusnya ini jadi pegangan. Jika RUU ini akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang, maka kami tidak lagi percaya kepada pemerintah,” katanya.

Ketua III PGLII yang juga advokat, Y. Deddy A. Madong, S.H., M.A. melihat dari struktur undang-undang, RUU PPK banyak kesalahan, salah satunya tidak ada poin terkait sanksi pidana. Hal ini membuktikan tidak adanya kajian yang baik terhadap RUU tersebut. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PGLII, Pdt. DR. Nus Reimas melihat RUU PPK “salah kamar.” Sebab itu, jika dibiarkan akan berimbas ke mana-mana, dan mengatur kehidupan gereja. “Maka itu PGLII bersikap tegas untuk menolak RUU ini,” tukas mantan Ketua Umum PGLII dua periode ini.

Sebab itu, terkait RUU PPK, PGLII menyarankan, mengingat pesantren dan lembaga pendidikan Islam memiliki keunikannya sendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan agama lain, maka adalah bijak untuk membuat regulasi khusus tentangnya, dan tidak dicampur dengan regulasi bagi lembaga pendidikan agama lain, hingga tidak terjadi tumpang tindih konsep dan penyeragaman yang tidak realistis.

Selain itu, mengingat bunyi pasal 1 (2) UU 20/2003 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, maka kurikulum formal yang ada di setiap lembaga pendidikan agama, tidak cukup hanya dengan pendidikan kewarganegaraan, namun secara lebih spesifik mesti ditambah dengan mata pelajaran Pancasila, yang materinya diharapkan berasal dari badan pemerintah yang pokok tugasnya adalah perihal diseminasi dasar negara, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). KL

Berita Terkait