PP GMKI Minta Calon Pimpinan KPK Harus Steril dari Kekuasaan

33 dibaca
GMKI meminta KPK agar terus memberantas korupsi.

Seleksi calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari publik, salah satunya datang dari Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), E.F. Pranoto. PP GMKI memberikan perhatian serius terhadap banyaknya perwira tinggi Polri yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Ia mengatakan, walaupun secara aturan tertulis bahwa seleksi capim KPK dibuka untuk umum, namun sebaiknya pimpinan KPK diisi oleh sosok profesional, demi menjamin independensi KPK lima tahun ke depan.

      "Pimpinan KPK sebaiknya memang dari kalangan profesional saja untuk menjaga kemungkinan adanya intervensi dan juga rasa hutang budi dari instansi ataupun kelompok tertentu yang merekomendasikannya," ungkapnya. Berdasarkan pengumuman panitia seleksi administrasi capim KPK, terdapat 192 orang yang lolos seleksi dari 378 orang pendaftar. Dari jumlah yang lolos terdapat 13 orang merupakan anggota Polri, dan 11 orang di antaranya adalah merupakan perwira tinggi Polri aktif. Informasi yang beredar diketahui ke-11 orang yang lolos tersebut mendapat rekomendasi langsung dari Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian.

      Masih menurut Pranoto, kapasitas dari 13 anggota Polri apa lagi sekelas perwira tinggi memang tidak perlu diragukan lagi, namun hal yang paling utama adalah bagaimana menyakinkan masyarakat bahwa nantinya dapat bekerja secara profesional, tanpa terikat dengan pimpinan Polri sebagai lembaga yang memberi rekomendasi, terlebih mengingat bahwa KPK dan Polri memiliki histori konflik yang tajam.

"Kita semua tahu antara KPK dan Kepolisian mempunyai sejarah konflik, lalu hari ini instansi tersebut ingin mengutus para perwira tingginya untuk menduduki pimpinan KPK. Maka tidaklah berlebihan kalau ada banyak pertanyaan dan kecurigaan kita. Ada apa dan kepentingan apa yang dibawa,” tambahnya.

        Karena itu, ia berharap kepada panitia seleksi untuk objektif dan mempertimbangkn banyak hal dalam menentukan capim KPK, termasuk kritik dan masukan dari publik. "Tidak hanya kapasitas, namun profesionalitas, integritas dan loyalitasnya ke depan terhadap penegakan hukum juga harus menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan. Jangan sampai loyalitas pimpinan KPK lebih besar kepada lembaga Polri ketimbang kepada penegakan hukum,” katanya menegaskan.

       KPK merupakan lembaga yang banyak menarik simpati dan harapan masyarakat terhadap penindakan kasus-kasus korupsi. PP GMKI berharap KPK dapat dipimpin oleh orang yang benar-benar berintegritas dengan total mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan pemberantasan korupsi. "Pelaku tindak pidana korupsi itu, kan, sudah pasti mereka yang mempunyai jabatan dan kekuasaan, sehingga untuk menghindari terjadinya kongkalikong, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan KPK itu ialah harus steril dari kekuasaan,” katanya. FG

Berita Terkait