SETARA Institute Sampaikan Jokowi-JK Garda Terdepan Menangkal Radikalisme

283 dibaca
Para nara sumber dalam diskusi.

                 BERITANARWASTU.COM. Ketua SETARA Institute, Hendardi menyampaikan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) harus menjadi garda terdepan dalam menangkal gerakan intoleransi di Indonesia. Saat ini ada upaya-upaya sekelompok pihak yang ingin memecah-belah dan merusak keharmonisan hidup masyarakat. Di sisi lain, prasyarat memperkuat kemajemukan telah cukup tersedia.

“Di banyak tempat, hiruk pikuk deklarasi melawan intoleransi dan radikalisme juga telah dikumandangkan. Termasuk dalam pertemuan kita kali ini, suara-suara keprihatinan dan daftar harapan dikemukakan. Dengan kata lain, prasyarat memperkuat kemajemukan telah cukup tersedia. Hal yang dibutuhkan hari ini adalah pemandu orkestra penguatan toleransi, yang memandu kerja-kerja penguatan toleransi,” kata Hendardi dalam salah satu sesi International Interfaith Dialogue di Wisma Gonzalo, Ambon, Maluku, pada Jumat, 17 November 2017 lalu.

Hendardi mengatakan, Pemerintah tentu saja harus berada di garda terdepan, tidak cukup hanya membuat daftar rencana tanpa tindakan nyata. Sejumlah langkah operasional harus segera disusun di seluruh kementerian atau lembaga plus pemerintahan daerah. “Berbagai sumber daya yang ada di lingkungan pemerintahan harus digunakan untuk merawat kemajemukan,” tegasnya.

Para pendidik, kata Hendardi, seperti guru, dosen dan tokoh agama atau tokoh masyarakat merupakan elemen kunci yang juga dituntut peranannya untuk bersama-sama melakukan kerja nyata menghalau gerak dan laju politik penyeragaman. “Sudah saatnya pemerintah Jokowi-JK mengambil langkah konkret untuk menindak setiap tindakan intoleran dengan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi. Pemerintah harus mencegah berulangnya tindak pelanggaran terhadap kebebasan memeluk agama,” ujarnya.

Menurutnya, isu-isu intoleransi saat ini bisa dipastikan merupakan medium transformasi intoleransi menjadi gerakan radikal. Terlihat belakangan ini, kelompok-kelompok radikal memanfaatkan aksi-aksi intoleran untuk menunjukkan eksistensi mereka. “Terorisme merupakan puncak dari gerakan radikal, sehingga dalam memberantas aksi terorisme harus menangkal gerakan radikalisme. Menangani intoleransi bukan hanya akan membendung arus politik penyeragaman dan identitas, tetapi juga menangkal gerakan radikalisme,” katanya.

 

Suasana diskusi bersama International Interfaith Dialogue yang dilaksanakan di Ambon sejak 16-19 November 2017.

 

Pada kesempatan itu, Hendardi menyinggung, kondisi Indonesia terakhir ini, Bhinneka Tunggal Ika itu, tidak lagi kokoh karena masyarakat sendiri tidak merawatnya dengan baik. Keberagaman mendapat tantangan serius dari kekuatan politik penyeragaman. Hendardi mengatakan bahwa gerakan intoleran tidak hanya menyasar orang dewasa, namun juga pemuda, remaja, bahkan anak-anak. "Berdasarkan analisa SETARA Institute, pada tahun 2016 di kalangan muda terjadi peningkatan gerakan intoleransi sebanyak 38,4 persen. Maka pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat harus bergerak dan merespons fenomena ini,” tegasnya.

Sementara itu, pembicara lainnya, Ketua MPH PGI, Pdt. Dr. Albertus Patty menyampaikan, Pela Gandong telah berhasil membuat masyarakat Ambon kembali hidup rukun antarumat beragama. “Masyarakat Ambon telah berhasil bangkit dari pengalaman pahit. Pengalaman ini semakin mendewasakan dan mempererat hubungan antarumat beragama di Kota Ambon dan masyarakat Maluku secara umum,” katanya.

Dia juga mengatakan, penanaman nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan bagi generasi muda dan agar pemuda dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di dalam hidup bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara. Hal senada disampaikan perwakilan dari PWNU Maluku, Abidin Wakono. Menurutnya, pemimpin dari setiap lembaga agama di Maluku sepakat pentingnya menciptakan perdamaian dan menjalin kehidupan rukun antarumat beragama. “Pela Gandong mengingatkan kita semua adalah basudara, yang harus saling menjaga dan hidup bersama. Masyarakat saat ini sudah hidup dengan normal. Dan kegiatan dialog lintas iman yang diikuti dari berbagai organsiasi dan agama yang berbeda menjadi salah satu cara untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain. Saya berharap generasi muda dapat meneruskan nilai-nilai Pela Gandong ini,” ujar Abidin.

International Interfaith Dialogue dilaksanakan di Ambon sejak 16-19 November 2017.  Peserta yang hadir berjumlah 150 orang dan berasal dari berbagai negara, daerah, dan organisasi, seperti GMKI, HMI, PMII, IMM, PMKRI, dan lainnya. LK

Berita Terkait