PGPI Tolak LGBT dan Gereja Diminta Proaktif Gembalakan Jemaat

631 dibaca
Ketua Umum PGPI, Pdt. Jakub Nahuway, M.A.

beritanarwastu.com. Pada Sabtu, 30 September 2016 lalu, Simposium PGPI (Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia) mengadakan seminar yang membahas LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) itu Dilahirkan, Kecenderungan atau Penyimpangan" di aula GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Persoalan LGBT yang marak dibicarakan belakangan ini memang masih bias, apakah masuk ranah hak asasi manusia (HAM) atau bukan. Apalagi kelompok LGBT pada kenyataannya telah ada di Indonesia, di mana masyarakat ada yang menolak dan ada juga menerima keberadaannya.

Bahkan ada kelompok yang menginginkan untuk dilegalkan. Persoalan LGBT secara sosiologis memang ada dan secara yuridis tidak mungkin diakui di negara Indonesia, yang pada dasarnya memiliki dasar hukum UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut catatan Biro Hukum PGPI DKI Jakarta, di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka di simposium ini pula sudut pandang LGBT dititikberatkan berkaitan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Pokok Perkawinan serta peraturan pemerintah yang berkaitan dalam memperhatikan keberadaan LGBT di Indonesia.

Peraturan UU No. 1/1974 hanya menetapkan dua gender, pria dan wanita. Dan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an yang Maha Esa. Hal ini tercakup di Pasal 34 ayat 1 UU Adminduk.

Dan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada  instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan, penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk yang dimaksud dengan perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Menurut pembicara di simposium ini, Dr. Mulyadi Tedjapranata, DTM & H,FIAS, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menegaskan, lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah perilaku menyimpang yang harus ditolak keberadaannya di Indonesia. "Catat bahwa LBGT penyimpangan,ujar Zulkifli di Ambon saat dimintai komentarnya di Musyawarah Wilayah VI Pengurus Besar Nadlatul Ulama saat menyampaikan sikap terkait polemik LGBT di Indonesia. PBNU menolak paham dan gerakan yang memperbolehkan atau mengakui eksistensi LGBT.

PBNU menganggap LGBT mengingkari fitrah manusia. Sikap itu disampaikan kepada publik oleh Wakil Rais Am PBNU KH Mitahul. Selain itu, Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu menilai, fenomena kemunculan LGBT di Indonesia adalah bagian proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer.  

Sekjen Simposium PGPI, Pdt. Elider Tampubolon, S.PAK, M.M. berkomentar, mengenai pendapat PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) tentang LBGT adalah anugerah, pendapat PGI itu sangat disayangkan. Karena PGI hanya memberi pendapat sepihak dan tidak mengumpulkan semua sinode di dalamnya sebelum mengambil keputusan. Sehingga menimbulkan pendapat kontroversial dan membuat gereja-gereja lain merasa dilangkahi. Dalam menyikapi masalah LBGT, gereja harus proaktif dalam menggembalakan orang-orang yang dikatakan sakit atau mengalami penyimpangan seksual.

Karena LBGT itu, ujarnya, dosa. Oleh sebab itu, gereja harus mempunyai peranan penggembalaan supaya orang-orang LGBT bisa dibina dan meminimalkan korban-korban LGBT ke depan. PGPI akan terus mengkritisi masalah LGBT sepanjang PGPI masih dipercayakan menyampaikan Firman Tuhan. PGPI akan menyuarakan suara kenabian itu kepada gereja, pemerintah, bahkan kepada bangsa-bangsa, bahwa PGPI menolak LGBT. 

Sedangkan Ketua Umum PGPI, Pdt. Jakub Nahuway, M.A. berpendapat, LGBT sangat bertentangan dengan Alkitab. Alkitab melarang LGBT dan perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Karena LGBT penyakit, tidak normal dan penyimpangan seksual. Alkitab adalah kebenaran yang harus diterima dan tidak perlu dipertanyakan atau didiskusikan lagi. Pdt. Jakub Nahuway menuturkan, gereja harus menjaga jemaat agar tak terlibat dalam gerakan LGBT. Gereja harus memagari jemaat dengan khotbah dan ceramah.

PGPI, kata Gembala Sidang GBI Mawar Saron ini, akan terus mengkritisi persoalan LBGT, karena ini tindakan yang terus-menerus dan berkesinambungan. “Tidak hanya simposium ini, tapi jemat lokal, seminar dan khotbah serta ceramah akan terus dibuat untuk menjaga jemaat,” ujar mantan Ketua Umum Sinode GBI ini kepada Majalah NARWASTU.

 Menanggapi hukuman mati untuk para pengedar narkoba, menurut Pdt. Jakub Nahuway, Alkitab tidak setuju dengan hukuman mati. Karena nyawa orang Tuhan yang menetapkan, tapi orang Kristen harus taat kepada hukum. Tetapi sebelum dihukum mati, terhukum harus diberi kesempatan bertobat. Dan harapan Pdt. Jakub Nahuway kepada Pemerintah RI, supaya dapat menjaga orang-orang yang terlibat narkoba, karena tindakannya merusak generasi muda. Menurutnya, pemerintah harus mendukung penuh dana dan sarana, karena narkoba sebuah kejahatan yang bukan saja merusak keluarga, tapi merusak masyarakat, bangsa, bahkan dunia. JK 

 

Berita Terkait