Pilpres 2019 Jangan Sampai Pecah Belah Bangsa

* Oleh: Yohanes Handojo Budhi Sedjati, S.H. 188 dibaca
* Penulis adalah pemerhati masalah perburuhan dan politik, serta Ketua Umum DPN Vox Point Indonesia.

Beritanarwastu.com. Saat ini dalam masa Pilpres 2019 sangat ramai terjadi sahut menyahut, saling berbantah antardua kubu kontestan. Kubu 01 mewakili kontestan petahana, Jokowi-Amin, sedangkan kubu 02 penantangnya, Prabowo Subianto-Sandi. Suhu politik meningkat ketika dua kubu tersebut berbalas serangan yang bernuansa kampanye negatif. Kedua kubu mempunyai cyber army yang sangat siap melancarkan serangan maupun menahan serangan, baik berita negatif maupun hoax. Dan kemudian setiap kesempatan untuk dapat memviralkan berita-berita tersebut, maka akan segera menjadi headline di media sosial, media cetak dan menjadi topik bahasan di media elektronik

 

          Hal ini telah terjadi selama masa kampanye selama dua bulan ini. Akibatnya, tidak banyak masyarakat disuguhi kampanye positif, kampanye visi misi ataupun kampanye program kerja. Dan sisa 5 bulan ke depan akan menjadi berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, karena makin lama makin vulgar bahan yang “digoreng” oleh kedua belah pihak. Isu yang paling berbahaya adalah mempersepsikan bahwa kubu Prabowo-Sandi adalah kubu berkumpulnya para tokoh Orde Baru, kubu berkumpulnya tokoh-tokoh radikal, kubu yang menghendaki Khilafah dll. Bahkan, salah satu tim pemenangan Jokowi-Amin sampai menyampaikan tuduhan koruptor terhadap mantan Presiden RI ke-2. Dan ini digunakan untuk menyerang kubu lawan. 
           Kalau ditilik lebih dalam, pesta demokrasi ini adalah milik seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Melalui KPU, partai-partai telah lolos diverifikasi. Sehingga seluruh partai pengikut Pemilu 2019 adalah partai yang sah secara resmi dan berhak ikut dalam pesta demokrasi 2019. Masyarakat bebas untuk menyalurkan aspirasi tanpa tekanan sesuai dengan konsep pemilu yang selama ini berlaku. Dan tentu saja Pemerintah wajib mengayomi setiap anak bangsa, dan dalam kampanye hendaknya ada pembatasan tentang kriteria sesat menyesatkan, kriteria pro-NKRI dan pihak yang akan menggantikan NKRI. Artinya, apabila memang ditemukan konsep dari sekelompok organisasi yang tidak mendukung konsensus dasar pendiri negara ini, maka menjadi kewajiban Pemerintah untuk segera diproses melalui hukum yang berlaku. Ini memerlukan kecermatan dan keberanian Pemerintah untuk bertindak secara tegas sesuai koridor hukum. 
            Namun menggeneralisir bahwa pengikut kubu tertentu adalah kubu yang didukung kaum radikal, sepertinya terlalu berlebihan. Bukankah dengan adanya partai yang dapat berkolaborasi dengan sebagian anak bangsa yang mempunyai pandangan berbeda dengan kubu petahana adalah merupakan hal yang baik. Minimal semuanya masuk dalam koridor yang sama, dalam wilayah yurisdiksi KPU/Bawaslu. Sebagai kubu penantang, tentu saja memerlukan pendukung yang memang tidak selaras dengan petahana. Apa yang salah?
            Yang sering dilupakan adalah bahwa NKRI ini terbentuk dengan kebhinnekaan. Dan orang-orang yang masih memperjuangkan ideologi berbeda juga masih menjadi anak bangsa. Justru Pemerintah harus dapat berdiri di semua golongan, pandangan, paham yang mungkin berbeda-beda. Kewajiban Pemerintah adalah melindungi segenap rakyatnya.  Sebagai contoh saat gerakan 212 mengadakan reuni. Pro dan kotra segera menjadi topik hangat media. Bahkan, pendukung kubu yang berseberangan langsung membuka front dengan berbagai macam isue, dalih atau argumen yang seolah benar adanya. Salah satu yang sangat mengganggu adalah masalah HTI. Sebagai organisasi terlarang memang organisasi HTI sudah tidak lagi diperbolehkan eksis. Tetapi bagaimana dengan para pengikutnya? Apakah secara otomatis pengikutnya menjadi orang yang sudah tidak diperbolehkan lagi bermasyarakat, mempunyai aspirasi politik, sebagaimana para anggota PKI? Apakah ini sudah dengan jelas diatur dalam keputusan pembubaran HTI?
             Apabila tidak, maka para mantan pengikut HTI masih bisa memberikan aspirasi lewat berbagai organisasi kemasyarakatan yang masih secara sah secara hukum diakui oleh negara. Salahkah mereka? Yang harus tegas adalah Pemerintah dan pihak yang berwajib terhadap organisasi dan para pengikutnya. Paham ingin mendirikan Khilafah datang dari organisasi lewat pemikir-pemikir juga menjadi tekad bersama seluruh pengikut HTI. Tetapi Pemerintah seakan ambigu dalam bertindak tegas pada masalah ini. Akhirnya terjadi penghakiman dari pihak yang menentang pembubaran tanpa pertimbangan hukum yang matang. 
          Situasi yang demikian ini harus segera dapat diatasi oleh pihak Pemerintah. Organisasi anti-Pancasila harus mendapatkan penyelesaian secara hukum, bukan politik. Apabila tidak, maka akan makin besar kesalahpahaman yang akan terjadi dan tidak mustahil akan terjadi benturan antarmasyarakat. Dan apabila itu terjadi maka kemunduran demokrasi di negeri ini. Dan apabila terjadi chaos maka bangsa ini akan mundur sampai 20 atau 30 tahun.
         Masa kampanye yang tersisa kurang dari 100 hari  ini harus segera diisi oleh adu program, adu visi misi bukan hanya saling mengejek, menjelekkan, mengangkat berita-berita negatif di masing-masing pihak, yang akhirnya hanya menjadi adu argumentasi yang tidak bermutu. Emosi dan tensi akan menjadi tinggi yang akan memanaskan suhu politik di tanah air. Ini harus dapat dijaga dan dikendalikan oleh pihak yang sedang berkompetisi. 
            Dan yang harus diingat bahwa Pilpres 2019 juga menjadi ajang perebutan pengaruh dari negara-negara yang sangat mempunyai kepentingan terhadap perekonomian Indonesia.  Waspada pada politik adu domba dan Indonesia akan menjadi arena pertumpahan darah yang parah. Karena posisi Indonesia dengan banyaknya penduduk telanjur menjadi market yang potensial. Politik pecah belah bisa saja dilakukan untuk mendapatkan pengaruh, dan tentu saja kerusakan yang ditimbulkan tidak akan menjadi masalah bagi pihak-pihak yang melakukan.
          Sesungguhnya sebagai anak bangsa harus sadar akan risiko yang dapat menghancurkan Indonesia apabila urusan dukung mendukung menjurus pada permusuhan dan kebencian antar pendukung.  Perang saudara tidak mustahil akan terjadi apabila semua pihak tidak sadar bahwa politik adu domba juga sedang digunakan oleh kekuatan yang tidak ingin Indonesia seperti sekarang.  Ini yang harus diwaspadai dan menjadi prioritas utama dalam penyelidikan terhadap hoax, kampanye hitam selain masing-masing kubu dengan cyber army-nya pun patut diberikan perhatian khusus.
            Situasi yang makin panas ini harus dapat segera diredam oleh semua pihak, baik pendukung paslon 01 maupun 02, karena Indonesia terlalu mahal kalau harus terbelah hanya karena Pilpres 2019.  Dan rakyat Indonesia harus senantiasa tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh hasutan, berita hoax maupun isu negatif yang memancing kemarahan, dan apabila terjadi gesekan sekecil apapun, segera bisa ditangani oleh pihak yang  berwajib.

Berita Terkait